Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

T. Fazly Redwan, author

Faktor-faktor yang mempengaruhi effektivitas bawasda sebagai salah satu unsur sistem pengendalian internal pada pemerintah Kabupaten Pelalawan

Dilatarbelakangi akan kesadaran pentingnya peranan lembaga-tembaga pengawasan di daerah dalam era otonomi saat ini, maka studi ini dimaksudkan untuk mengetahui aspek aspek apa yang mempengaruhi efektivitas Bawasda Kabupaten Pelalawan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Setelah menganalisis empat indikator untuk menilai effektivitas pengawasan Bawasda, yaitu : (1) Cakupan Pemeriksaan, (2) Ketepatan waktu Penerbitan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T12181

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rai Sri Dewi Ida Ayu, author

Analisis efektivitas badan pertimbangan kepegawaian sebagai lembaga banding administratif dalam rangka pengawasan administratif : studi kasus pada sekretariat BAPEK

ABSTRAK
BAPEK merupakan lembaga banding administratif yang kehadirannya diharapkan sebagai sarana perlindungan hukum bagi PNS dan sebagai sarana pengawasan administratif terhadap perilaku Pejabat TUN. Dalam pelaksanaan fungsinya diduga belum efektif. Penelitian ini diawali dengan studi, kepustakaan dan dilanjutkan dengan penelitian empirik melalui pengamatan partisipatif dan wawancara terstruktur terhadap sejumlah key informan.

Pengukuran...

1999

T16759

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizka Indri Arfianti

Efektifitas badan arbitrase nasional Indonesia (BANI) sebagai alternatif media penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan

ABSTRAK
Berbagai perubahan dalam tata kehidupan masyarakat terjadi dalam menghadapi era globalisasi. Perubahan tersebut merupakan akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang yang berlangsung dengan cepat. Indonesia pada saat ini juga telah mengikatkan diri pada terciptanya perdagangan bebas. Dengan pengaruh globalisasi ini arus perdagangan barang dan jasa antar...

1998

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Thasya Dwie Anandha, author

Perlindungan Hukum Atas Permohonan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian ATR/BPN = Legal Protection of Public Information Service Requests at the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/ National Land Agency

Setiap warga negara pada hakikatnya adalah berhak untuk dapat mengetahui mengenai semua kegiatan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Hak untuk memperoleh informasi publik ini sering ada permasalahan baik dari sisi regulasi maupun perilaku petugas PPID yang tidak mendukung. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

MPR transisi kedaulatan rakyat dan dampak politiknya

POL 3 (1-2) 2012 (1)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Hutagaol, Yuda, author

Penerapan prinsip good corporate governance (GCG) di lingkungan bumn di Indonesia

Pasal 33 UUD 1945 secara tersirat menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) bentuk pelaku ekonomi di Indonesia yaitu swasta, koperasi dan BUMN. Fungsi dari BUMN adalah sebagai kepanjangan tangan dari negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Di dalam perjalanan sejarahnya, BUMN telah mengalami banyak perubahan baik...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16611

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rika Yuristia Mardhiyah, author

Kewenangan lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk pemerintah tidak atas perintah undang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan = Authority of the non ministerial government institutions constructed by the government under non mandatory decree by act to formate legislation / Rika Yuristia Mardhiyah

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembedaan kewenangan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang dibentuk Pemerintah atas perintah undang-undang dengan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah undang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini akan didalami atas dasar apa LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah undang-undang tidak memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan atas nama...

2016

T45624

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pembangunan layanan publik melalui peningkatan kualitas pengelolaan e-Government di lembaga publik / penyunting, S. Arifianto, Agus Haryono, Ari Cahyo Nugroho, Rieka Mustika, Emyana Ruth Eritha Sirait, Amri Dunan

Jakarta: Cakrawala Lintas Media, 2015

352.63 IND m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhamad Badru Zaman, author

Kajian mengenai pembentukan lembaga pemerintahan non struktural dan kewenangannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan = Study on the establishment of non structural government institutions and its authority in forming laws and regulations

Pembentukan Lembaga Pemerintahan Non Struktural di Indonesia tidak diikuti dengan adanya cetak biru dalam pelembagaan lembaga pemerintahan non struktural dan beragamnya model peraturan yang membentuknya serta kewenangannya dalam membentuk peraturan perundangan-undangan. Skripsi ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, lembaga non struktural yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan di bawah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mohamad Ikhsan Poeger, author

Repositioning peran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebagai lembaga think tank pemerintah menjadi world class institution = Repositioning the role of national security agency of the Republic Indonesia (Indonesian National Resilience Institute) as a think tank government institutions become world class institution / Mohamad Ikhsan Poeger

ABSTRAK
Tesis ini membahas perubahan peran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebagai salah satu lembaga think tank pemerintah sekaligus lembaga pendidikan tingkat nasional yang bertujuan untuk mendidik calon pemimpin tingkat nasional. Sesuai dengan teori daur hidup organisasi posisi Lemhannas saat ini berada pada posisi puncak yang berfungsi mulai menurun pasca UU ASN yang tidak...

2016

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian