Hasil Pencarian

Ditemukan 60 dokumen yang sesuai dengan query

Hening Hapsari Setyorini, author

Penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditor di pengadilan niaga: Studi kasus No.03/PKPU/2005/PN.Niaga.JKT.PST

Penyelesaian utang piutang antara kreditor dan debitor dapat dilakukan melalui dua cara yaitu Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kedua cara ini pada hakekatnya berbeda baik dari segi proses, dasar pengajuan maupun akibat, namun keduanya saling terkait. PKPU berbeda dengan Kepailitan yang bertujuan mempergunakan seluruh harta kekayaan debitor pailit...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18476

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mewengkang, Belinda Martha Silvia, author

Analisis kriteria proposal rencana perdamaian yang cukup terjamin dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) = Analysis of proposal accord plan criteria that adequate assured in postponement of debt settlement obligation (PKPU)

PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi hutang – hutangnya kepada kreditor dengan cara, debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran utang baik secara keseluruhan ataupun sebagian utangnya kepada para kreditor. Rencana perdamaian yang telah disepakati oleh mayoritas kreditor wajib disahkan oleh pengadilan. Namun didalam Pasal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Belinda Martha Silvia Mewengkang, author

Analisis Kriteria Proposal Rencana Perdamaian Yang Cukup Terjamin Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) = Analysis of Proposal Accord Plan Criteria that Adequate Assured in Postponement Of Debt Settlement Obligation (PKPU)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dewi Mega Victoria, author

Urgensi Penerapan Kebijakan Moratorium PKPU Dan Kepailitan Bagi Sektor Perbankan = The Urgency of Implementation of Moratorium on PKPU and Bankruptcy Policy to Banking Sector

Dengan adanya tren kenaikan permohonan PKPU dan Kepailitan maka terdapat wacana Pemerintah Indonesia akan melakukan Moratorium PKPU/Kepailitan. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan pertama bagaimana pengaturan PKPU dan Kepailitan di Indonesia bagi sektor perbankan di masa Pandemi Covid - 19, kedua bagaimana pengaturan Moratorium PKPU dan Kepailitan di Singapura dan Inggris,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sianipar, Ebenezer, author

Tinjauan yuridis perlindungan hukum kreditor hak istimewa dalam PKPU: studi kasus PT. Bakrie Telecom = Juridical review of legal protection for creditor with priority right within suspension of obligation for payment of debts: case study PT. Bakrie Telecom

ABSTRAK
Pembahasan dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum kreditur dengan hak istimewa dalam PKPU, dengan studi kasus PT Bakrie Telecom. Pasal 1137 KUHPerdata telah mengatur secara jelas bahwa kedudukan tagihan terhadap kas negara merupakan tagihan yang diutamakan pembayarannya karena merupakan tagihan dengan hak istimewa. Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mendahulukan kepentingan negara dalam hal ini piutang...

2016

S64865

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Himarasmi Jyesthaputri Aji, author

Implementasi Kepastian Dan Perlindungan Hukum Para Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan No. 373/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst) = Implementation of Certainty and Legal Protection for Creditors in the Process of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) (Decision Case Study No. 373/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

Adanya mekanisme penundaan terhadap kewajiban pembayaran utang yang harus dilakukan oleh Debitor, dapat memberikan Debitor waktu untuk melakukan restrukturisasi terhadap utangnya. Pada praktiknya, upaya restrukturisasi utang ini seringkali tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Kreditor PKPU. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena tindakan Debitor yang mengulur-ulur proses...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Raditya Alaiddinsyah Tanjung, author

Penerapan Mekanisme Persetujuan Rencana Perdamaian dalam PKPU terhadap Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) PT Asiapac Pancamakmur Abadi = Implementation of the Peace Plan Approval Mechanism in PKPU to the Ratification of the Peace Agreement (Homologation) of PT Asiapac Pancamakmur Abadi

Homologasi merupakan pengesahan yang dilakukan Pengadilan terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan debitur tentang skema pembayaran selama jangka waktu tertentu. Pengadilan harus memperhatikan bahwa tidak terdapat alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian. PT Griya Prima Pratama telah mengajukan permohonan PKPU atas dasar PT Asiapac Pancamakmur Abadi telah tidak membayar setidaknya satu utang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Santanu Wijaya, author

Analisis PT. Pooling Asset sebagai alternatif penyelesaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU): studi kasus putusan perdamaian Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada = Analysis of PT. Pooling Asset as an alternative settlement penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU): case study verdict accord Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada

Suatu usaha tidak selalu berjalan baik sesuai dengan tujuannya, dan sering kali keadaan keuangannya keuntungan kerugian, dan hingga tidak sanggup membayar utang-utangnya. Penyelesaian utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terjadi pada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang mengalami kesulitan dalam membayar imbalan bagi hasil/keutungan bulanan kepada mitra usaha dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44996

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aldo Aditya Pratama, author

Pelaksanaan Restrukturisasi Utang Di Luar Ketentuan UUK-PKPU (Tinjauan Kasus Restrukurisasi Utang PT TPPI) = The Implemetation of Debt Restructuring Outside the Provisions of UUK-PKPU (Case Review of TPPI?s Debt Restructuring)

ABSTRAK
Kepailitan maupun jalan restrukturisasi utang menjadi suatu tindakan yang perlu diambil apabila debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran utang. Apabila perusahaan tidak melakukannya maka akan timbul wanprestasi atau cacat yang dapat mengakibatkan masalah yang lebih besar bagi kelangsungan hidup perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Peraturan Kepailitan meski memberikan citra hukum positif, tetapi dalam prakteknya...

Universitas Indonesia, 2012

S43145

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Rahmatullah, author

Kedudukan trustee sebagai pihak yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada debitur sebagai pihak penerbit obligasi yang berbasis ekuitas (Equity Linked Bonds) : tinjauan Putusan Nomor 53/Pdt.Sus PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst = The position of trustee for the asking partyrequest suspension of payment (PKPU) to debtor in the bond issuer based equity (Equity Linked Bonds) : review decision Number 53/Pdt.Sus PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst

Tesis ini membahas mengenai konsep dan kedudukan Trust dalam sistem hukum Common Law dan Civil Law, serta kedudukan Trustee sebagai Pihak yang Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian dalam penulisan ini yaitu konsep Trust...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42906

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian