Hasil Pencarian

Ditemukan 62 dokumen yang sesuai dengan query

Adrian Sutedi, author

Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya

Jakarta: Sinar Grafika, 2007

343.054 ADR p (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Urip Santoso, author

Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah

Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011

343.054 URI p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dewi Pertiwi, author

Kekuatan pembuktian hak atas tanah analisis putusan nomor 17 pk/tun/2014 = Strenghth of land title verification analiysis number decisions 17/pk/tun/2014

Sengketa-sengketa tanah yang berkaitan dengan kepastian hukum yang sering sekali terjadi di masyarakat adalah tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Dimana ada beberapa pihak yang mengklaim sebagai pemilik yang juga mempunyai sertipikat hak atas tanah maupun hanya dengan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan lainnya.Para pihak dalam sengketa tersebut merasa memiliki bukti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49853

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mahaputeri Wisnuhardjo, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Tanpa Kesepakatan Pemegang Hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 773/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL) = Responsibilities of a Land Deed Officer in the Conveyance of Land Rights Without the Agreement of the Right Holder (Study of South District Court Decision Number 773/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)

Jual beli hak atas tanah merupakan suatu perjanjian, dan salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kesepakatan dari para pihak. Undang-Undang Pokok Agraria juga memiliki asas yang terkandung di dalamnya mengenai jual beli, yaitu asas terang dan tunai. Syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan tersebut...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sisca Ameliawati Rudy, author

Meriam traditional land claims : native title act di Australia (1982-1993) = Meriam traditional land claims : native title act in Australia (1982-1993) / Sisca Ameliawati Rudy

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai sejarah dinamika hukum Australia terkait Aboriginal Land Rights. Skripsi ini mendiskusikan klaim seorang pemimpin Penduduk Kepulauan Sekat Torres yang terkemuka, Eddie Mabo, terhadap land rights. Di tahun 1982, Eddie Mabo dan empat kerabatnya menuntut Pemerintah Queensland atas legalitas hak mereka di tanah yang mereka huni. Untuk...

2015

S60031

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Defi Suyanti, author

Kuasa Untuk Meniual Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Notaris (Analisa Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 229 /PDT .Gi20 I 0/PN.JKT.UT ) = Atihorization To Sell In Tran,sition Landrights By ltlotary (Case oJ Anabtsis : North ,Jakarta District Court Decision hto. 229 i PDT.G / 201A ,/ P|'[.JKT.{-tT ) / Defi Suyanti

[ABSTRAK
Berkaitan dalam hukum Agraria. pemberian kuasa mutlak dibatasi oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor l4 Tahun 1982 tentang Larangan Pengunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Penelitian ini rnengkaji mengenai kuasa untuk nreniual dalam pengalihan hak atas tanah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri .lakarta Utara Nomor 229|PD'|.G/2010/PN.JKT.[iT Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian...

2015

T43864

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Winengku Rahajeng, author

Keabsahan jual beli hak atas tanah yang terikat jaminan tanpa sertifikat asli (Studi kasus Putusan Nomor 29/PDT.G/2017/PN Tgl) = Legality of land rights transaction that banded with collateral without original certificate (Case study Decision Number 29/PDT.G/2017/PN Tgl).

Dalam jual beli hak atas tanah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat sah dan mengikat menurut hukum. Selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, dalam jual beli hak atas tanah juga harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini terdapat jual beli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54582

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurlina Maulani, author

Analisa pembatalan akta pelepasan hak tanah adat yang cacat hukum (studi kasus putusan Mahkamah Agung No.2824/K/PDT/2000) = Analysis of cancellation deed of release traditional land that lack of procedure (case study from supreme court N0.2824/K/PDT/2000)

Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum terikat pada syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang membuat akta wajib mematuhi aturan yang berlaku agar akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik. Selain bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, akta otentik juga harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Benedik, author

Pembatalan akta jual beli hak atas tanah bawaan berdasarkan penetapan pengadilan: analisis kewenangan pengampu terhadap harta bawaan pihak yang diampu dalam putusan Pengadilan Negeri Ngawi nomor 14/Pdt.G./2019/PN Ngw = Cancellation of deed of sale and purchase of inherited land rights based on court determinantion: analysis of the authority of concession to the default assets of the personnel affected in the decision of the Ngawi District Court number 14/PDT.G/2019/PN

Tanah adalah sumber daya alam yang dibutuhkan oleh banyak aspek dalam kehidupan. Sebagai salah satu landasan untuk terpenuhinya kebutuhan manusia, Tergugat I mengajukan penetapan menjadi pengampu dan ijin jual ke PN Ngawi dengan alasan untuk biaya hidup maupun perawatan. Kedua objek tanah tersebut termasuk merupakan harta warisan yang didapatkan oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fadzillah Sariyadi, author

Implikasi Hukum Dicantumkannya Klausula Pinjam Pakai Sertifikat dan Peralihan Hak Atas Jaminan dalam Akta Perjanjian Kerjasama (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/PDT.G/2017/PN.CBI) = A Legal Consequences of Transfer of Land Right Clause and Right Transfer in The Deed of Cooperation Agreement.

Suatu perjanjian pinjam pakai tidak diperlukan suatu peralihan hak karena pemilik mutlak dari objek yang diperjanjian adalah pemberi pinjaman. Kemudian sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian pinjam pakai haruslah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris dimaksudkan untuk kepentingan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian