Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Jessy Widiastuti, author

Pelaksanaan SP2TP di Puskesmas Pembina DKI Jakarta

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) telah diberlakukan sejak tahun 1981. SP2TP secara potensial dapat berperan banyak dalam menunjang proses manajemen Puskesmas, baik untuk memenuhi aspek Perencanaan, Penggerakan, Pelaksanaan maupun Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian. Tujuan pelaksanaan SP2TP adalah didapatnya semua data hasil kegiatan Puskesmas dan data yang berkaitan serta...

Depok: Universitas Indonesia, 1998

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Armitha Viradilla, author

Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Akibat Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan yang Undangannya Dinyatakan tidak Sesuai dengan Mata Acara Rapat oleh Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg) = Nullification of a Deed of Meeting Decision Due to the Holding of the Foundation Trustees Meeting which the Invitation is declared not in Accordance with the Agenda of the Meeting by the Court (Study of Bandung District Court Decision Number 389/Pdt.G/20

Notaris dalam kewenangannya untuk membuat suatu akta pernyataan keputusan rapat, wajib secara saksama meneliti kesesuaian baik keterangan maupun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta dengan ketentuan perundang-undangan, agar akta tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, notaris maupun pihak ketiga. Seperti dalam kasus yang diteliti pada tesis ini, di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Reni Oktri, author

Upaya pembinaan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik = The competencies coaching efforts of legislative drafter for making good regulation / Reni Oktri

Tesis ini membahas tentang upaya pembinaan kompetensi Perancang peraturan perundang-undangan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Tesis ini menggunakan metode penelitian socio legal dengan analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Masalah ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah berdampak pada tahap pengimplementasiannya. Kualitas peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52220

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fadhila Rizqi, author

Tindakan Abuse of Power oleh Majelis Pembina dan Pengawas dalam Menetapkan Rekomendasi Sanksi Berupa Pemberhentian Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.PBR) = Abuse of Power Actions by the Builder and Supervisor Board in Establishing Sanctions Recommendation for Dismissal Against Land Deed Official (Study of Decision Number 20/G/2020/PTUN.PBR)

Tata cara pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MPP PPAT) terhadap PPAT diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 (Permen ATR 2/2018). Selain beralaskan pada ketentuan menteri, pelaksanaan tugas jabatan MPP PPAT wajib berpegang teguh pada sumpah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nurul Aulia, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Pembuatan Akta Hibah Palsu serta Peran Majelis Pembina Pengawas Daerah terhadap Penanggulangan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pekanbaru (Studi Kasus Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN = Responsibilities of Land Deed Making Officials for Making False Grant Deeds and the Role of the Regional Supervisory Board of Trustees in Overcoming Violations Committed by Land Deed Making Officials in Pekanbaru. (Case Study Decision Number 34/G/2020/PTU

Sebagai Pejabat Umum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik yang berhubungan dengan tanah. Pada praktiknya masih terdapat PPAT yang melakukan kelalaian dan ketidaktelitian baik secara administratif maupun hukum, sehingga tidak jarang mengakibatkan kerugian. Seperti pelanggaran dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adris Rafi Adji, author

Keabsahan Proses Dari Pembuatan Akta Yang Berjudul "Akta Rapat Umum Pengurus Yayasan Saburai" Yang Tidak Sesuai Dengan Syarat Sahnya Perjanjian Dan Undang-Undang Yayasan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 70/Pdt.P/2020/Pn.Tjk) = The Validity of Process Making Deed Titled "Deed of the General Meeting of the Samurai Foundation Management" Which Not in Fit With Validity of The Agreement and The Foundation Law (Tanjung Karang District Court Study Number 70/Pdt.P/2020/PN.Tjk)

Penelitian ini membahas mengenai suatu Yayasan yang perubahannya dituangkan dalam suatu Akta Notaris. Penelitian ini khususnya mengkaji mengenai keabsahan proses pembuatan Akta Rapat Umum Pengurus Yayasan Saburai yang tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dan Undang-Undang Yayasan. Penelitian tersebut dilakukan mengenai keabsahan proses pembuatan akta dan pertimbangan hakim dalam Putusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sitorus, Gloria Kanne, author

Gambaran gaya-gaya coping religius dari para pemimpin kelompok sel yang berhasil (Studi pada subyek usia 18-30 tahun)

Dewasa ini dalam sistem pembinaan rohani Kristiani dikenal model gereja sel. Secara umum kelebihan model gereja sel dari gereja yang bukan gereja sel adalah potensinya untuk meningkatkan jumlah anggota gereja dengan cepat sekaligus memelihara yang sudah ada di dalam. Hal ini terjadi karena struktur gereja sel yang terdiri dari kelompok-kelompok...

Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2000

S2975

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Danardono Hermawan, author

Peningkatan kinerja Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA) dengan pendekatan "balance scorecard"

Perbandingan antara kondisi aktual IPRIJA dengan kondisi ideal, yakni bagaimana seharusnya IPRIJA dioperasikan dalam menghadapi perubahan-perubahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Rencana Induk Pengembangan IPRIJA 25 tahun, menunjukkan bahwa Iembaga pendidikan ini banyak menghadapi kendala atau masalah. Salah satu masalah yang patut diprioritaskan adalah masalah pengelolaan atau manajemen sesuai dengan esensinya...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000

T2606

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rista Dyah Rahmawati, author

Akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang tidak mempunyai kekuatan hukum akibat rapat pembina yang cacat hukum (studi kasus putusan nomor 606/PDT/2018/PT.DKI) = Deed of meeting decision of foundation boards which have no legal force due to the Legal Defects of the Boards' Meeting (Case Study of Decision Number 606 /PDT/2018/PT.DKI)

Permasalahan dalam tesis ini meliputi akibat hukum terhadap pelaksanaan rapat pembina yayasan yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat dan tidak ada tanda tangan dari ketua yayasan serta implikasi hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan notulen rapat pembina tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif,...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53923

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dini Ariyatie, author

Dampak Yuridis Keabsahan Suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Terhadap Tuntutan Perbuatan Hukum (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Republik Indonesia Nomor: 2437/Pdt.G/2007/Pn.Jkt.Sel) = Impact Of Juridical Validity Of A Deed Of Foundation Trustees Meeting Against Tort Lawsuits (South Jakarta State Court decision of the Republic of Indonesia number: 2437/Pdt. G/2007/PN.Jkt.Sel)

[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat Dra. Hj.Nunuk Murdiati Sulastomo terhadap Para Tergugat yang terkait dengan adanya pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang dengan dasar gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah memenangkan Pihak Penggugat dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42307

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian