Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Sarwoto, author

Admistrasi pemerintahan Prancis / Sarwoto

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981

350.094 4 SAR a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Joni Wijaya, author

Lingkup Diskresi Dalam Perspektif UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Kajian Pasal 23 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) = The Scope of Discretion from the Perspective of Law No. 12 of 2011 on Establishment of the Regulation Legislation (the Study of Article 23 letter c of Law No. 30 of 2014 on Government Administration)

Pasal 23 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa salah satu lingkup diskresi adalah “peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas”. Lingkup dimaksud terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu (1) peraturan perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut; (2) peraturan yang tumpang tindih (tidak harmonis dan tidak sinkron); dan (3)...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sarwoto, author

Administrasi pemerintahan Prancis

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981

350.094 4 SAR a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Alessius Asnanda, author

Penataan pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah: studi/Kajian struktur dan fungsi pemerintahan desa di Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara kegiatan Lembaga Pemerintahan dan Pembangunan di tingkat Desa, terdepan serta paling dekat dengan masyarakat yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk kesuksesan pembangunan dan kemajuan masyarakat. Lebih dari itu, praktek pelaksanaan Pemerintahan Desa sesungguhnya merupakan potret dan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

T390

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siti Nuryati, author

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektipitas pengawasan yudisial terhadap administari negara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

ABSTRAK
Dalam kurun waktu relatif masih muda Pengadilan Tata Usaha Negara telah berkiprah untuk ikut melakukan pengawasan yudisial terhadap badan atau pejabat administrasi. Ternyata pengawasan yudisial tersebut belum efektif. Penelitian diawali dengan studi dokumenter. Selanjutnya dilakukan wawacara dengan pedoman wawancara terhadap sejumlah key informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan judisial...

1997

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nainggolan, Dewi Novita, author

Urgensi tanda tangan elektronik dalam administrasi pemerintahan guna mewujudkan E-government dan good governance = The urgency of electronic signatures in government administration in order to realize E-government and good governance

Reformasi birokrasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara diarahkan untuk melaksanakan administrasi negara yang mampu mendukung laju integrasi atau keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan, pengaturan pemerintahan negara dan pembangunan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu dalam era gobalisasi ini untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) salah satu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian