Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Adityo Bagus Rihandono, author

Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Bank terhadap Kesalahan Debitur dan Pihak Terkait dalam Pengikatan dan Pemberian Kredit = Responsibilities and legal protection for banks to Debtor and Related Parties Fraud in Binding and Execute of Credits.

ABSTRAK
Salah satu kegiatan usaha dari bank adalah memberikan kredit. Namun dalam prakteknya pemberian kredit oleh bank tidak selalu berjalan mulus. Seharusnya Bank selaku pemegang jaminan seharusnya dapat dengan mudah melakukan eksekusi atas objek jaminan. Selain itu pemegang jaminan yang beritikad baik harus dilindungi. Namun dalam prakteknya, dalam beberapa kasus bank...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gultom, Yolanda Uli Arta, author

Pertanggungjawaban Sekutu Pasif Commanditaire Vennootschap Dalam Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor: 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Mdn dan 5/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Mdn) = The Liability of a Limited Partner of the Commanditaire Vennootschap in Bankruptcy (Case Study on Verdicgt Number: 7/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Mdn and 5/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Mdn)

Commanditaire Vennootschap merupakan bentuk usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang terdiri dari seorang pengurus yang melakukan pengurusan terhadap persekutuan dan pengurus lainnya yang hanya memasukkan modal kedalam persekutuan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, tindakan-tindakan pengurusan yang dilakukan oleh sekutu dapat menimbulkan kerugian bagi persekutuan hingga menyebabkan kepailitan. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Amelia Ratna Febriyanti, author

Tanggung jawab notaris akibat kesalahannya dalam membuat akta perjanjian kredit (studi kasus putusan majelis pemeriksa pusat notaris Nomor 09/B/MJ.PPN/XII/2014) = Responsibilities of the notary deed due to mistake in making credit agreement case study of the central examiner notaries council decision Number 09/B/MJ.PPN/XII/2014) / Amelia Ratna Febriyanti

Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus tunduk pada kode etik Notaris serta bertanggung jawab terhadap kliennya, Organisasi Profesi yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia), maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini maka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46696

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tiara Pangestika, author

Penerapan sanksi batal demi hukum terhadap perbuatan hukum yang bukan kehendak para pihak (studi kasus putusan pengadilan negeri Jakarta selatan Nomor 262/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel) = The application of null and void sanctions towards the legal actions which is not based on the will of the parties (case studies of district court decision of south jakarta number: 262/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel)

Sebagai pejabat umum Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dituntut untuk bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata di belakang hari menimbulkan sengketa, maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya dihadapan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45631

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Florencia, author

Analisis pertanggung jawaban notaris atas perjanjian nominee berkaitan dengan warga negara asing yang memiliki sertipikat hak milik di Indonesia (putusan Nomor 510/PDT.G/2012/PN.Dps) = Juridical analysis of notary s liability on the nominee agreement in relations with foreigners who have freehold title in Indonesia (Nomor 510/PDT.G/2012/PN.Dps) / Florencia

Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki batasan-batasan yang dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik notaris. Tapi kenyataannya masih terjadi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para notaris, salah satunya kita kenal dengan nama perjanjian nominee. Pada putusan nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Dps, konsep nominee disini sangat jelas menjadi sebuah penyelundupan hukum. Perjanjian yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46702

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jeremia Horas Perdana, author

Tanggung Jawab Negara Dan Badan Usaha Usaha Milik Negara Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Para Karyawan (Studi Kepailitan PT. Kertas Leces) = The Responsibilities of a State-Owned Bankrupt Company and The State Against the Fulfillment of the Rights of the Employees (Study at PT. Kertas Leces)

Negara pada hakikatnya memiliki tugas dan kewajiban untuk memimpin dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini berlaku pula bagi Indonesia yang kewajiban-kewajibannya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai negara yang ingin mensejahterakan rakyatnya maka Indonesia kemudian membentuk BUMN sebagai wujud tindakan nyata Negara untuk memajukan perekonomian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian