Hasil Pencarian

Ditemukan 72 dokumen yang sesuai dengan query

Dewi Pertiwi, author

Kekuatan pembuktian hak atas tanah analisis putusan nomor 17 pk/tun/2014 = Strenghth of land title verification analiysis number decisions 17/pk/tun/2014

Sengketa-sengketa tanah yang berkaitan dengan kepastian hukum yang sering sekali terjadi di masyarakat adalah tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Dimana ada beberapa pihak yang mengklaim sebagai pemilik yang juga mempunyai sertipikat hak atas tanah maupun hanya dengan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan lainnya.Para pihak dalam sengketa tersebut merasa memiliki bukti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49853

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mahaputeri Wisnuhardjo, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Tanpa Kesepakatan Pemegang Hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 773/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL) = Responsibilities of a Land Deed Officer in the Conveyance of Land Rights Without the Agreement of the Right Holder (Study of South District Court Decision Number 773/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)

Jual beli hak atas tanah merupakan suatu perjanjian, dan salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kesepakatan dari para pihak. Undang-Undang Pokok Agraria juga memiliki asas yang terkandung di dalamnya mengenai jual beli, yaitu asas terang dan tunai. Syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan tersebut...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adrian Sutedi, author

Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya

Jakarta: Sinar Grafika, 2007

343.054 ADR p (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Urip Santoso, author

Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah

Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011

343.054 URI p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nurlina Maulani, author

Analisa pembatalan akta pelepasan hak tanah adat yang cacat hukum (studi kasus putusan Mahkamah Agung No.2824/K/PDT/2000) = Analysis of cancellation deed of release traditional land that lack of procedure (case study from supreme court N0.2824/K/PDT/2000)

Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum terikat pada syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang membuat akta wajib mematuhi aturan yang berlaku agar akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik. Selain bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, akta otentik juga harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sarah Sakinah, author

Implikasi Yuridis Pembatalan Akta Hibah yang dibuat Berdasarkan Identitas Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 195/Pdt.G/2020/Pn Blb) = Juridical Implications of Cancellation of Grant Deed Made Based on False Identity (Study Of Bale Bandung District Court Decision Number 195/Pdt.G/2020/Pn Blb)

PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah, salah satunya ialah Akta Hibah. Hibah ialah perjanjian sepihak dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain. Dalam pelaksanaannya, hibah harus memenuhi syarat objektif maupun subjektif. Tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agus Warsito, author

Pemulihan hutan adat sebagai hak ulayat pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 = recovery of indigenous forest as communal rights a post verdict constitutional court Number 35/PUU-X/2012

[ABSTRAK
Penulisan tesis ini berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait uji meteri beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena dianggap bertentangan dengan ketentuanketentuan yang ada dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu putusan penting Mahkamah Konstitusi adalah mengubah Pasal 1 angka 6 dengan menghapus kata ?negara? sehingga menjadi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41573

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rosye Novita Gumayanti, author

Analisis yuridis dampak hukum atas akta jual beli yang terdapat kesalahan didalamnya sebuah studi kasus atas akta jual-beli di Kotamadya Bogor = Juridical analysis on legal impact of land rights transition that based on a flawed land rights transition deeds agreement a study case on land rights transition deeds agrement

[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai dampak hukum dari peralihan hak yang didasarkan pada sebuah akta jual beli yang terdapat kesalahan didalamnya di Kota Bogor. Akta jual beli yang kehilangan ketotentikannya karena terdapat kesalahan didalamnya tetap dapat dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat selama tidak ada pihak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42363

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Defi Suyanti, author

Kuasa Untuk Meniual Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Notaris (Analisa Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 229 /PDT .Gi20 I 0/PN.JKT.UT ) = Atihorization To Sell In Tran,sition Landrights By ltlotary (Case oJ Anabtsis : North ,Jakarta District Court Decision hto. 229 i PDT.G / 201A ,/ P|'[.JKT.{-tT ) / Defi Suyanti

[ABSTRAK
Berkaitan dalam hukum Agraria. pemberian kuasa mutlak dibatasi oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor l4 Tahun 1982 tentang Larangan Pengunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Penelitian ini rnengkaji mengenai kuasa untuk nreniual dalam pengalihan hak atas tanah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri .lakarta Utara Nomor 229|PD'|.G/2010/PN.JKT.[iT Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian...

2015

T43864

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizkawati, author

Penguasaan fisik atas tanah eigendom yang telah bersertipikat HGB tinjauan yuridis terhadap putusan Nomor : 160/G/2008/PTUN-JKT = Physical control of eigendom land which has been HGB certified juridical (analysis to decision number 160/G/2008/PTUN/JKT)

Penelitian dengan judul diatas memperoleh kepastian bahwa konversi terhadap tanah eks hak barat (tanah eigendom) telah berakhir sejak tanggal 24 September 1980, akibat dari konversi tersebut adalah hak atas tanah eks barat (tanah eigendom) tersebut telah dikuasai langsung oleh negara. Selama bidang tanah tidak dipergunakan oleh negara untuk kepentingan umum,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46453

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian