Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Nabila Angelia Apriliyanti, author

Peran Kementerian Ketenagakerjaan untuk menguatkan perjanjian kerja bersama dalam rangka mewujudkan industrial peace = The role of the Ministry of Manpower in strengthening the collective labour agreement in order to achieve industrial peace

Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, diperlukan pengaturan syarat-syarat kerja dan keseimbangan hak dan kewajiban setiap pihak dalam hubungan industrial di setiap perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan hasil perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha mengenai hak dan kewajiban kedua pihak. Meskipun PKB merupakan syarat kerja yang dihasilkan...

Depok: Fakultas Ilmu Adminstrasi Universitas Indonesia , 2020

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Purba, Annisa Aprilia, author

Implikasi Masa Perundingan Perjanjian Kerja Bersama terhadap Hak Pekerja Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 334/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST = Implication Of Collective Labor Agreement Negotiation Period On Worker's Rights Decision Analysis Of Industrial Relations Court At Central Jakarta State Court Number 334/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST

Ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tidak mengatur perihal batas masa waktu perundingan PKB sehingga memberikan keleluasaan waktu kepada pihak perusahaan dan pihak serikat pekerja/serikat buruh dalam merundingkan PKB yang terbaik bagi semua pihak namun di sisi lain menyebabkan pemenuhan hak-hak pekerja dalam PKB yang baru saja disepakati justru berpengaruh akibat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dzikki Muhammad, author

Tinjauan tentang status dan kedudukan hukum pekerja yang di perbantukan antar instansi menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Tesis ini membahas tentang status dan kedudukan hukum tenaga kerja yang diperbantukan menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perumusan masalah mengenai pengaturan tentang pekerja perbantuan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban pekerja yang diperbantukan dan bagaimana mekanisme penyelesain...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T37180

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Muh. Muzakki Ismail, author

Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Kesalahan Berat Yang Diatur Dalam Perjanjian Kerja Bersama ( Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung) = Validity of the layoff on the basis of the serious mistakes set forth in the collective labor agreement (the study of the supreme court decison)

ABSTRAK
Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh dengan alasan kesalahan berat yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sementara itu di lain pihak ketentuan PHK terhadap pekerja/buruh dengan alasan kesalahan berat dalam Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi...

2012

T31754

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Bibit Gunawan, author

Penemuan hukum rechtsvinding dalam judicial review putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 115/PUU/VII/2009 terhadap undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan = Rechtsvinding in the judicial review decision of the constitutional court of the republic of indonesia number 11/PUU/VII/2009 against law no 13/2003 on employment

Tesis ini membahas tentang penemuan hukum (rechtsvinding) dalam judicial review putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya hak serikat pekerja dalam satu perusahaan dalam merundingkan perjanjian kerja bersama (PKB). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statuta approach)...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Asyifa Nora Sabilla, author

Upaya peningkatan perjanjian kerja bersama oleh Direktorat Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia = Efforts to increase collective labor agreement by the Directorate of Work Requirements of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia

ABSTRAK
Dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis berupa ketenangan dalam bekerja dan berusaha, dibutuhkan pengaturan syarat kerja dalam suatu hubungan industrial di setiap perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan yang dicapai melalui perundingan antara serikat pekerja dengan perwakilan pengusaha mengenai hak dan kewajiban kedua pihak tersebut. Meskipun PKB merupakan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rona Al`ulla Miftakhu Sa`adah, author

Kedudukan hukum formulir syarat kerja dengan klausula baku terhadap perjanjian kerja bersama: studi kasus putusan PHI Jakarta Pusat nomor 236/Pdt.Sus-PHI/PN.JKT.PST, putusan MA nomor 698K/Pdt.Sus-PHI/2016 = The legal status of work conditions form with standard clause towards the collective bargaining agreement: case study of the decision of PHI Central Jakarta number 236/Pdt.Sus-PHI/PN.JKT.PST, Supreme Court decision number 698K/Pdt.Sus-PHI/2016

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan hukum formulir syarat kerja dengan klausula baku terhadap perjanjian kerja bersama serta bagaimana keabsahan formulir syarat kerja dengan klausula baku tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menekankan kepada penggunaan norma hukum secara tertulis. Lebih lanjut, alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa...

2017

S69323

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Said Bakhri, author

Tanggungjawab direktur sebagai organ direksi dalam perseroan terbatas terhadap pelaksanaan ketentuan keselamatan kerja (analisa penerapan sistem manajemen keselamatan kerja pada PT. X)

Skripsi ini membahas mengenai tanggungjawab Direktur sebagai organ Direksi dalam Perseroan Terbatas untuk dapat melaksanakan ketentuan yang terkait dengan Keselamatan Kerja. Keterkaitan peraturan perundang-undangan dalam penerapan ketentuan keselamatan kerja yang didasari oleh UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S150

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Tri Velna Elvisa, author

Ketentuan mengenai alasan mendesak dan prosedur pemutusan hubungan kerja dalam perjanjian kerja bersama: Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1088 K/Pdt.Sus-PHI/2022 = Provisions regarding urgent reasons and termination procedures in collective labor agreements: Analysis of Supreme Court Decision No. 1088 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Alasan mendesak sebagai dasar pemutusan hubungan kerja sering kali menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, penting untuk mendefinisikan alasan mendesak secara jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penafsiran yang beragam atau penyalahgunaan oleh para pihak. Alasan mendesak biasanya mencakup situasi tak terduga dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian