Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Wahyu Woliyono, author

Problematika pelaksanaan putusan upaya hukum peninjauan kembali terhadap perkara perceraian (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No.54 PK/AG/2008) = Problem on judicial review toward divorce verdict (Study case supreme Court Verdict Number 54 PK/AG/2008)

[ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang putusan perceraian di pengadilan tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap namun dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena adanya upaya hukum peninjauan kembali. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan sebuah gambaran yang akan terjadi jika peninjauan kembali terhadap perkara perceraian dilakukan. Metode penelitian skripsi ini adalah...

2015

S60859

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Gesa Patria Ari Cindy, author

Relevansi asas unus testis nullus testis dalam perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga (Studi kasus: Putusan No. 330/Pid.B/2013/Pn.Jbi Dan Putusan No. 139/Pid.B/2009/Pn.Sda) = Relevance of unus testis nullus testis principal evidence in sexual violence in domestic sphere cases (Cases study: Decision Number 330/Pid.B/2013/Pn.Jbi and Number 139/Pid.B/2009/Pn.Sda) / Gesa Patria Ari Cindy

[Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga bukanlah hal yang baru, dengan diaturnya tindak pidana kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang Undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, membawa harapan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat mengatasi kekerasan seksual dalam rumah tangga. Banyak yang menyatakan dalam Undang...

2015

S60833

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Awlia Ghea Kartika, author

Tinjauan yuridis terhdap akibat hukum atas status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan di atas namakan suami setelah putusnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 of 1974 tentang perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2) = Juridicial review of the legal status of wife s assets after divorce that was given to her as a grant on behalf of the husband according to Islamic law and marriage law No. 1 of 1974 (Analysis of Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3149 K/PDT/2)

Dalam suatu perkawinan seringkali terdapat permasalahan hukum mengenai harta kekayaan. Hal ini terutama terjadi saat perkawinan tersebut putus karena perceraian. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2012. Dalam kasus ini, terdapat permasalahan mengenai status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S60991

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Peraturan Pemerintah no.10 tahun 1983 dan SE no.08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS serta petunjuk pelaksanaan

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

346.016 PER

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Adillah Yuswanti, author

Pencatatan perkawinan beda agama sebelum dan sesudah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan : analisis penetapan dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama Nomor: 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr dan analisis penetapan penolakan permohonan pencatatan perkawinan beda agama Nomor: 527/Pdt.P/2009/PN.Bgr = Registration of the interfaith marriage before and after enacted Law Number 23 of 2006 concerning the administration of the population : an analysis case Number: 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr and analysis case Number 527/Pdt.P/2009/PN.Bgr

Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 Pasal tersebut jo Pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka administrasi kependudukan yang di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42908

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dio Bintang Gidete, author

Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan yang Tidak Sah Berdasarkan Penetapan Pengadilan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel) = Legal Consequences of Invalid Marriage Registration Based on Court Determination at the South Jakarta Civil Registration Service (Study Decision Number 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel)

Penetapan Pengadilan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel berkaitan dengan pencatatan perkawinan tidak sah memiliki implikasi hukum yang signifikan. Penetapan ini berdampak pada status hukum pasangan yang melaksanakan perkawinan serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan antaragama. Putusan tersebut seolah-menunjukan bahwa suatu pengakuan perkawinan dari negara dapat diberikan meskipun belum tentu perkawinan tersebut sah....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tsabita Raihana Hanifa, author

Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Oleh Penetapan Pengadilan Negeri (analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya NO. 916/PDT.P/2022/PN.SBY) = Interfaith Marriages Implemented By District Court Decree (Analysis Of Surabaya District Court Decree NO. 916/PDT.P/2022/PN. SBY)

Perkawinan beda agama tidak diatur pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, tidak menutup kemungkinan masyarakat membutuhkan suatu aturan yang menjadi dasar hubungan perkawinan khususnya bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Angelica Klaras Hanum, author

Studi Analisis Putusan Mengenai Perkawinan Beda Agama Antara Agama Islam dan Agama Kristen di Indonesia Berdasarkan Penetapan Nomor 71/PDT.P/2017/PN.BLA = Analytical Study of Interfaith Marriage Between Islam and Christian in Indonesia Based on Verdict Number 71/PDT.P/2017/PN.BLA

Perkawinan pada dasarnya merupakan persatuan antara dua orang yang saling menyepakati untuk mengikatkan dirinya sebagai pasangan suami istri. Indonesia sebagai negara multikultural yang menjunjung tinggi adanya persatuan dalam perbedaan sebagaimana diartikan dalam “Bhinneka Tunggal Ika” merefleksikan makna tersebut salah satunya melalui pluralitas agama yang ada di Indonesia. Hal ini terbukti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pluralisme hukum dalam perkawinan antar agama di Indonesia (Studi kasus pada perkawinan antar agama Katolik dan Islam di Stasi St. Helena Permata, Karawaci Tangerang)

Universitas Indonesia, 2001

S26333

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Bea Amanda Puteri, author

Perlindungan Anak Melalui Pengimplementasian Ketentuan tentang Dispensasi Kawin Anak dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang, Banten) = Child Protection Through the Implementation of Regulations on Dispensation for Child Marriage in Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 (Study of the Decision of the Pandeglang Religious Court, Banten)

Dispensasi kawin sebagai pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan semestinya didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berkenaan dengan dispensasi kawin, Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, Provinsi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian