Hasil Pencarian

Ditemukan 58 dokumen yang sesuai dengan query

Risdi Martono, author

Penataan kelembagaan lembaga non struktural melalui reformasi birokrasi : studi kasus Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia = The management of non structural institutions through birocracy reform : case study Board of National Aviation and Space of Republic of Indonesia

Penataan kelembagaan Lembaga Non Struktural (LNS) merupakan salah satu program dalam Reformasi Birokrasi, yang dilakukan dengan mengambil langkah melakukan evaluasi kelembagaan LNS dengan hasil akhir rekomendasi penggabungan, penghapusan dan konsolidasi kelembagaan demi mewujudkan LNS yang right sizing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan status Depanri sebagai LNS dalam sistem...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T35264

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mochammad Handy Nurrachman, author

Reformasi birokrasi bidang tatalaksana terkait standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Sosial = Bureaucracy reform related to operational standards procedures within The Ministry of Social affairs

Tesis ini membahas reformasi birokrasi bidang tata laksana terkait standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Sosial. Tesis ini menggunakan metode peneilitian yuridis normatif. Bagaimana kebutuhan PNS di lingkungan Kementerian Sosial penggunaan SOP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 serta bagaimanakah hukuman yang sebaiknya diterapkan terhadap pelanggaran...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T49436

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Willy Eka Pramana, author

Penerapan Kebijakan Penghapusan Eselon III dan Eselon IV sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi dalam Struktur Jabatan Pemerintahan Daerah: Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir = Implementing the Policy of Abolishing Grade III and Grade IV Positions as a Form of Bureaucratic Reform in the Organizational Structure of the Local Government: The Case of Ogan Komering Ilir Regency

Bentuk birokrasi Indonesia yang cenderung hierarkis, kaku, serta lamban dalam merespon kebutuhan masyarakat menjadi alasan utama dikeluarkannya kebijakan penyederhanaan birokrasi. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional adalah salah satu bagian proses penyederhanaan birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia tahun 2010-2025 yang kemudian secara spesifik dijabarkan dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sudiman, author

Netralitas birokasi dalam politik: Studi kasus tentang netralitas PNS dalam pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan tahu 2007 dan Banten tahun 2006

Relasi birokrasi dengan politik di Indonesia selalu mengalami Huktuatif. Pada masa Orde Baru, dengan kebijakan monoloyalitasnya, mesin birokrasi (baca: PNS) senantiasa dimanfaatkan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan mobilisasi politik, dalam rangka mcndukung kekuatan status quo. Setelah rezim Orde Baru jatuh, dan digantikan oleh era reformasi tahun 1998, terjadilah perubahan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

D978

UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library

Sihotang, Natalia, author

Analisis Dinamika Proses Penyederhanaan Birokrasi di Indonesia dalam Perspektif Institutional Formation = Analysis of the Dynamics of Bureaucratic Simplification Process in Indonesia in the Perspective of Institutional Formation

Pemerintah Indonesia melalui penyederhanaan birokrasi berusaha untuk mencapai birokrasi yang ramping, lincah, dan profesional. Penyederhanaan birokrasi merupakan perwujudan dari praktik delayering diterapkan di Indonesia melalui pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, penyederhanaan struktur, dan penyesuaian sistem kerja baru. Namun, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam penyederhanaan birokrasi, seperti pengalihan jabatan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Reformasi birokrasi publik di Indonesia

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006

302.35 REF

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Miftah Thoha, author

Perspektif perilaku birokrasi (Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara jilid II)

Jakarta: Rajawali, 1991

351.001 MIF p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Aulia Kusuma Wardhani, author

Proses pembentukan nilai-nilai pelayanan publik oleh Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) kepada mahasiswanya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil: studi orientasi pendidikan kedinasan dalam konteks perubahan struktur birokrasi Indonesia= The process of construction public service values by Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) to its students as Civil Servants Candidate

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai pelayanan publik yang disosialisasikan STAN kepada mahasiswa dan proses pembentukan nilai melalui praktek budaya sekolah. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan nilai pelayanan publik melalui budaya sekolah di STAN, berimplikasi pada reproduksi aspek kepatuhan dan loyalitas...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012

S-Pdf

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

T-Card (technology card) upaya penyelesaian birokrasi persuratan kendaraan bermotor untuk kemajuan Indonesia

Surat sangat identik dengan sebuah informasi yang di dalamnnya ada makna dan nilainya termasuk surat-surat kendaraan bermotor yakni SIM, STNK, BPKB dan sebagainya. Surat-surat kendaraan bermotor ini setiap saat mengendarai sebuah kendaraan motor milik kita atau dalam hal ini digunakan pribadi harus membawa surat-surat penting ini untuk kelengkapa sesuai yang...

JPAN 4:4 (2014)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Yanuar Ahmad, author

Reformasi birokrasi melalui revitalisasi kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif

Revitalisasi kelembagaan birokrasi dilakukan guna mengembalikan birokrasi kepada fungsi dukungannya dengan dasar pencapaian Nawacita, penegakkan hukum dan peraturan perundangan dengan memperhatikan aspek dukungan politik dan legitimasi, serta duk ungan sumber-sumber daya organisasi. Revitalisasi yang dilakukan meliputi dimensi filosofi, paradigmatik, kelembagaan, ketatalaksanaan dan dimensi sumber daya manusia. Di sisi lain pemisahan cabang-cabang...

Jakarta: Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018

320 JPAN 8 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian