Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query

Muhamad Ridho Wikanarpati, author

Pengadaan tanah bagi pembangunan Waduk Lebak Bulus di Jakarta Selatan = The land provision for development Lebak Bulus reservoir construction in South Jakarta

ABSTRAK
Iklim yang terus berubah cendrung menciptakan keadaan cuaca yang tidak bisa di perkirakan manusia. Salah satu akibat buruknya adalah banjir. Tapi bisa dicegah dengan persiapan yang matang. Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan pendidikan dalam menjalankan tidak boleh terganggu dengan hal tersebut. Jakarta Selatan sebagai daerah...

2013

T34862

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yuli Setiyanti Ewowati, author

Tinjauan yuridis pengadaan tanah untuk kepentingan bisnis/swasta terkait tanah milik masyarakat adat : studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar no. 123/PDT/2006/PT.DPS = Judicial review of land acquisition for business interests related private land owned indigenous peoples : studies case against High Court Verdict Denpasar no. 123/PDT/2006/PT.DPS

ABSTRAK
Pengadaan tanah untuk kepentingan bisnis/swasta berawal dari adanya kebutuhan akan tanah dalam rangka pembangunan. Karena tanah Negara tidak lagi memadai untuk dimohon, maka pihak swasta adakalanya harus memperoleh tanah untuk proyeknya tersebut dari Hak Milik masyarakat. Tidak terkecuali tanah milik Masyarakat Adat. Sebagaimana di Propinsi Bali, tepatnya di Desa Pecatu,...

2013

T35903

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Erni Romaini, author

Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa terhadap hak atas tanah di DKI Jaya

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Januar Winarto Kurniawan, author

Pengadaan tanah untuk perkantoran dalam rangka penanaman modal

ABSTRAK
I. Dewasa ini kebutuhan akan gedung perkantoran di kota-kota besar, terutama di DKI Jakarta, tidak dapat dielakkan lagi. Ini menyebabkan beberapa waktu yang lalu banyak daerah pemukiraan dipergunakan untuk perkantoran. Untuk mengatasi ini, dibuka kesempatan bagi perusahaan perusahaan dalam rangka penanaman modal ikut berpartisipasi dalam pembangunan gedung perkantoran. Salah satu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bekti Prawidyarini, author

Pembebasan tanah di Kelurahan Khusus Halim Perdanakusuma untuk proyek jalan Jakarta-Cikampek

Universitas Indonesia, 1985

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Marmin M. Roosadijo, author

Tinjauan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya : U.U. No. 20 Tahun 1961

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979

346.04 MAR t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Try Indriadi, author

Permukiman kembali sebagai salah satu bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal pengembalian fungsi sosial atas tanah = Resettlement as one form of compensation of land procurement for the public interest in terms of restoring social function of the land

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta ganti kerugian yang ditawarkan oleh pemerintah serta upaya pemerintah untuk mengembalikan fungsi sosial dalam melakukan permukiman kembali. Untuk membahasnya, penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berkaitan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42640

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sriwati, author

Tinjauan tentang perlindungan hukum yang diberikan peraturan presiden nomor 36 Tahun 2005 jo peraturan presiden nomor 65 Tahun 2006 kepada pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah = Overview the legal protection provided presidential regulation number 36 of 2005 amended by presidential regulation number 65 of 2006 to the land owners who affected by land acquisition

Pada asasnya apabila penguasa ataupun pengusaha /kalangan bisnis memerlukan tanah untuk keperluan apapun, maka cara untuk memperoleh tanah yang diperlukan harus melalui musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah hingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28607

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Analisis dan evaluasi tentang ganti rugi dan pemberian uang pesangon dalam proses penyerahan hak atas tanah

Jakarta: Pengayoman, 1995

346.033 IND a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Adrian Sutedi, author

Implementasi prinsip kepentingan umum : dalam pengadaan tanah untuk pembangunan

Jakarta: Sinar Grafika, 2007

343.025 2 ADR i

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian