Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 136/U/1997 tentang kebijaksanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1997

Jakata: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997

370 IND k (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhammad Abudan, author

Kajian hukum kenegaraan terhadap keputusan menteri dalam negeri no. 161.27-598 mengenai pembatalan keputusan DPRD Lampung tentang penetapan pasangan terpilih gubernur dan wakil gubernur Lampung periode 2003-2008

ABSTRAK
Setelah Reformasi (21 Mei 1998), lahir UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai jawaban atas tuntutan desentralisasi yang terns menggema. Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung periode 2003-2008, telah dilakukan oleh DPRD provinsi Lampung dan setelah melalui uji publik selama tiga hail, DPRD provinsi Lampung meminta pengesahan dart Presiden (4...

2007

T19595

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Situmorang, Chrisvon Tua, author

Legalitas akta notaris tentang pernyataan keputusan menteri badan usaha milik negara tentang pengangkatan direksi perusahaan umum (perum) menurut peraturan menteri badan usaha milik negara nomor: Per- 03/MBU/02/2015 = The legality of notary deed regarding statement of state owned enterprises minister decree regarding public corporation (perum) board of directors appointment in accordance with state owned enterprises minister regulation number Per- 03/MBU/02/2015

ABSTRAK
Direksi Badan Usaha Milik Negara BUMN berbentuk Perusahaan Umum Perum ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal pada BUMN Perum melalui Surat Keputusan Menteri BUMN tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum. Salah satu diktum Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut adalah untuk menyatakan yang diputuskan dalam Surat Keputusan Menteri...

2017

T48541

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 205/U/1999 tentang kebijaksanaan tahunan Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1999 / Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 1999

370 IND k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Adrian Nofty, author

Penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi No.kep. 224/Men/2003 Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan yang Dipekerjakan pada Malam Hari (studi kasus di PT. Ricky Putra Globalindo, tbk)

Universitas Indonesia, 2007

T 02137

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sri Gupitasari, author

Peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi : implementasi keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 = Role of notary in making notary deed cooperative : implementation decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004 telah menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dan sekaligus membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21818

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Jauza Tsania Herdin, author

Akibat Hukum Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terhadap Akta Perseroan Terbatas PT BMS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/TUN/2019 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 207 K/TUN/2018) = Legal Consequences of Cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights on the PT BMS Limited Liability Company Deed (Study of Supreme Court Decision Number 172 K/TUN/2019 juncto Supreme Court Decision Number 207 K/TUN/2018)

Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan perseroan terbatas oleh Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan akibat pada akta perseroan terbatas yang mendasari surat keputusan tersebut diterbitkan menjadi tidak berlaku sebagaimana semestinya. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara penerbitan surat keputusan Menkumham dengan akta perseroan terbatas. Permasalahan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Endro Setiawan, author

Evaluasi Penerapan Kebijakan Perpajakan atas Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap: Studi Kasus Penerapan Keputusan Menteri Keuangan No. 384/KMK.04/1998, No. 486/KMK.03/2002, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008

Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008

T25652

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Aulia Citra Darsono, author

Keabsahan dokumen elektronik pengesahan badan hukum yayasan oleh kemenkumham secara elektronik suatu kajian hukum terhadap keotentikan surat keputusan administrasi negara secara elektronik = The validity of electronic documents attestation of legal entities foundations by the ministry of law and human rights electronically a legal assessment of the authenticity of the decree state administration electronically

[ABSTRAK
Dalam kinerja pemerintahan saat ini menghadapi “tekanan” dari berbagai pihak untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut lebih efektif. Hal itu menyebabkan e- Government atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan. Salah satunya keputusan dalam hal pengesahan badan hukum Yayasan. Tesis ini akan...

2015

T44008

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dianyndra Kusuma Hardy, author

Tinjauan mengenai biaya administrasi pengalihan satuan rumah susun kepada pihak ketiga oleh pembeli sebelum penerbitan sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama pembeli di apartemen citylofts = Overview on administration fee of apartement unit transfer to third party by a buyer before the issuance of strata title certificate in the name of buyer at citylofts apartment

Penggunaan mekanisme pre-project selling dalam penjualan satuan rumah susun di Indonesia digunakan dengan mekanisme penandatanganan perjanjian jual beli satuan rumah susun yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 Tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tertanggal 17 November 1994. Dalam penelitian ini pada perjanjian pengikatan jual...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49498

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian