Hasil Pencarian

Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query

Harun Alrasid, author

Masalah pengisian jabatan presiden di Indonesia sejak sidang Dokuritsu Zyumbi Choosakai

Dari sejarah pendahuluan tentang pembentukan negara Republik Indonesia diketahui bahwa dalam masa penjajahan Jepang dibentuk suatu badan yang bernama Dokuritsu Zyunbi Choosakai, (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, selanjutnya disebut Badan penyelidik). Badan ini dalam sidangnya pada tanggal 10 Juli 1945, melakukan pemungutan suara untuk memilih bentuk negara yang hasilnya menunjukkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993

D1087

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Farida Azzahra, author

Rekonstruksi Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia = Rekonstruksi Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia

Kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia utamanya dalam proses pembahasan dan pemberian persetujuan terhadap pembahasan RUU bahwasanya telah menyimpangi sistem presidensial dan dapat menjadi problematika. Tesis ini hendak menjawab permasalahan yaitu mengenai kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang serta konsep rekonstruksi yang ideal terhadap kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Asvi Warman Adam, author

Bung Karno dibunuh tigakali?: tragedi bapak bangsa tragedi Indonesia

Jakarta: Kompas Gramedia, 2010

923.1 ASV b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Abdul Ghoffar, 1980-, author

Perbandingan kekuasaan Presiden Indonesia setelah perubahan UUD 1945 dengan delapan negara maju

Jakarta: Kencana Prenada Media , 2009

342.598 ABD p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tobing, Christopher, author

Pengangkatan wakil menteri sebagai bentuk pelaksanaan wewenang presiden dalam mengangkat pejabat = The appointment of vice ministers as an implementation of presidential power in apointing public officials

ABSTRAK
Salah satu wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam sistem presidensil adalah wewenang mengangkat pejabat publik. Wewenang ini termasuk dalam bidang wewenang administrasi yang disebut juga sebagai hak prerogatif Presiden. Wewenang ini merupakan wewenang yang melekat pada Presiden sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Wewenang ini telah mengalami...

Universitas Indonesia, 2012

S43673

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Muhammad Rullyandi, author

Pembatasan kekuasaan Presiden terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam upaya menjamin independensi kekuasaan penuntutan Jaksa Agung berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara = Restrictions related to the President's powes of appointment and dismissal of the Attorney General in an effort to ensure the Independence of the Prosecution of the Attorney General's power under constitutional persperctive

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka atau independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31443

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Silalahi, Ronald Maraden Parlindungan, author

Konsep pendidikan dalam pidato Presiden Republik Indonesia masa orde baru dan pasca orde baru: sebuah analisis wacana kritis = Concept of education in Indonesia s presidential speech in new order and post new order a critical discourse analysis

ABSTRAK
Pendidikan di Indonesia diarahkan pada tujuan untuk mengembangkan keterampilan dan karakter melalui program-program berkualitas tinggi. Namun, tujuan ini tidak sejalan dengan manajemen pendidikan di Indonesia. Sehubungan dengan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pendidikan Indonesia yang disampaikan oleh presiden Indonesia dalam pidato-pidato kenegaraan. Untuk mencapai tujuan ini, analisis...

2017

D2358

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Taufik Hidayat, author

Pemberhentian Presiden dan dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945: Analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Penelitian ini membahas mengenai analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang didasarkan pada suatu analisa mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, terutama yang terkait dengan kewenangan MK dan MPR. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, deskriptif,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25464

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Wahyu Mijaya, author

Pergantian presiden menurut hukum positif Indonesia: studi yuridis tentang proses berhentinya Suharto sebagai presiden republik Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

S25512

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Perubahan undang-undang dasar di Indonesia: suatu studi yuridis terhadap usulan perubahan undang-undang asar 1945 tentang lembaga kepresidenan

Universitas Indonesia, 2000

S25423

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian