Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Chitraning Widhianindya, author
ABSTRAK
Pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri adalah prioritas utama untuk
dikejar oleh Pemerintah RI, KPK, PPATK dan lembaga penegak hukum lainnya
dalam rangka mengembalikan kerugian negara karena para pejabat korup
menyamarkan aset-aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri melalui mekanisme
pencucian uang, sehingga sulit untuk ditelusuri, dibekukan, dan disita. Untuk
memaksimalkan upaya pengembalian...
Universitas Indonesia, 2013
T35414
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Raden Meitty Amelia, author
ABSTRAK
Dalam melakukan penyelesaian/penertiban terhadap aset BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMN dihadapkan pada perangkat peraturan yang berbeda dibanding pihak swasta, dimana keputusan bisnis berpotensi dikenakan tindak pidana korupsi ketika keputusan bisnis tersebut ditetapkan dengan mengesampingkan asas kehati-hatian, prinsip-prinsip bisnis, menyimpang dari ketentuan, ada atau tidak adanya Good Corporate Governance (GCG),...
2013
T34907
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ketentuan dan implementasi yang efektif tentang pengembalian atau perampasan aset hasil korupsi memiliki makna ganda bagi pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia, yaitu: Pertama, implementasi yang efektif ketentuan tentang pengembalian atau perampasan aset tersebut akan membantu negara dalam upaya menagnggulangi dampak buruk kejahatan korupsi. Kedua, adanya legislasi yang memuat klausul tentang...
JLI 7:4 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Pengaturan mengenai Pengelolaan Aset sudah sangat mendesak untuk memberantas korupsi. Karena penghukuman terhadap pelaku saja tidak cukup. Untuk itu, dibutuhkan perangkap hukum dalam melacak, membekukan, menyita, merampas, dan mengembalikan pada negara serta mengelola aset. Selain itu, diperlukan juga suatu penelusuran hasil kejahatan dalam rangka penegakan pencucian uang. Untuk lebih mengefektifkan...
JLI 7:4 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Freddy Ferdinant Sanses, author
Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan Narkotika sangatlah besar dan masif. Pemerintah dipaksa menanggung beban biaya ekonomi (economic costs), biaya manusia (human costs) dan biaya sosial (social costs) pada setiap tahunnya. Di sisi lain, hukuman mati yang diyakini memiliki efek penggentar (general deterrence) ternyata tidak bisa menurunkan aktivitas kejahatan Narkotika. Sedangkan,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53756
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Korupsi di Indonesia dari hari ke hari semakin mengakar, bahkan ada yang menyebutnya sudah membudaya. Praktek korupsi terjadi hampir pada semua lapisan birokrasi, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit kronis yang terhadap penderitanya haruslah dilakukan amputasi....
JLI 7:4 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
