Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Tuti Irawati, author

Analisa tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang di buat dan berindikasi perbuatan pidana

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Otentik. Akta notaris adalah akta otentik. Akta otentik dibuat oleh/atau dihadapan Notaris. Akta otentik dibuat menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan Undang Undang Jabatan Notaris. Akta otentik adalah alat bukti yang sempurna. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27453

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Winda Ariesti, author

Kewajiban pembayaran pajak atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan = The obligation to pay tax on the sale and purchase transactions of land and/or buildings

Terhadap transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan terdapat kewajiban pembayaran pajak yang harus dibayarkan bagi penjual yaitu PPh Pajak Penghasilan Final dan bagi pembeli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan BPHTB . PPh Final diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50772

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bernard, Leonardo, author

Usaha-usaha negara dalam menghadapi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di luar yuridiksi nasional

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S26038

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Angela Vania Rustandi, author

Kritik atas mekanisme perhitungan ganti rugi pencemaran laut di Indonesia dengan berpedoman pada international convention on cIvil liability for oil pollution damage = Criticism over mechanism of environmental damage valuation in Indonesia guided by international convention on civil liability for oil pollution damage

ABSTRAK
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan satu-satunya wadah hukum yang mengatur mengenai mekanisme perhitungan ganti rugi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan secara komprehensif dan menyeluruh di Indonesia. Sayangnya, peraturan menteri ini masih memiliki banyak kelemahan yang...

2017

S68713

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Andi Dini Tenri Liu, author

Analisis Terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Tidak Dibacakan dan Penandatanganan Para Pihak Tidak Dihadiri oleh Saksi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg) = Analysis of Purchase Land Deed which is not Read Out and Signature of The Parties not Attended by Witness (Study The Decision of Karanganyar District Court Number 16/Pdt.G/2015/PN.Krg)

Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan bukti autentik mengenai perbuatan hukum yang dilakukan para pihak terkait dengan peralihan hak atas tanah, salah satunya melalui jual beli, sebagai dasar pendaftaran pemindahan hak. Dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg ditemui adanya pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur dimana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52224

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ivonne Sheriman, author

Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter = Physician liability insurance

Fungsi Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter tidak hanya sebatas untuk mengalihkan resiko, tetapi juga membantu dokter dalam hal litigasi. Dengan demikian, melalui asuransi, ganti rugi sebagai tanggung jawab dokter akibat tindakan malpraktik dapat dialihkan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, sekaligus dokter dapat terhindar dari stress proses litigasi, yang dapat...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

D2234

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Siagian, Fahri Gunawan, author

Tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap pembatalan sepihak jadwal penerbangan di Indonesia (studi kasus: putusan Mahkamah Agung nomor 1391 K/PDT/2011) = Legal liability of airline company for unilateral cancellation airlines flight schedule in Indonesia (case study: Supreme Court decision no. 1391 K/PDT/2011)

Skripsi ini membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pihak maskapai penerbangan apabila melakukan perubahan jadwal sepihak terhadap pihak penumpang yang akan menggunakan jasanya dan bagaimana pengaaturannya dalam hukum di Indonesia. Dalam analisis kasus, akan diteliti penggunaan dasar hukum yang tepat apabila pengguna jasa penerbangan mengalami kerugian yang disebabkan oleh perbuatan sepihak dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54153

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library