Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Roest, A.O.P van der

Ambtenarenprocesrecht in de praktijk / O.A.P. van der Roest.

's-Gravenhage : VUGA,, 1986.

BLD 342.066 ROE a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ignatius Sriyanto, author

Hubungan antara penyimpangan administrasi dalam penyelenggaraan sekolah swasta (khususnya SMP dan SMA) dengan ajaran perbuatan melawan hukum secara materiel

Lembaga pendidikan seharusnya merupakan suatu lembaga yang paling anti terhadap segala bentuk penyelewengan. Namun ternyata masih terdapat banyak lembaga pendidikan khususnya SMP dan SMA yang melakukannya, terutama dalam bidang administrasi, yang apabila ditinjau berdasarkan terori ilmu hukum, pembuatan tersebut ternyata dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Perbuatan penyelewengan administrasi tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Adiguna Bimasakti, author

Citizen lawsuit di Indonesia pasca undang-undang administrasi pemerintahan (sebuah sumbangan pemikiran)

Yogyakarta: Deepublish, 2019

347.05 MUH h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Jones, David P., author

Principles of administrative law

Toronto: Carswell, 2009

342.71 JON p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rendra Cory Ardhi, author

Perlakuan terhadap permohonan pengesahan yayasan yang menggunakan nama asing: (studi kasus di direktorat jenderal administrasi hukum umum)

Pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan sebagai instrumen hukum dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Permohonan pengesahan yayasan yang telah memenuhi persyaratan formal pengesahan yayasan...

Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005

T15232

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wulan Kusumaramdhani, author

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam Perspektif Hukum Keuangan Publik = Non-Tax State Revenues at The Directorate General of Legal Administrative Affairs in The Perspective of State Financial Law

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bagian dari penerimaan negara yang dikelola dalam mekanisme APBN dan berada dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaturan PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam perspektif hukum keuangan publik dan bagaimana pengelolaan PNBP pada Ditjen AHU...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mutia Karina Norman, author

Hilangnya Kepemilikan Saham dari Daftar Pemegang Saham Suatu Perseroan Terbatas yang Terdapat pada Sistem Administrasi Badan Hukum = Loss of Share Ownership from the Register of Shareholders of a Limited Liability Company in the Legal Entity Administration System

Kepemilikan atas saham dalam sebuah Perseroan Terbatas merupakan hal penting karena memberikan hak bagi para pemegang saham untuk melakukan beberapa hal seperti: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); menerima pembayaran dividen dan hasil likuidasi; serta menjalankan hak lain sesuai undang-undang. Pentingnya kepemilikan atas saham tersebut menyebabkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ghina Daifinah, author

Upaya Perbaikan Data Perseroan Dalam Sistem Administrasi Hukum Umum Online Akibat Pembatalan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1302 K/Pdt/2021) = Efforts To Improve The Company's Data In The General Law Administration Online System Due To Cancellation Of The Deed Of The Minute of The General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan Direksi Perseroan seharusnya dilaksanakan berdasarkan tata cara yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar Perseroan (AD Perseroan). Tidak jarang dalam pelaksanaannya, ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan AD Perseroan tidak dilaksanakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian