Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query

Ondy, author

Tindak kejahatan korupsi : Studi melalui persepsi pegawai negeri sipil di instansi Badan Pemeriksa Keuangan

Latar belakang diadakannya penelitian ini adalah karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan institusi pembongkar korupsi yang legal yang diberikan kewenangan untuk melaporkan secara hukum, bila dari hasil pemeriksaan mereka terdapat indikasi tindak pidana korupsi (contoh kasus bank BNI baru-baru ini) sehingga menurut peneliti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T11574

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sitinjak, Robert Parlindungan, author

Strategi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia : Pendekatan Analisis SWOT dan AHP

Konsensus nasional Political Will dari DPR untuk penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, telah diundangkan melalui TAP XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998 dan diatur lebih lanjut dengan UU No. 28/1999 tanggal 19 Mei 1999 dan UU No. 31/1999 tanggal 16 Agustus tentang Pemberantasan Tindak Pidana...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000

T7939

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ginting, Lowryanta, author

Analisis kewenangan komisi pemberantasan korupsi (KPK) terhadap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum

Ketika Indonesia ditahbiskan menjadi negara ketiga paling korupsi didunia, mengherankan tidak ada yang heran sama sekali. Seakan semua fenomena ini sudah being firr granted yang tidak perlu di perdebatkan lagi di negara yang "berdasar pada hrrkum dan bukan pada kekuasaan" seperti yang diamanatkan oleh Konstitusinya. Ketidakherananan publik pada tingkat korupsi,...

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T19199

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Budhi Herdi Susianto, author

Birokrasi penyidikan korupsi, mekanisme kontra dan penyidikan internal KPK : Kasus korupsi penyidikan KPK

ABSTRAK
Tesis ini adalah tentang birokrasi penyidikan, mekanisme kontrol dan penyidikan internal KPK. Perhatian utama dalam tesis ini adalah pada tindakan¬tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di KPK dikaitkan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki KPK yang berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum lain. Selain...

2007

T 20511

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Farkhan Askari, author

Permohonan praperadilan oleh pihak ketiga terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tindak pidana korupsi = Application of "pre-trial" by third party to ceasing investigation or prosecution of corruption

Hukum acara pidana ruengatur proses penyidikan dan penuntutan.Penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan dengan syarat-syarat yang telah digariskan dalam KUHAP. Untuk menguji sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan tidak dilakukan secara sah maka terbuka kesempatan untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadapnya. KUHAP memberi hak...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19634

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tiyas Widiarto, author

Ijin pemeriksaan bagi pejabat-pejabat negara tertentu dalam penyidikan tindak pidana korupsi = Inspection permit for certain authorized governmental officers within framework investigation of corruption commitment

Ketentuan undang-undang mensyaratkan perlu adanya ijin dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat negara tertentu. Latar belakang dan pertimbangan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang ijin pemeriksaan diantaranya adalah untuk menjaga kewibawaan, martabat dan kedudukan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminasi) antara pejabat...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19446

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nena Esse Nurasifa, author

Kewenangan komisi pemberantasan korupsi terkait penanganan tindak pidana pencucian uang = The authority of corruption eradication commision kpk in money laundering / Nena Esse Nurasifa

ABSTRAK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2010 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, karena perlunya suatu upaya luar biasa untuk untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Apabila melihat kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi di beberapa kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi seperti kasus Djoko...

2015

S61106

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Adnan Kohar, author

Kinerja Penyidik : Perspektif “PRESISI” Studi Kasus pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri = Performance of Investigators: Perspective "PRESISI" Case Study at the Directorate of Criminal Actions of Corruption Bareskrim Polri

Permasalahan yang timbul ketika harapan dan arah kebijakan pemberantasan korupsi oleh penyidik Polri tidak diikuti dengan pembangunan sistem penyidikan yang baik atau konsep yang luar biasa (extra ordinary measure) pada organisasi Polri. Terutama jika dikaji dari sudut pandang sistem hukum baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum,...

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Ismet Karnawan, author

Penentuan pihak-pihak yang terlibat tindak pidana korupsi dalam Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) = Determination of the parties involved corruption in Investigation Report of Audit Results (LHAI) Board of Finance and Development Control (BPKP)

Tesis ini membahas mekanisme dan penentuan pihak-pihak yang terlibat tindak pidana korupsi dalam Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Penggunaan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) BPKP sebagai alat bukti dalam Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan (statute-approach), pendekatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28984

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hutasoit, Ronny Roy, author

Proses pengelolaan pengaduan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada komisi penmberantasan korupsi (KPK) berdasarkan undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S22437

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian