Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Hernilawaty, author
ABSTRAK
Wilayah Indonesia sebagian besar terdiri dari pesisir dan laut dan jika dikelola dengan baik, wilayah itu, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pesisir dan laut mengandung sumber daya yang tidak sedikit.
Wilayah pesisir pantai dan laut yang berada di sekitar daerah kabupaten, selama ini pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan...
1999
T 2500
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Markus Gunawan, author
ABSTRAK
Kewenangan bidang pertanahan di Batam menjadi kewenangan Otorita Batam melalui hak pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. Beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini...
2007
T18978
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ulfa Fadlun, author
ABSTRACT
Penelitian ini membahas tentang analisis sitiran dan sebaran subjek pada skripsi Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia tahun 2016. Kata sitiran menurut kamus bahasa Indonesia adalah kutipan sendangkan analisis adalah pemikiran, jadi analisis sitiran merupakan suatu penelitian terhadap sebuah kutipan. Analisis sitiran merupakan bagian dari komunikasi ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Cambridge, UK: Harvard Law Review Association, 1992
348.7347 BLU
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Cambridge, UK: The Harvars Law Review Association, 2010
348.734 7 BLU
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Siwi Sulistyaningtyas, author
Tesis ini menjelaskan mengenai pembagian kewenangan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di daerah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Permukiman dan dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52783
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aditya Revano, author
ABSTRAK
Mahkamah Perkumpulan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, yang oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia, ditingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat bagi seluruh anggota Perkumpulan. Anggaran Dasar merupakan perwujudan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Cambridge, UK: The Harvard Law Review Association, 1983
348.047 UNI
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Cambridge, UK: The Harvard Law Review Association, 1978
348.047 UNI
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Simarmata, Sylvia Arthanami, author
Terjadi beberapa perubahan ketentuan hukum terkait dengan perizinan di bidang pertambangan di Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Pada Undang-Undang No.3 Tahun 2020 terdapat perubahan ketentuan mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Perubahan ini menimbulkan akibat hukum terhadap perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan mineral...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library