Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Mulia Abadi, author

Analisis yuridis atas implikasi pengaturan ketenagalistrikan dalam undang-undang 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dikaitkan dengan undang-undang dasar 1945 dan undang undang 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak = Juridical analysis implications of electricity in act 30 of 2009 on electricity associated with the constitution of the republic of indonesia year 1945 and act 5 of 1999 concerning prohibition of monopolistic practices and unfair business competition

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan terjadi pergeseran dalam hak monopoli Negara dalam industri ketenagalistrikan, dimana sebelumnya hak monopoli dijalankan sepenuhnya oleh PT PLN (Persero) selaku pemeran Utama dalam indsutri ketenagalistrikan yaitu sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, sekarang PT PLN (persero) hanyalah sebagai pemeran pembantu dalam industri...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44001

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Law of the Republic of Indonesia number 15 of 1985 concerning electricity business = Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan

Jakarta: Suria Nataadmadjia & Associates, 1985

343.0929 IND l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Herbert, author

Implikasi undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan terhadap pengelolaan tenaga dan iuran listrik rumah susun di Indonesia = Implication of Indonesian law of electricity undang undang nomor 30 tahun 2009 towards the management of the electricity power and bills in apartments in Indonesia

Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat di Indonesia. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kemudian dikembangkanlah konsep rumah susun yang dianggap lebih efektif dan efisien. Namun dalam perkembangannya, banyak permasalahan yang terus bermunculan. Salah satu permasalahan yang menarik adalah terkait pengelolaan arus listrik dan iurannya dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46466

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adhi Anugroho, author

Analisis yuridis terhadap asas efisiensi berkeadilan berdasarkan pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan = Legal analysis of the principle of equitable efficiency in article 33 paragraph (4) of the constitution of 1945 with regards to laws on electricity

Tesis ini membahas tentang penormaan asas efisiensi berkeadilan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui pada peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan. Pembahasannya dilakukan dengan menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur "efisiensi berkeadilan" dalam pengujian konstitusional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46501

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Febby Pahlevi Rizal, author

Analisis kasus pencurian listrik di kawasan Kalijodo = Analysis of the handling of electricity theft crime in the area of Kalijodo

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanganan tindak pidana pencurianaliran listrik yang terjadi dalam penertiban kawasan Kalijodo. Penangan inimengambil kasus tindak pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh tokohKalijodo bernama Abdul Azis alias Daeng Azis yang ditangani oleh PolrestroJakarta Utara. Kasus tindak pidana pencurian aliran listrik oleh Daeng Azis inisendiri berawal dari...

2018

T49477

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Achmad Rubowo, author

Peran pejabat pembuat akta tanah / notaris dalam penyediaan tanah untuk bisnis ketenagalistrikan : pembuat akta pengalihan hak atas tanah untuk pembangkit listrik tanaga uap batubara = The Role of the Official Author of Land Deed / Notary In the Land Provision for Electricity Business: Making the Deed to Transfer The Rights of Land For Coal Fired Steam Power Plant.

Tenaga listrik mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta kegiatan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik (bisnis ketenagalistrikan) dalam jumlah yang cukup, merata, dan dengan mutu serta keandalan yang baik. Dalam bisnis ketenagalistrikan, khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tanah menjadi unsur yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T42713

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Mohamad Yuflih Huda Maheswara, author

Analisis Yuridis Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Wanprestasi Jual Beli Tenaga Listrik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Putusan No10/PDT.Sus-BPSK/2021/PNLHT) = Juridical Analysis of Legal Protection for Consumers Related to Default in the Sale and Purchase of Electricity According to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Case Study: Putusan No10/PDT.Sus-BPSK/2021/PNLHT)

Tenaga listrik adalah sumber daya yang vital dimana pengadaanya memiliki tingkat kompleksitas dan keamanan yang tinggi. Amanat pendistribusian Arus Daya Listrik di Indonesia diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) secara tunggal sehingga di lapangan tidak terdapat kompetitor dengan klasifikasi usaha sejenis. Ketiadaan opsi memilih jasa layanan distribusi tenaga listrik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Magphirroh Suryakusumaningrum, author

Peluang public service obligation terhadap badan usaha milik swasta serta keselarasan antara dua kepentingan pada PT. PLN (Persero) dan PT. Pertamina (Persero): melaksanakan public service obligation dan mengejar keuntungan = Opportunites public service obligation against private owned enterprises and alignment between two interests in PT. PLN (Persero) and PT. Pertamina (Persero) implementing the public service obligation and the pursuit of profits

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi merubah pola monopoli yang awalnya dimiliki oleh PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero selaku Badan Usaha Milik Negara BUMN menjadi disamakan kedudukannya dengan badan usaha lain, sehingga memungkinkan peluang terhadap...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46842

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian