Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Universitas Indonesia, 2006
S21218
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 1999
S21003
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Silvia Jamin, author
Berlakunya PP No. 2 Th.1969, mengharuskan pengusaha kapal sebagai suatu badan hukum. Oleh karena itu, segala urusan dalam mengoperasionalkan kapal, diserahkan pengusaha kapal kepada nakhoda. Hubungan hukum antara pengusaha kapal dengan nakhoda diikat dalam Perjanjian Kerja Laut. Dengan perjanjian kerja laut ini, pengusaha kapal berkedudukan sebagai majikan dan nakhoda adalah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
S20982
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Riefka Eriyadha, author
Dalam era perdagangan yang semakin menglobal persaingan antara perusahaan-perusahaan di dunia semakin meningkat. Seringkali untuk mencapai perolehan keuntungan maksimal dan menguasai pangsa pasar untuk mengungguli perusahaan lain terjadi praktek-praktek curang dalam berbisnis. Untuk mengurangi terjadinya hambatan-hambatan yang berkaitan dengan alih teknologi dan mencegah persaingan curang dalam perdagangan internasional, diaturlah mengenai...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
S20975
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2007
S21363
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Gayatri Putri Utami, author
Pengadaan pesawat udara dengan sewa merupakan suatu cara pengadaan armada pesawat udara tanpa menimbulkan beban yang memberatkan bagi perusahaan maupun perorangan. Akan tetapi diperlukan jaminan yang cukup untuk mengamankan kepentingan para pihak dalam mengantisipasi terjadinya wanprestasi. Pada perjanjian sewa menyewa pesawat udara antara PT Pelita Ali Service dan Nat Aviation...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
S21191
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Putri Ratna Peruchka, author
Perjanjian Pemborongan adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu, yaitu pihak pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, yaitu pihak yang pemborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Pengaturan terhadap perjanjian pemborongan tersebut terdapat di dalam Bab 7. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
S20978
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Loria Hanida, author
Wanprestasi antara debitur dengan kreditur merupakan hal yang sering terjadi, baik disebabkan oleh debitur maupun kreditur yang disebabkan oleh berbagai sebab. Seperti debitur dalam perkara ini disebabkan tidak dapat mengembalikan kredit sesuai waktu yang ditentukan dan telah di tegur dengan berbagai cara. Akibatnya perjanjian kredit perbankan menjadi macet dan diajukan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
S21038
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jessica Jasmin, author
Perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan seseorang
selalu menuntut adanya pertanggungjawaban atas kerugian
yang diderita pihak lain. Perbuatan melawan hukum
menimbulkan perikatan diantara para pihak yaitu pelaku
perbuatan melawan hukum mempunyai kewajiban untuk membayar
ganti kerugian yang ditimbulkan karena kesalahannya dan
bagi pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk menuntut
ganti rugi. Masalah ganti rugi sebagai akibat dari
perbuatan...
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Indonesia], 2008
S22362
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Dhany Arlan, author
2011
S22627
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
