Hasil Pencarian

Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query

Untuk apa DPD RI

Jakarta : Kelompok DPD di MPR RI, 2006

328 UNT

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Peran DPD dalam kegiatan legislasi

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2009

352 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Terbatasnya kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagai sebuah Badan Perwakilan Daerah Dalam Lembaga Legislatif di Indonesia Tahun 2004-2009

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

S5948

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Fatmawati, author

Hubungan kerja dpd dan dpr dalam pembentukan uu

The relationship of dpd and dpr in making an act includes the authority of the dpd to propose a bill that relates to regional autonomy, central, and local relationship, establisment, expansion and merger of regions, management of natural resources and other economic resources, including financial balance between central and local...

Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011

342 JK 2:1 (2011)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Fatmawati, author

Hubungan kerja DPD dan DPR dalam pembentukan UU / Fatmawati

[Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2009

MK-Pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Fatmawati, author

Analysis on the control of the dewan perwakilan daerah (regional representatives council) the republic of indonesia / Fatmawati

The Dewan Perwakilan Daerah (Regional Representatives Council - DPD) and the Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives - DPR) are institutions which represent the people in the parliament of the Republic of Indonesia. However, these two institutions do not have equal powers, including the powers related to the control function....

[University of Indonesia, Faculty of Law;, ], 2012

pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Sutan Sorik, author

Rekonstruksi Relasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah terkait Pengawasan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara = Reconstruction of the Relations between the DPR and the DPD regarding Budget Oversight

Pasal 22D ayat (2) dan (3) serta Pasal 23 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 menempatkan konstruksi relasi DPR dengan DPD terkait Pengawasan atas APBN tidak berimbang. Kewenangan DPD yang diberikan sangat lemah, menempatkan DPD hanya sebagai supporting system bagi DPR di Parlemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi perbandingan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library