Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query
Ryan Muthiara Wasti, author
Abstrak
Dalam susunan ketatanegaraan Indonesia DPD menjadi lembaga perwakilan
yang mengemban tugas untuk mengakomodir kepentingan daerah dalam
keputusan politik. Keberadaannya yang sangat penting ternyata tidak diiringi
dengan semangat pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan
di Indonesia. Hal ini terlihat dari kedudukan dan fungsi DPD yang lebih lemah
dibandingkan dengan DPR. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Susunan,...
Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2017
340 JHP 47:4 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Catur Alfath Satriya, author
ABSTRAK
Sebagai kamar kedua, DPD seharusnya memiliki peran yang fundamental dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia. Lahir dari semangat reformasi, DPD seharusnya mampu menyuarakan aspirasi daerah di tingakt pusat. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan desain kelembagaan DPD di dalam UUD 1945 yang tidak mencerminkan hal tersebut. Hal ini terlihat...
2016
S65486
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
I Gede Sura Diputra, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S25348
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S8666
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Syamsudnin Haris, author
Jakarta: United Nations Development Programme (UNDP), 2010
328.598 SYA k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Nuansa Cipta Swara Nusantara,
340 SWANUS
Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library
Anak Agung Dian Onita, author
Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwujudan representasi kepentingan seluruh rakyat dan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar bicameral. Dengan struktur dua kamar itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem 'double check' yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat. Kewenangan DPD yang sangat terbatas di dalam konstitusi dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42970
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gitta Nur Wulan, author
ABSTRAK
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan
salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan
bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal
tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi
pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan
penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya,...
2016
S63076
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Febri Ivana, author
Jakarta: UNDP, [ tt ]
R 328.598 FEB h
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Muchammad Zaidun, author
Jakarta : UNDP, [ tt ]
R 328.598 MUC h
Buku Referensi Universitas Indonesia Library