Hasil Pencarian

Ditemukan 329 dokumen yang sesuai dengan query

Fariz Rachman Widyanto, author

Dampak terhadap Notaris atas kewajiban pelaporan Pemilik Manfaat berdasarkan Perpres 13 Tahun 2018 = Impact on Notaries of beneficial owner reporting obligations based on Presidential Regulation 13 of 2018

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap Notaris atas pelaporan kepemilikan manfaat. Kepemilikan manfaat diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Perpres13/2018). Dengan adanya Perpres ini Korporasi wajib menyampaikan surat pernyataan mengenai kebenaran informasi yang disampaikan kepada instansi berwenang melalui AHU-Online. Pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Annisa Eksalanti, author

Peran notaris dalam pembuatan perjanjian pemborongan pekerjaan : studi kasus perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT X dan PT Y = The role of notary in the contract of work case study on contract of work between PT X and PT Y

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perkembangan jasa konstruksi semakin meningkat tiap tahunnya. Jasa kontraktor atau pemborong telah lazim digunakan untuk melaksanakan sebuah konstruksi bangunan sehingga menghasilkan perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, Pihak pemborong harus bekerja untuk kepentingan pihak yang memborongkan. Sebaliknya pihak yang memborongkan juga harus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44029

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Stephen Martin, author

Tanggung jawab notaris terhadap kelalaian dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham (studi kasus putusan majelis pemeriksa pusat notaris Nomor : 04/B/MJ.PPN/V/2013 tanggal : 13 Mei 2013 = Notary s liability for negligence in the making of deeds of general meeting of shareholder (case study panel of notaries examiner resolution No 04/B/Mj.PPN/V/2013 dated 13 may 2013

Penulisan ini membahas tentang tanggung jawab Notaris terkait dengan kelalaian yang dilakukannya dalam pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan mengangkat kasus yang dilaporkan ke Majelis Pemeriksa Notaris dan telah mendapatkan putusan yang sah dan mengikat melalui Putusan Nomor: 04/B/Mj. PPN/V/2013 Tanggal: 13 Mei 2013 dan tentang akibat hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44348

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pieter William Qoudry, author

Pembuatan akta otentik oleh notaris yang terindikasi adanya dugaan keterangan palsu dan penerapan sanksi pidana bagi notaris (studi kasus putusan nomor 49/PUU-X/2012) = Authentic by a notary deednindicated that the existence of alleged false information and criminal sanctions for notary study case putusan Nomor 49/PUU-X/2012)

Notaris berwenang untuk membuat akta otentik apabila dikehendaki atau diminta oleh pihak yang berkepentingan.Akta yang dibuat Notaris mencakup mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik banyak ditemukan, akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, sering pula notaris ditarik sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44336

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizka Fadilla Farahdiba, author

Perbuatan melawan hukum dalam menjalankan profesi notaris studi putusan Mahkamah Agung Nomor 1731 K/PDT/2013 Juncto nomor 2290 K/PDT/2008/MARI = Unlawfull acts of notarial profession study of supreme court decision No 1731 K/PDT/2013 Juncto No 2290 K/PDT/2008/MARI

Pada hakekatnya jabatan Notaris lahir karena kebutuhan masyarakat yang kemudian diangkat oleh Pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara khususnya dalam hal membuat akta-akta otentik. Namun dalam praktiknya tidak sedikit Notaris melanggar Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik, dan Sumpah Jabatannya. Salah satu contoh pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Profesi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46738

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Iwan Andris Pratama, author

Pertanggungjawaban notaris dalam hal perubahan isi akta partij : analisis Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/Prov.Riau/XI/2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 906/Pid.B/2014/PN.Pbr jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1003 K/Pid/2015 = Notary liability in terms of the amendment of partij deed analysis of mpwn of riau province decision Number 02/PTS/MJ/Prov.Riau/XI/2012 jo. District Court of Pekanbaru Decision Number 906/Pid.B/2014 /PN.Pbr jo. Supreme Court of Indonesia Number 1003 K/PID/ 2015

Tesis ini membahas tentang bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta partij dan bagaimana tanggung jawab Notaris dalam hal terdapat perubahan dalam akta partij, yaitu analisis putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/PWN.PROV.RIAU/XI/2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 906/PID.B/2014/PN.PBR jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T48751

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rahmi Fattah, author

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya : studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1769 K/PDT/2011 tanggal 30 April 2012 = Unlawful act committed by a notaris in the conduct of his her position : case study Supreme Court of Republic of Indonesia Number 1769 K/PDT/2011 date 30 April 2012

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dituntut untuk bersikap hati-hati, cermat dan teliti sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab agar tidak terjadinya kesalahan atau cacat hukum. Dalam hal ini Notaris membuat 2 dua akta yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48917

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dyah Ratna Kusumastuti, author

Peran Notaris dalam Perjanjian Line Facility Akad Murabahah: Studi Pembiayaan Pembelian Kapal Tunda dan Tongkang pada Bank Syariah X = Notary's Role in Murabaha Line Facility Agreement: Study of Tugboat and Cargo Vessel Financing at Syariah Bank X

Bisnis pelayaran merupakan salah satu bisnis yang memerlukan dana besar. Dengan perjanjian line facility akad murabahah Bank Syariah X memberikan pembiayaan pembelian kapal kepada PT Y. Tesis ini membahas mengenai bagaimana ketentuan akad Murabahah dalam pemberian Line Facility Pembelian Kapal Tunda dan Tongkang pada Bank Syariah X berdasarkan Fatwa Dewan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48754

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anviany Nadira, author

Jenis pelanggaran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas fiktif : analisis Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta = Types of violations and responsibilities of notary in the making of fictional shareholders meeting deed : case study of The Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Number 7/PTS/Mj/PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan salah satu Akta yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Akta partij yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dibuat dalam bentuk autentik. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53606

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Parlindungan, Geraldi Yohanes, author

Analisis Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap Penerbitan Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/ Pdt.G/2017/ PN JKT SEL = Analysis The Responsibilities South Jakarta Land Office Towards Issuance Time Extention For Certificate Right of Building In South Jakarta District Court’s Decision Number 168/ Pdt.G/2017

Penelitian ini membahas mengenai Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT SEL. Peneliti tertarik untuk meneliti dikarenakan menemukan keanehan dalam proses perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat, dimana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian