Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Hanry Ichfan Adityo, author
Pada praktiknya terdapat ketidakcermatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyusun akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum dinyatakannya pembatalan akta dimuka pengadilan atau akta tersebut yang pada awalnya memiliki kekuatan hukum sempurna menjadi...
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T52228
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hentry Hynisiah, author
Semakin pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik atau sengketa pertanahan, untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan sistem administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Oleh karena itu, pemindahan hak atas tanah harus...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28615
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Maria Astrid Wangarry, author
PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Sebagai akta otentik, akta PPAT harus memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam hal ini PPAT telah membuat akta jual beli dengan dasar blanko...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43025
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Shofiah Arasyti, author
Tesis ini membahas mengenai Hak Tanggungan yang lahir berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Akta Jual Beli merupakan dasar dari pendaftaran hak atas tanah untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan atas perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok berupa perjanjian kredit. Pembuatan Akta Jual Beli haruslah memenuhi syarat sah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54555
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Shafina Karima Karim, author
Tesis ini membahas tentang Implikasi Perbuatan Notaris/PPAT Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:03/B/MPPN/VII/2019). Notaris adalah jabatan yang terhormat dan luhur yang harus melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepastian hukum. Namun dalam praktik, sering...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54551
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nur Mutia, author
Tesis ini membahas mengenai pembuatan perjanjian simulasi yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan kausa palsu. Permasalahan bermula dengan dibuatnya PPJB sebagai jaminan atas hutang piutang perseorangan dengan jaminan hutang berupa tanah seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris. Hasil penelitian menunjukkan, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan suatu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54531
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tisha Zeptira, author
Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan cara membuat akta jual beli saham, setelah itu, pemindahan hak atas saham tersebut dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham serta harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI perihal perubahan data perseroan tersebut. Notaris mempunyai kewajiban untuk memberitahukan perubahan data perseroan tersebut kepada Menteri Hukum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47860
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Bekti Farahtika Sari, author
Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) memiliki tugas dan wewenang untuk membuat sebuah akta autentik yang menjadi dasar dari peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah. Sebelum dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuat suatu akta jual beli sebagai dasar pendaftaran peralihan haknya....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Maena Vianny, author
Perbuatan hukum dengan tujuan peralihan hak atas tanah salah satunya dapat dilakukan melalui jual beli yang kemudian dibuatkan akta autentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang untuk dilakukan peralihan kepada pemegang hak baru sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam kenyataannya,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Naomy Berlianda, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli terhadap objek harta warisan
yang belum dibagi berdasarkan studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1852 K/Pdt/2018.Adapun permasalahan yang timbul mencakup
mengenai pengaturan harta bersama , kewenangan subjeknya dan hak-hak pihak lain
terhadap perbuatan hukum (jual beli) harta warisan sebagai harta bersama yang terikat
dan analisa...
2020
T54554
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library