Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
Benazir Sekar Asih, author
ABSTRAK
Demokratisasi penyiaran yang diimplementasikan dengan Sistem Siaran Jaringan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh stasiun televisi swasta nasional di Indonesia Di lain sisi stasiun televisi swasta bersifat komersial yang didasarkan pada orientasi keuntungan semata Dengan hal tersebut banyak konten televisi yang disiarkan stasiun televisi tidak sesuai pada ranah...
[, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia], 2014
MK-PDF
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library
Nita Nur Septy, author
Penelitian mengenai ideologi teks Undang-Undang tentang Penyiaran No.24/1997 yang diproduksi pada era rezim Orde Baru dilakukan dengan alasan banyaknya fenomena yang menunjukkan intervensi pemerintah berupa pencekalan dan pembatasan pada kebebasan pers.
Tujuan penelitian kualitatif ini berusaha menggali makna dan pesan tersembunyi yang terdapat dalam teks UU Penyiaran, dan mencari...
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T7576
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Singgih Sasongko, author
Tesis ini berangkat dari pertanyaan pokok yang intinya mempertanyakan bagaimana interaksi antara negara, media dan civil society dalam bingkai ekonomi-politik negara Orde Reformasi (Era Transisi). Penulis melihat adanya pertarungan berbagai macam kepentingan dalam menyusun kebijakan penyiaran di. Indonesia yang ternyata sangat dipengaruhi oleh dinamika interaksi ketiga komponen tersebut. Secara lebih...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12025
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
M. Maimun Wakhid Irma, author
Penelitian ini membahas konstruksi sosial penyiaran publik terutama terkait dengan lahimya UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 yang memuat pasal-pasal panting tentang penyiaran publik sekaligus implementasinya terhadap penyiaran publik dalam masa transisi demokrasi yang diwarnai oleh relasi kekuasaan dan distribusi sumber daya baik ekonomi politik yang tidak seimbang. Mengingat, dalam...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12206
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Collins, Richard, author
London: Unwin Hyman, 1990
384.55 COL t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Hermin Indah Wahyuni, author
Yogyakarta: Media Presindo, 2000
384.55 HER t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Estu Dyah Arifianti, author
Skripsi ini membahas dua pokok permasalahan. Pertama, materi-materi seperti apakah dalam program siaran yang merupakan pelanggaran kesusilaan ditinjau peraturan regulator penyiaran sekaligus merupakan pelanggaran kesusilaan dalam hukum pidana? Kedua, mengenai dapatkah sanksi pidana berjalan apabila sanksi administratif telah dijatuhkan oleh KPI sebagai salah satu regulator penyiaran? Dengan menggunakan metode penelitian...
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S53940
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Suko Widodo, author
Sejak tanggal 7 Juni 2000, RRI memasuki babak baru dalam sejarahnya, yakni dengan PP No. 37 Tahun 2000, RRI telah ditetapkan sebagai radio publik. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya bagi mereka yang ikut bergerak memperjuangkan reformasi, ini adalah suatu perubahan besar. Mereka semata memandang RRI selama masa Orde Baru...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T9873
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hendi Herdiana, author
Fungsi pemerintah dalam pelayanan publik diantaranya pemberian ijin termasuk di bidang telekomunikasi yaitu perijinan radio siaran swasta lokal. Dengan semangat otonomi daerah, kualitas pelayanan publik harus memberikan kepuasan dan performansi yang prima. Dalam implementasinya terjadi kendala baik friksi antara pemerintah pusat dan daerah maupun dengan instansi lain seperti KPI mengenai...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2006
T16889
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fahmi Taftazani, author
Kebijakan Direktif Television Without Frontiers merupakan fondasi kebijakan audiovisual Komunitas Eropa, terkait skema subsidi, distribusi produk, dan perlindungan terhadap anak di bawah umur. Globalisasi telah mengubah arah dan visi kebijakan sektoral. Sisi lain, dinamika politik dan budaya muncul pada tingkat Negara Nasional, terkait tahap implementasi kebijakan tersebut. Upaya perlindungan terhadap...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T31610
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
