::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Henry, author
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab pengelola parkir. Hal ini muncul karena terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan maupun kehilangan barang yang berada di dalam kendaraan. Dalam hal ini, konsumen berada dalam posisi yang lemah. Selain itu, penerapan klausula baku dalam perparkiran juga semakin memperjelas tidak adanya itikad baik dari pelaku...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T21813
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fyko Fabud Pratama, author
Penelitian ini membahas tentang formulasi kebijakan atas kenaikan tarif retribusi parkir serta kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam. Tujuan penelitian ini adalah menganilisis latar belakang kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir dan menganalisis kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam serta memaparkan proses dari formulasi kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir dan kebijakan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 2000
S21034
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tobing, Fredy H.L., author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S23901
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indri Wienasari, author
Perjanjian baku merupakan salah satu cara yang dilakukan pelaku usaha untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi para pihak dalam mengadakan perjanjian. Maksud dan tujuan keberadaannya adalah untuk mempermudah dan memperlancar aktifitas dunia usaha dan perdagangan. Di lain pihak perjanjian baku melahirkan suatu masalah yang cukup pelik, yaitu ketidakadilan antara konsumen dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
S20993
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diah Lestari Pitaloka, author
Usaha perparkiran melibatkan pelaku usaha atau pengelola parkir (baik pemerintah maupun swasta) dan konsumen pemanfaat jasa parif. Untuk usaha perparkiran masing-masing pemerintah daerah mempunyai peraturannya sendiri-sendiri, misalnya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1999 tentang Perpar iran. Untuk melindungi masyarakat pemanfaat jasa parkir, digunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
S20992
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library