Hasil Pencarian

Ditemukan 152 dokumen yang sesuai dengan query

Roni Fauzan, author

Analisis kebijakan pengembangan potensi unggulan di kabupaten Sanggau

Pembangunan adalah suatu proses perubahan untuk menuju suatu keadaan yang lebih baik, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan dari suatu kondisi yang dianggap tidak menyenangkan kepada suatu kondisi atau suatu keadaan kehidupan yang dianggap lebih baik atau menyenangkan, baik secara material maupun...

Depok: Universitas Indonesia, 2000

T1820

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dwi Budi Santoso, author

Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam rangka otonomi daerah ditinjau dari sudut perolehan pendapatan asli daerah : studi kasus pemerintahan daerah khusus ibukota Jakarta wilayah kota Jakarta Selatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Kemudian secara deduktif diinterprestasikan untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat yang berwenang dalam bidang tertentu yang menyangkut pertanahan, mempunyai kedudukan yang sangat strategis selaku penunjang dalam Pendapatan Asli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

T16259

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Arif Susandi, author

Upaya sinkronisasi rancangan peraturan daerah oleh pemerintah pusat = Efforts to synchronize regional regulation draft by central government

Pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari konteks negara kesatuan republik Indonesia, sehingga peran pemerintah pusat dalam mengontrol dan mengendalikan kebijakan daerah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah. Tesis ini membahas mengenai urgensi dan kewenangan sinkronisasi rancangan peraturan daerah oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50324

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andi Dzul Ikhram Nur, author

Kedudukan dan tanggung jawab sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah = Position and responsibility of secretary of regional house of representatives in local government system

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah, dan untuk mengetahui tanggung jawab Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Penelitian dilakukan dengan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus, dan Pendekatan historis. Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49893

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Revolusi, reformasi, otonomi

Menjelang dan sesudah tanggal 1 Januari 2001, hari pencanangan otonomi daerah dan desa di seluruh Indonesia, semua surat kabar dan majalah memberi perhatian banyak pada peraturan-peraturan serta pelaksanaannya di daerah. Dari pihak Pemerintah dinyatakan, bahwa sudah cukup banyak peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah diterbitkan, sehingga...

JSI 5 (2001)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

H.A.W. Widjaja,1940-, author

Otonomi daerah dan daerah otonom

Jakarta: Rajawali, 2009

352.14 WID o

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Teguh Nirmala Yekti, author

Politik hukum pengisian jabatan Gubernur sebagai kepala pemerintah daerah provinsi berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD NRI tahun 1945 = Political of law on filling the office of governor as head of provincial under provisions of Article 18 Paragraph (4) Consitution of the Republic of Indonesia year 1945 / Teguh Nirmala Yekti

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai politik hukum negara terhadap mekanisme pengisian jabatan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta undang-undang organiknya yang secara khusus mengatur mekanisme pengisian jabatan gubernur yaitu undang-undang organiknya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah...

2013

T32580

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nasution, Nasrulloh, author

Pembubaran badan usaha milik daerah dalam bentuk perseroan terbatas: studi kasus pembubaran PT Rumah Sakit Haji Jakarta = Dissolution of local government owned enterprises limited liability company: case study dissolution of limited liability company of Rumah Sakit Haji Jakarta

Penelitian ini mengkaji mengenai Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yakni bagaimana Pendirian, Pembubaran dan Dampak Hukum atas Pembubaran yang tidak ditindaklanjuti dengan likuidasi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus pembubaran PT Rumah Sakit Haji Jakarta. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah maka baik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43242

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Suatu tinjauan pelaksanaan pasal 11 ayat(1) UU No.5 tahun 1974 di pemerintah kabupaten dati II Tegal

Universitas Indonesia, 1983

S25151

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Studi perbandingan pengaturan dan prosedur penyerahan urusan dari pusat kepada daerah otonom menurut UU No.22 tahun 1984, UU No.18 tahun 1965 dan UU No.5 tahun 1974

Universitas Indonesia, 1984

S25157

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian