::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Christina Octavia, author
Akta pelepasan hak sebagai syarat pemberian hak guna bangunan pada badan hukum : tinjauak yuridis Keputusan Kepala Kantor Pertanahan kota Bekasi Nomor: 6070- HGB.32.75/300/XII/2010 = Deed of release right as a requirement for right to build on the granting of legal entity : judicial review of decision of the Bekasi land office number: 6070-HGB.32.75/300/XII/2012
Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Prosedur yang harus ditempuh dalam pengadaan tanah adalah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah selain cara tersebut adalah dengan cara jual-beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati secara...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T29441
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Rizki Hilmatunnur Hidayah, author
Implikasi Akta Pelepasan Hak Yang Cacat Hukum Terhadap Perlindungan Pembeli Beritikad Baik (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 835 Pk/Pdt/2020) = Implications of a Legally Defective The Deed Release Of Rights on Protection of Good Faith Buyers (Analysis of Supreme Court Decision Number 835 PK/PDT/2020)
Fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan akta pelepasan hak yang terbukti memenuhi unsur cacat hukum dikarenakan adanya pemalsuan dokumen, pemalsuan tandatangan dan dibuat tidak sesuai prosedur dalam menjalankan Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Daniel Sungono, author
Kedudukan notaris sebagai subjek tindak pidana korupsi dalam pembuatan akta pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum analisis putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 27/PID.Sus-TPK/2016/PN.PDG = The legal standing of the notary as subject of criminal act of corruption regarding the deed of relinquishment of right on land for public interest review of Padang district courts stipulation Number 27/PID.SUS-TPK/2016/PN.PDG
ABSTRAK
Notaris tidak hanya sering terjerat dengan tindak pidana biasa, namun juga tindak pidana korupsi. Terjeratnya Notaris dengan tindak pidana korupsi, seringkali terjadi dalam kedudukan Notaris sebagai pejabat umum maupun sebagai orang pribadi. Persoalan ini terjadi dikarenakan Notaris sendiri tidak paham dengan batasan-batasan kewenangan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, penelitian...
2018
T51145
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Widinasnita Putri Nusantara, author
Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Ditandatangani Oleh Bukan Pemilik Yang Sah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/PID.SUS/2018) = Notary’s legal responsibility of the Deed of Relinquishment of Rights on Land that was Signed by a not legitimate owner (Analysis of Supreme Court’s verdict Number 1249 K /Pid.Sus/ 2018)
Seiring dengan perkembangan zaman maka dalam pembuatan dokumen tersebut dapat dibantu dengan dibuatkan oleh notaris. Kewenangan yang diberikan kepada seseorang notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan memperhatikan kewajiban notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN. Kewenangan notaris salah satunya pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah (APH). Salah satu peristiwa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library