::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fitria Noor Azizah, author
Penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : Ditinjau dari Hukum Keuangan Negara
ABSTRAK
Penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN hingga saat ini merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin meningkatnya semangat untuk memajukan kinerja BUMN menjadi salah satu penggerak ekonomi negara yang dapat disejajarkan dengan badan usaha-badan usaha milik negara lain. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN merupakan salah satu penyebab kinerja...
2008
T 23497
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Latipah, author
Inkonsistensi Pemeriksaan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Berdasarkan Perspektif Hukum Keuangan Publik. = Inconsistency of Examination of State-Owned Enterprises Subsidiaries by the State Audit Board Based on the Perspective of Public Finance Law
Perluasan lingkup keuangan negara berimplikasi pada sektor pemeriksaan keuangan negara, dalam hal ini terdapat inkonsistensi penerapan regulasi terhadap status hukum dari Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (AP BUMN), dimana terdapat perlakuan hukum yang menjadikan Anak Perusahaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara. Secara hukum keuangan publik, AP BUMN merupakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Himpunan undang-undang bidang keuangan negara
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2004
R 336.598 HIM
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Widhya Mahendra Putra, author
Mekanisme Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dengan atau tanpa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Keuangan Publik = Mechanism of State Capital Participation towards State-Owned Enterprises with or without Approval from The House of Representatives in the Perspective of Public Finance Law.
ABSTRAK
Berlakunya PP No. 72 Tahun 2016 yang memuat aturan penyertaan modal negara kepada BUMN persero tanpa melalui mekanisme APBN menimbulkan permasalahan dalam konsep pengelolaan keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara yang sangat luas dalam UU No. 17 Tahun 2003, menempatkan persetujuan DPR sebagai unsur yang sangat penting. Sebagaimana dipahami oleh...
2019
T54829
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library