Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Pedoman lanjutan mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

Jakarta: Departemen Keuangan, 1977

351.722 091 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dewi Nurul Savitri, author

Alokasi Anggaran Pendidikan Secara Yuridis Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasca amandemen UUD 1945

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T36905

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Krisna Pramudita, author

Penilaian risiko fiskal terhadap kewajiban Kontinjensi APBN dalam bentuk tuntutan hukum menurut teori hukum keuangan publik = Fiscal risk audit of the contingent liabilities of state budget in law suit based on public finance theory law

[ABSTRAK
Dalam menjalan fungsi pemerintahan (bestuurs functie), pemerintah melakukan tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat dimana kedua tindakan hukum ini akan dapat bertentangan kepentingan masyarakat atau perorangan, sehingga dapat dikatakan tindakan Pemerintah rentan akan tuntutan hukum. Dikaitkan dengan keuangan negara putusan yang telah inkracht atas tuntuan hukum tersebut dapat menimbulkan...

2015

T42865

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gianda Nadyastika, author

Analisis pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada Desa Candirejo = Village fund management analisys wich allocated from state budget of Indonesia in Candirejo Village

ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis mengenai pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa yang kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus....

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Isnah Ayu Annisa, author

Perbandingan konsep undang-undang dan peraturan daerah: kajian atas pembentukan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah = Comparison of the concept of national law and regional regulation: a research on the making of law about state budget and local regulation about local government budget

ABSTRACT
Peraturan Daerah oleh beberapa pihak seringkali, disebut sebagai undang-undang di tingkat daerah. Bahkan beberapa ahli dalam pendapatnya terkait konsep peraturan daerah kerap menyamakan dengan undang-undang. Hal ini kemudian menjadi kurang tepat apabila dilihat dalam berbagai teori hukum administrasi negara. Penelitian ini dibuat untuk membandingkan konsep undang-undang dan peraturan daerah yang...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Arifuddin, author

Telaah kritis kedudukan dewan perwakilan daerah dalam hal pembentukan anggaran pendapatan dan belanja negara dikaitkan dengan aspirasi keuangan daerah

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan, konsep, historis, dan perbandingan. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah memiliki keberkaitan erat dengan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberkaitan tersebut terlihat dari mekanisme alokasi besaran dana perimbangan. Kewenangan terbatas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan APBN tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1935

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Astrid Debora S.M., author

Konsekuensi pendekatan sumber pendanaan pada pendefinisian badan publik dalam undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi = Consequences approach financing sources in defining the public bodies in act no 14 of 2008 on freedom of information / Astrid Debora S M

ABSTRAK
Pendefinisian Badan Publik berdasarkan UU KIP dilakukan dengan pendekatan sumber pendanaan. Persoalan yang ditimbulkan dengan pendekatan ini adalah timbulnya perdebatan yang tiada berakhir terkait dengan status BUMN/BUMD/badan usaha Negara lainnya dalam kaitannya dengan kewajiban penyediaan layanan informasi publik berdasarkan UU KIP. untuk mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tesis ini berupaya menganalisa konsekuensi lanjutan dari...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43358

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian