Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Reformasi pajak di Indonesia dimulai tahun 1983 dengan memperkenalkan prinsip self assessment, menyederhanakan dan menurunkan tarif PPh dan memberlakukan PPN (pajak pertambahan nilai) sebagai pengganti PPn (pajak penjualan). Setelah berjalan 10 tahun, reformasi pajak 1983 ini dilanjutkan dengan reformasi pajak 1994 dan 1997 yang mengubah undang-undang sebelumnya san membuat undang-undang...
JLI 8:1 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Yushar Catrena Putra, author
Perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia yang belum stabil
mengharuskan negara selalu mengantisipasi dan mengikuti perkembangan di
dalam masyarakat dan diiringi dengan pembuatan kebijakan-kebijakan yang
sejaln dengan perkembangan di dalam masyarakat.
Tujuan penelilian untuk mengetahui apakah perubahan Undang-
undang PPN telah disosialisasikan dengan baik, yaitu yang berkaitan dengan
administrasi atas pembuatan faktur pajak_ peiaporan dan penyetoran,
mekanisme restitusi PPN...
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T5553
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Melfi Thaher, author
Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia mereformasi Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku mulai 2001. Tesis ini membahas dampak reformasi pajak tersebut terhadap penawaran tenaga kerja wanita. Tidak banyak penelitian terdahulu tentang pengaruh reformasi pajak terhadap penawaran tenaga kerja wanita Indonesia khususnya dalam hal PTKP WP Kawin. Beberapa penelitian sebelumnya di negara...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Silaban, Reinhard, author
ABSTRACT
The Indonesia government has implemented tax reform for three times that is in 1983, in 1994 and in 2000 which is conducted by Directorate General Taxes (DGT). One of the goals of these reforms is to generate or to increase the taxes revenue. This case is interesting to be examined...
2010
T28741
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Dalam menyelenggarakan kepentingan umum untuk mewujudkan kesejahteraan kadangkala pemerintah melanggar hak-hak masyarakat terutama dalam pemungutan pajak, hal ini dapat dihindari jika pemerintah menghayati dan menaati hukum pajak yang berlaku. Hukum harus dapat menjadi alat untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat (social engineering), artinya hukum dapat menciptakan kondisi yang harmonis dalam memperbaiki...
JLI 8:1 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Andang Wirawan Setiabudi, author
Pada saat ini kurang lebih 80% penerimaan APBN bersumber dari penerimaan pajak. Oleh karena itu Ditjen Pajak sebagai pengelola penerimaan pajak harus terus berbenah agar dapat memenuhi target penerimaan yang dibebankan kepada institusi tersebut. Salah Satunya adalah melalui tax reform yang mengandalkan self assessment system. Dengan seif assessment system, masyarakatlah...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22257
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
