Hasil Pencarian

Ditemukan 40 dokumen yang sesuai dengan query

Normaeni Endah Iswarni, author

Implikasi pembatalan akta hibah peralihan hak atas tanah yang dibuat tanpa akta PPAT (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 978 K/PDT/2011) = The implications of cancellation the grant deed of transfer of land rights without ppat deed (case study the supreme court of the Republic of Indonesia decision No 978 K/PDT/2011)

[Pengertian hibah yang diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata adalah perjanjian yang dilakukan oleh penghibah ketika masih hidup untuk memberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah dan tidak dapat ditarik kembali. Kata-kata “tidak dapat ditarik kembali” ini berarti pencabutan hibah baru dapat dilakukan jika penerima hibah memberi persetujuan kepada pemberi hibah. Syarat dan tata...

Universitas Indonesia, 2015

T44074

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hikmah, author

Kedudukan ahli waris terhadap pembatalan hibah dengan objek harta waris (studi kasus putusan pengadilan negeri malili nomor: 08/pdt.g/2012/pn.mll) = The position of the heir to the cancellation of the grant with the object of inheritance (case studies of district court decision of malili nomor 08 pdt g 2012 pn mll) / Hikmah

ABSTRAK
Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, karena masih berlaku beberapa sitem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ke pluralistikan ini terbukti dari belum adanya pengaturan khusus yang bersifat nasional mengenai sistem hukum kewarisan di Indonesia, yang mengakibatkan masyarakat Indonesia menggunakan aturan...

2016

T46588

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Subanrio, author

Efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.28/1977 tentang perwakafan tanah milik : Studi kasus di Kotamadya Bengkulu

ABSTRAK

Di Indonesia, hukum wakaf merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang telah menjadi hukum positif, karena telah diatur dan diakui di dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960, yaitu "Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah". Untuk memenuhi kehendak Pasal 49...

1992

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Murlan, author

Evaluasi program dana Block Grant desa (studi kasus di Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka)

Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan program dana Block Grant dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan program dana Block Grant. Jenis penelitian dengan menggunakan penelitian evaluasi. Tehnik pengambilan sampel untuk informan dengan menggunakan tehnik Purposive Sampling. Lokasi penelitian di Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka Provinsi...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011

T29753

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Lilis Harlisa Musa, author

Evaluasi pelaksanaan program bantuan block grant madrasah education development project (MEDP) : studi kasus di dua madrasah ibtidaiyah di kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Tesis ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan program bantuan block grant Madrasah Education Development Project (MEDP) di dua Madrasah Ibtidaiyah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang mencakup input dan proses pelaksanaan program, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan adanya program lanjutan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012

T30567

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Asuransi beasiswa dan tabungan pendidikan sebuah studi komparatif

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1997

S19288

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Shanti, author

Implementasi kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran (studi kasus: program kerjasama hibah dari Unicef)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang berada di seputar hibah luar negeri seperti isu mengenai intervensi negara/lembaga donor terhadap Indonesia serta tidak tertibnya administrasi hibah luar negeri sehingga menimbulkan tumpang tindihnya pembiayaan program-program pembangunan. Namun di sisi lain hibah luar negeri dibutuhkan sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan untuk melengkapi...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T29764

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Doddy Natadiharja, author

Permohonan pembatalan akta hibah oleh ahli waris: analisis putusan pengadilan negeri Bogor nomor 210/pdt/g/1996/pn.Bogor

Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain semasa hidupnya atas barang-barang miliknya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali. Namun, dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus pembatalan akta hibah oleh Hakim Pengadilan Negeri Bogor. Kasus ini sangat menarik perhatian penulis oleh karena berdasar Pasal...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16529

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yeyen Aksara Leo, author

Jual beli tanah dan benda-benda wakaf dikaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik: Studi kasus di kabupaten Tasikmalaya

Perwakafan tanah sudah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam di Indonesia tetapi tampaknya permasalahan wakaf tanah masih muncul dalam masyarakat sampai sekarang. Sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan tanah, masalahnya menjadi semakin kompleks dan rumit. Hal inilah yang menjadi latar belakang terjadinya jual beli atas tanah dan benda-benda...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T16687

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hizkia Immanuel Toban, author

Analisis kekuatan hukum rekomendasi Bupati terhadap izin penggunaan dan pemanfaatan tanah negara di Kabupaten Gowa = Analysis of the legal strength of the Regent's Recommendation on permits for use and utilization of state land in Gowa Regency

Tanah Negara merupakan Tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah. Kabupaten Gowa memiliki peraturan daerah khusus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 3 Tahun 2014 tentang Penertiban Penggunaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian