Hasil Pencarian

Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query

Soekardi R Mangoendiwiryo, author

Tinjauan hukum harta perkawinan di Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Erna N. Christin, author

Kedudukan harta bersama dalam perkawinan terhadap tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang meskipun menyebutkan dalam pasal 29-nya, bahwa suami isteri berhak mengatur harta kekayaan dalam perkawinan mereka menyimpang dari ketentuan pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang perkawinan dengan suatu perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan di langsungkan tidak mengatur secara tegas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999

S20895

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tambah Gunawan, author

Tinjauan harta benda perkawinan dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999

S20885

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Samosir, Leony, author

Pembagian harta perkawinan menurut undang-undang No 1 Tahun 1974 (analisis putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 192/Pdt.G/2001 mengenai pembagian harta perkawinan antara Hendry Ati dan Soni Halim stelah adanya perceraian)

Depok: Universitas Indonesia, 2006

S22219

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Indri Astuti, author

Tinjauan yuridis atas persetujuan suami atau istri dalam pembebanan jaminan hak tanggungan terhadap harta bersama : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pdt/2009, 342 PK/Pdt/2007, 3067 K/Pdt/2002, 3005 K/Pdt/1998, dan 1851 K/Pdt/1996, serta perbandingannya dengan Belanda = Juridical review of spouse consent to encumber collateral mortgage on marital community of property : case study: Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 2117 K/Pdt/2009, 342 PK/Pdt/2007, 3067 K/Pdt/2002, 3005 K/Pdt/1998, and 1851 K/Pdt/1996, and its comparison to Netherlands

Skripsi ini membahas mengenai persetujuan suami atau istri dalam pembebanan jaminan Hak Tanggungan terhadap harta bersama, di mana yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengaturnya dan bagaimana akibat hukumnya jika persetujuan suami atau istri tersebut tidak terpenuhi. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44979

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Prilly Wiashari, author

Akibat hukum perjanjian harta benda perkawinan yang dibuat selama perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII-2015 = The legal consequences of marital property agreement made during marriage after constitutional court decision number 69/PUU-XIII-2015

Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan terhadap ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan berlangsung, kini selama perkawinan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini pasti akan berpengaruh terhadap keadaan harta benda perkawinan, karena pada umumnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69670

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Revialdi, author

Keabsahan pembebanan jaminan atas harta bersama analisis putusan nomor 63/Pdt.G/2013/Pn.Gsk dan putusan nomor 33/Pdt.g/2011/Pn.Tpi = The legitimacy of encumber collateral on marital property analysis of court decisions number 63/Pdt.G/2013/Pn.Gsk and number 33/Pdt.g/2011/Pn.Tpi

Dalam kegiatan perjanjian kredit, tidak jarang kreditur meminta suatu jaminan guna antisipasi terhadap resiko dalam hal debitur cidera janji. Pada prakteknya, banyak debitur yang sudah menikah, menjaminkan suatu harta benda, akan tetapi harta benda tersebut merupakan harta bersama. Permasalahannya adalah penjaminan tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan secara tegas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Adennisa Cahya Pramesti, author

Keabsahan Akta Pernyataan Pembagian Harta Bersama yang Disepakati dalam Keadaan Khilaf (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Smn) = The Validity of the Authentic Deed of the Division of Marital Property Agreed upon in a State of Unintentional Mistake (Case Study of Sleman District Court Decision Number 38/Pdt.G/2020/PN Smn)

Pasal 37 UU Perkawinan telah menentukan bahwa apabila perkawinan bubar karena perceraian, maka harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing. Pasal tersebut memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing, yakni adalah hukum adat, hukum agama, dan hukum-hukum lainnya. Namun permasalahannya adalah hingga saat ini tidak ada ketentuan mengenai bagaimana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Daniel Noegroho, author

Akibat hukum terhadap akta wasiat yang objeknya merupakan harta bersama yang diberikan tanpa persetujuan pasangannya: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 1983K/PDT/2017 = The law consequences of deed of testament which the object is a joint property granted without the consent of spouse: case study of the Supreme Court's decision number 1983K/PDT/2017

Tesis ini membahas mengenai sejauh mana keabsahan pembuatan surat wasiat terbuka yang objeknya merupakan harta bersama yang dibuat tidak dengan persetujuan pasanganannya dan tanggung jawab notaris yang membuat akta hibah wasiat yang dibatalkan karena objeknya merupakan harta bersama yang dibuat tanpa persetujuan pasangannya. Penelitian untuk tesis ini menggunakan metode penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bramandyo Yudha Pratama, author

Gugatan atas harta benda perkawinan pasca perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: analisis putusan no. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. = Lawsuit on marital property post divorce according to law no. 1 of 1974 on marriage: analysis of court decision no. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Permasalahan dalam perkara gugatan ini Putusan No. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dimulai ketika Tergugat tidak melaksanakan Akta Kesepakatan Bersama antara Tergugat dan Penggugat yang akhirnya berujung pada ditemukannya alat-alat bukti formil yang justru semakin melemahkan posisi Tergugat dalam persidangan atas gugatan dari Penggugat. Dan kesemuanya ini bermula atas pembagian harta bersama antara Penggugat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69558

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian