::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ria Siskamya, author
Implementasi kebijakan administrasi kependudukan pada pemerintah kota Depok
Skripsi ini membahas mengenai penerapan Kebijakan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Informasi didapat melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terkait dengan kebijakan ini, yang disebut data primer. Data lainnya atau data sekunder didapat melalui media cetak dan elektronik. Hasil penelitian...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hadi Herlambang Prabowo, author
Kedudukan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara = Legal Position of Beliefs Post Decision of The Constitutional Court Number 97/PUU-XIV/2016 in the Perspective of State Administrative Law
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang sebelumnya tidak diisi atau bertanda strip (-). Dengan putusan MK tersebut negara secara nyata telah memberikan pengakuan terhadap...
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T53195
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lutfi Suryawicaksono, author
Pencatatan dan perkawinan beda agama setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan suatu analisa penetapan nomor 85/PDT.P/2014/PN PTI = Registration and cross religion marige under civil administration regulation number 23 2006 ratified court judgement number 85/PDT.P/2014/PN PTI analysis
Skripsi ini membahas tentang pencatatan dan perkawinan beda agama di Indonesia yang diatur tidak hanya di dalam peraturan hukum nasional yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi lebih khusus lagi diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Skripsi ini dibuat untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S63945
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pane, Zarra Zavinca, author
Masalah pengaturan pengakuan anak dalam pasal 49 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan (analisa penetapan nomor 587/pdt.p/2-13/pn.jkt.bar) = Regulation problem of child acknowledgement in article 49 of law number 24 year 2013 concerning population administration (analysis determination no 587/pdt/p/2/13/pn.jkt.bar)
Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai masalah tentang pengaturan pengakuan anak yang terdapat didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pengakuan anak hanya dapat dilakukan bagi yang orang tuanya telah menikah secara hukum agama namun belum sah secara hukum negara. Oleh karena itu...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S63203
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raisa Rafifiti Choerunnisa, author
Kualitas pelayanan jemput bola bagi warga disabilitas di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Cimahi
Pemerintah Kota Cimahi menggagas pelayanan publik “jemput bola” bagi warga difabel. Pelayanan publik “Jemput bola” adalah tindakan pencatatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga negara penyandang disabilitas, lanjut usia, dan sakit akut, dengan mendatangi langsung ke rumah masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan melalui pelayanan...
Sumedang: Puslatbang Pkasn Lan, 2023
JWK 26:1 (2023)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Imansyah Auliaputra Mahidin, author
Tinjauan yuridis hubungan perkawinan dengan pengakuan anak luar kawin menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/Puu-viii/2010 analisis penetapan no. 175/Pdt.p/2015/Pn.Jkt.Tim = Juridical review on relation between marriage and child acknowledgment according to regulations in Indonesia post constitutional court order number 46/Puu-viii/2010 analysis on East Jakarta court order number 175/Pdt.p/2015/Pn.Jkt.Tim
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai hubungan perkawinan dengan pengakuan anak luar kawin menurut peraturan perundang ndash; undangan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan sehingga anak...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Citra Dwidya Prastika, author
Analisis expectancy disconfirmation model untuk menguji kepuasan publik pada pelayanan administrasi kependudukan kota Jakarta Pusat dalam masa tanggap darurat COVID-19 = Expectancy disconfirmation model analysis to test citizen satisfaction over citizen administrative service in central Jakarta during the COVID-19 emergency response period
Pandemi COVID-19 menjadi peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Ibukotanya, DKI Jakarta. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Jakarta Pusat menjadi lokus pada penelitian ini mengingat tingginya riwayat angka incidence rate (IR) COVID-19 yang menghambat penyelenggaraan pelayanan dan tingginya nilai Customer Satisfaction Index (CSI)-nya...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ivan Fauzaan Julisakti, author
Aplikasi SAKEDAP dalam E-Government Sebagai Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung = The Sakedap Application in E-Government as Public Service in the Administration Field by the Population and Civil Registration Office of Kabupaten Bandung
Indonesia adalah negara yang menjamin hak warganya dalam mendapatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Pada situasi COVID-19, pelayanan publik memiliki tantangan untuk tetap melakukan pelayanan publik khususnya pelayanan publik administrasi kependudukan dengan sebisa mungkin mengurangi pertemuan tatap muka. Untuk mencegah hal tersebut maka dilakukan pelayanan publik jarak jauh untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Afif Alamsyah, author
Kompleksitas Kedudukan Status Kewarganegraan dalam Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Kewarganegaraan Djoko Tjandra) = The Complexity of Citizenship Status in State Administrative Law (Case Study of Djoko Tjandra Citizenship Status)
Tesis ini membahas tentang status kewarganegaraan dengan mengambil contoh kasus Djoko Tjandra, pengaturan dan pengurusan yang masih carut marut dan masih banyak menimbulkan pertanyaan yang sangat penting untuk dapat dibahas dalam kepengurusan Hukum Administrasinya dalam hal ini Permasalahan yang akan diangkat adalah kompleksitas riwayat status kewarganeraan, dampak bagi berbagai Lembaga...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ivone Nurul Fu`adah, author
Kewenangan notaris dalam membuat akta pernyataan tunduk ke Burgelijke Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada perkawinan beda agama(oleh calon suami muslim) di Indonesia = Authority Notary Certificate In Make Statement subject to the Burgelijke Wetboek, On Marriage Different Religion (By Candidate's Husband Moslem) in Indonesia
Masalah perkawinan beda agama memang tidak banyak muncul kepermukaan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP). Setelah ditetapkannya UUP yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Menurut negara sah apabila menurut agamanya sah. UUP tidak mengatur...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26042
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>