Hasil Pencarian

Ditemukan 151 dokumen yang sesuai dengan query

Menjelang dan sesudah tanggal 1 Januari 2001, hari pencanangan otonomi daerah dan desa di seluruh Indonesia, semua surat kabar dan majalah memberi perhatian banyak pada peraturan-peraturan serta pelaksanaannya di daerah. Dari pihak Pemerintah dinyatakan, bahwa sudah cukup banyak peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah diterbitkan, sehingga...

JSI 5 (2001)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Roni Fauzan, author

Analisis kebijakan pengembangan potensi unggulan di kabupaten Sanggau

Pembangunan adalah suatu proses perubahan untuk menuju suatu keadaan yang lebih baik, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan dari suatu kondisi yang dianggap tidak menyenangkan kepada suatu kondisi atau suatu keadaan kehidupan yang dianggap lebih baik atau menyenangkan, baik secara material maupun...

Depok: Universitas Indonesia, 2000

T1820

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi Dzul Ikhram Nur, author

Kedudukan dan tanggung jawab sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah = Position and responsibility of secretary of regional house of representatives in local government system

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah, dan untuk mengetahui tanggung jawab Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Penelitian dilakukan dengan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus, dan Pendekatan historis. Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49893

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Arif Susandi, author

Upaya sinkronisasi rancangan peraturan daerah oleh pemerintah pusat = Efforts to synchronize regional regulation draft by central government

Pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari konteks negara kesatuan republik Indonesia, sehingga peran pemerintah pusat dalam mengontrol dan mengendalikan kebijakan daerah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam peraturan daerah. Tesis ini membahas mengenai urgensi dan kewenangan sinkronisasi rancangan peraturan daerah oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50324

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dwi Budi Santoso, author

Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam rangka otonomi daerah ditinjau dari sudut perolehan pendapatan asli daerah : studi kasus pemerintahan daerah khusus ibukota Jakarta wilayah kota Jakarta Selatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Kemudian secara deduktif diinterprestasikan untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat yang berwenang dalam bidang tertentu yang menyangkut pertanahan, mempunyai kedudukan yang sangat strategis selaku penunjang dalam Pendapatan Asli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

T16259

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library