Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query

Yayu Sri Rahayu, author

Eksistensi surat kuasa memasang jaminan fidusia dalam lembaga jaminan di Indonesia studi kasus di PT Bank UOB Indonesia = The availability of power of attorney to impose fiduciary security in security institution in Indonesia a case study in PT Bank UOB Indonesia

[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai eksistensi Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia (SKMJF) yang diberlakukan di PT. Bank UOB Indonesia (Bank UOB Indonesia). Hasil penelitian dalam penulisan ini yaitu Pengikatan jaminan untuk barangbarang yang dapat diikat dengan jaminan fidusia, dalam prakteknya di Bank UOB Indonesia, tidak selamanya menggunakan Akta Jaminan Fidusia (AJF), akan tetapi kadang-kadang diikat dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41819

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Felicia Heryanto, author

Tinjauan yuridis sengketa surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan penyelenggaraan RUPSLB PT. Citra Televisi Pendidikan Indonesia = Legal analysis of the dispute concerning irrevocable power of attorney and extraordinary general meeting EGM of PT. Citra Televisi Pendidikan Indonesia / Felicia Heryanto

ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan Undang-Undang atas Sengketa Surat Kuasa 3 Juni 2003 dan penyelenggaraan RUPSLB 17 Maret 2005 dan RUPSLB 18 Maret 2005 PT. CTPI dalam Putusan MA No. 238/PK/Pdt/2014. Penelitian yuridis normatif ini memakai metode Penalaran Deduktif dari Soetandyo Wignjosubroto dan menggunakan sumber hukum Undang-Undang, Yurisprudensi, buku-buku teori hukum, surat kabar, dan...

2016

T46431

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Vera Marina, author

Keabsahan pencabutan kuasa direksi secara sepihak dalam perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan penanaman modal asing (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1675 K/Pdt/2012) = The legality of uniterally power of attorney of the board of directors revocation in limited company established based on foreign investment (case study of Supreme Court of the Republic of Indonesia number 1675 K/Pdt/2012)

Dalam praktek, keabsahan pencabutan kuasa secara sepihak memberikan ketidakpastian hukum di antara para pihak, terutama pihak penerima kuasa. Hal ini terjadi dalam kasus Nyonya HAIM yang menggugat PT MB, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan penenaman modal asing, atas pencabutan Kuasa Direksi secara sepihak oleh PT MB selaku pemberi kuasa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47845

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Marini, author

Analisis yuridis terhadap cacat hukum surat kuasa direksi perseroan terbatas dan implikasi hukumnya

Kuasa bertalian dengan adanya asas nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain lebih daripada hak yang dimilikinya, sehingga pemberi kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih daripada hak atau kewenangan yang dimilikinya. Kuasa diberikan melalui tindakan hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31491

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hutauruk, Karsten Maruli Rogate, author

Perbandingan hukum pemutusan surat kuasa secara sepihak antara Indonesia dan Belanda sebagai bentuk wanprestasi: studi putusan nomor 704/Pdt.G2017/PN.Mdn = Comparative law of one-sided revocation power of attorney between Indonesia and Dutch as a form of breach of contract: case study of court verdict No. 704/Pdt.G2017/PN.Mdn

Perjanjian pemberian kuasa sering digunakan dalam menghadapi suatu permasalahan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat baik di Indonesia maupun di Belanda. Dalam perjanjian pemberian kuasa di Indonesia diatur dalam Pasal 1823 dan 1814 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila dikehendakinya, namun ternyata dalam prakteknya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sembiring, Anasthasia Frecilia Dora, author

Tanggung jawab notaris atas pembatalan perubahan anggaran dasar PT dengan alasan adanya surat kuasa yang cacat kehendak (studi kasus putusan PTUN Nomor: 158/G/2012/PTUN-JKT Mahkamah Agung Republik Indonesia) = Responsibility of notary on revocation of amendment of articles of association of pt with reason for existence of power of attorney of defense (case study of administrative court decision number 158/G/2012/PTUN-JKT supreme court of the Republic of Indonesia) / Anasthasia Frecilia Dora Sembiring

ABSTRAK
Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Profesi Notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta otentik yang pada intinya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk semua orang yang membutuhkan suatu alat pembuktian untuk...

2017

T47615

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Annasha Hany Trisnasari, author

Tanggung Jawab Notaris Yang Membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Surat Kuasa Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No.19/B/MPPN/2019) = Notary Responsibilities That Makes Official Report Of The General Meeting Of Shareholders Based On A Letter Of Authorization Which Causes Loss (Study On Verdict Of Central Supervisory Council Of Notaries No.19/B/MPPN/2019)

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang dalam melaksanakan tugas profesinya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Namun pada prakteknya seringkali Notaris tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun tidak saksama sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Pada penelitian tesis ini terdapat beberapa permasalahan yang dibahas...

2020

T54770

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Meiliana Chuari, author

Perlindungan hukum terhadap pemberi kuasa warga negara asing terhadap pembatalan secara sepihak oleh penerima kuasa studi kasus putusan pengadilan negeri denpasar nomor 996/pdt.6/2017/pn.dps = legal protection of power of lastgever foreign citizens against unilateral cancellation by power of lasthebber case study of denpasar district court decision number 996 / pdt.6 / 2017 / pn.dps

ABSTRAK
Berawal dari masih kurangnya pemahaman tentang pengertian dan konsep pemberian kuasa lastgeving dan volmacht yang seringkali masih dianggap sama, oleh karena itu diperlukan pemahaman mendasar mengenai konsep pemberian kuasa lastgeving dan volmacht. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini mengenai pembatalan sepihak yang dilakukan atas akta PPJB dimana telah tercantum...

2019

T54533

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rachel Pinasti Satyawinedhar, author

Keabsahan akta kuasa yang telah dicabut dalam hal hibah saham berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. = The validity of the deed of power that has been repealed in terms of share grants based on The Lubuk Pakam District Court Decision number 95/Pdt.G/2017/Pn.Lbp.

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta kuasa yang telah dicabut dalam hal hibah saham berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. Suatu pemberian kuasa yang diberikan dalam sebuah akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Berakhirnya suatu kuasa dapat terjadi karena penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa atau disebut juga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ria Novita, author

Surat kuasa mutlak dan dasar peralihan hak atas tanah (studi kasus: putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27/PK/AG/2008 = Absolute power of attorney and the bases for the transition of land rights (case studies: verdict of Indonesian Supreme Court Number 27 PK/AG/2008)

Peranan dan pentingnya larangan penggunaan surat kuasa mutlak sebagai sarana untuk membatasi penyelundupan hukum yang sering dilakukan para pihak dalam rangka peralihan hak atas tanah tidak terbantahkan Iagi. Hal ini telah dicantumkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Pqnggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Dasar Peralihan Hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27908

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian