::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rizki Utami Kurnia Pratiwi, author
Kedudukan hukum personal guarantor (penanggung/borg) sebagai termohon pailit: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 antara Arifin dan PT Bank Mayapada Internasional, Tbk = Legal position of personal guarantor (guarantor/borg) as bankruptcy respondent: case study Supreme Court decision 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 between Arifin and PT Bank Mayapada Internasional, Tbk
Perjanjian utang pada dasarnya dilakukan berdasarkan kepercayaan bahwa Debitor akan mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya kepada Kreditor. Namun, dewasa ini perjanjian utang membutuhkan jaminan untuk melindungi Kreditor, sehingga dapat memberikan kepastian pelunasan utang oleh Debitor. Salah satu jaminan yang sering digunakan dalam perjanjian kredit adalah perjanjian jaminan perorangan atau biasa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S65864
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Novia Irdasari, author
Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Yang Diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Dikaitkan Dengan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Membuat Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2766 K/Pdt/2020) = Overlapping Property Rights Certificates Issued by the National Land Agency Associated with the Authority of land deed-making officials in making deeds of sale and purchase (Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2
Tujuan penerbitan seritpikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional seharusnya memberikan pengakuan serta kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan tanah. Indonesia menganut sistem publikasi negatif, yang berarti terhadap kedudukan sertipikat dan/atau hak atas tanah masih dapat disangkalkan, Pada praktiknya masih ditemukan permasalahan tanah terkait penerbitan sertipikat, meskipun telah melalui prosedur...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Novia Irdasari, author
Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Yang Diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Dikaitkan Dengan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Membuat Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2766 K/Pdt/2020) = Overlapping Property Rights Certificates Issued by the National Land Agency Associated with the Authority of land deed-making officials in making deeds of sale and purchase (Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2
Tujuan penerbitan seritpikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional seharusnya memberikan pengakuan serta kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan tanah. Indonesia menganut sistem publikasi negatif, yang berarti terhadap kedudukan sertipikat dan/atau hak atas tanah masih dapat disangkalkan, Pada praktiknya masih ditemukan permasalahan tanah terkait penerbitan sertipikat, meskipun telah melalui prosedur...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ariesta Wibisono Anditya, author
Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1607/K/PDT/2013 mengenai keabsahan akta hibah saham yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas = Analysis over judgement of supreme court of Republic of Indonesia number 1607/K/PDT/2013 concerning accusation to share grant deed made without having regard to Indonesian law number 40 year 2007 regulation of limited liability company
Selain mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam pembuatan akta perseroan, Notaris harus memperhatikan Undang-Undang yang lain, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini, Notaris harus cermat, teliti, dan seksama dalam memahami dan...
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T43062
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Herlyana Maharani, author
Analisis pertimbangan hakim mahkamah agung mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terkait perkara wanprestasi (studi 6 putusan Mahkamah Agung) = Analysis of the Supreme Court Judges Considerations regarding the authority of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) related to default cases (study of 6 supreme court decisions)
Pembatasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen menjadi suatu isu hukum yang mengaburkan kepastian hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Analisa mengenai kewenangan BPSK terhadap sengketa konsumen yang mengarah pada perkara keperdataan (wanprestasi) perlu dikaji dari segi UU Perlindungan Konsumen dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung yang memutus dengan amar membatalkan Putusan BPSK...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library