Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
Fiqi Fatichadiasty, author
ABSTRAK
Hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai lembaga penegak hukum
administrasi bagi para pencari keadilan, seringkali menemui hambatan atas
pelaksanaan/eksekusi putusan. Putusan yang dimaksud ialah dalam konteks
putusan tersebut sudah in kracht, terhadap putusan yang sudah in kracht tersebut
Pejabat TUN selaku pihak yang kalah seringkali tidak mau mematuhi isi putusan
dari para hakim PTUN....
2020
T54430
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Erdin Tahir, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang penerapan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil dalam perspektif pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan data, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam Pasal 87...
2020
T54824
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Abdul Ravy Rasyid, author
ABSTRAK
Keberadaan Peradilan Administrasi dalam negara Republik Indonesia adalah suatu "conditio sine qua non" dari Negara Hukum Pancasila. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986, Peradilan Administrasi atau yang dapat juga disebut sebagai Peradilan Tata Usaha Negara, secara resmi berdiri. Namun, penerapan dari undang-undang ini...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhamad Indra R., author
Konsep welfare state mengakibatkan perluasan peran pemerintah dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang bertujuan memajukan kesejahteraan seluruh warga negara, akibatnya setiap aktivitas masyarakat akan selalu bersinggungan dengan pelaksanaan tugas dari badan atau pejabat tata usaha negara. Maka selalu terdapat berbagai bentuk variasi tindakan pemerintah baik faktual maupun berupa keputusan yuridis...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S22586
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Enrico, author
ABSTRAK
Dalam dimensi sejarah, perluasan kewenangan Peradilan Administrasi dilakukan
oleh para hakim peradilan administrasi, sebagai bagian dari proses penemuan
hukum (judicial activism) untuk mengisi keterbatasan-keterbatasan UU. No.
5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (atau UU. No. 51/2009 dalam
perubahan terakhirnya). Namun, perluasan kewenangan absolut peradilan
administrasi melalui praktek peradilan berjalan diametral dengan politik hukum
kebijakan legislasi. Dalam...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39285
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ericha Veteriana, author
ABSTRAK
Perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan serta dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan dan bentuk dari pencatatan tersebut adalah dikeluarkannya akta nikah akta perkawinan . Sebagai hasil dari keputusan tata usaha negara, akta nikah akta perkawinan dapat menjadi obyek sengketa pengadilan tata...
2017
T47545
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bima, author
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Negara hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan pada negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (machtsstaat). Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tentunya tindakan dari pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dibutuhkan suatu pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintah dan pengujian yang dilakukan terhadap tindakan...
Universitas Indonesia, 2012
S43166
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Rinaldi, author
Dari penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif diperoleh kesimpulan bahwa terhadap putusan yang dikeluarkan oleh majelis Pengawas Pusat Notaris mengenai adanya pelanggaran kode etik dan penjatuhan sanksi didalamnya. Apabila putusan dalam tingka Majelis Pengawas Wilayah, hal itu dapat di banding ke Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris. Apabila...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T46110
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Vino Devanta Anjaskrisdanar, author
ABSTRAK
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia serta sama-sama menjalankan tugas konstitusional. Salah satu amanah konstitusional antara PTUN dan MK yaitu sama-sama menjadi lembaga pengadilan dalam memeriksa perselisihan yang muncul dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Kewenangan antara...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38731
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Eko Setyo Budi, author
Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma beracara khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi. Dalam tradisi hukum acara peradilan tata usaha negara komisi seperti ini seringkali...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library