Hasil Pencarian

Ditemukan 38 dokumen yang sesuai dengan query

Ferdy Budiman Madian, author

Aplikasi expert systems di perbankan suatu prototipe untuk analisa permohonan kredit

Expert Systems. sebagai cabang Artificial Intelligence, dikembangkan untuk mensimulasikan proses pengambilan keputusan seorang pakar dalam suatu bidang tertentu. Telah banyak Expert Systems yang dikembangkan di bidang kedokteran, rekayasa dan lain-lainnya, tetapi rnasih sangat sedikit Expert Sys tems yang dikembangkan dalam dunia usaha. Alasan utamanya adalah do main permasalahannya yang kompleks...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1991

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Welliam Suharto, author

Permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seseorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap

Depok: Universitas Indonesia, 2003

S25783

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Andi Setiawan, author

Penerapan PKPU yang Mengakibatkan Permohonan Kasasi oleh Kreditor Lain atas PT Argo Pantes Tbk

Skripsi ini membahas Pemberian pinjaman oleh kreditor kepada debitor didasarkan pada asumsi bahwa kreditor percaya debitor dapat mengembalikan utang tepat pada waktunya. Pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor tidak selalu dapat berjalan dengan lancar adakalanya debitor tidak membayar utangnya kepada kreditor walaupun telah jatuh tempo. Bagi debitor yang tidak mampu melunasi utangnya, maka harta...

Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia;;, ], [2008;2009;2009, 2009]

S24858

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Bayu Dwi Anggono, author

Mengakui pancasila sebagai syarat naturalisasi

Perlindungan hak asasi manusia dalam proses permohonan naturalisasi diatur dalam undang-undang No.122 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mengedepankan hal-hal medasar sebagai syarat yang harus dipenuhi, seperti mengakui dasar negara Pancasila. Akan tetapi, tindak lanjut pengaturan pengakuan terhadap Pancasila sebagai dasar negara, hanya dalam bentuk surat...

Jakarta : Lembaga Pengkajian MPR RI , 2019

342 JKTN 013 (2019)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Diandry Adityaputri, author

Kewenangan Kreditor dalam Melakukan Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero (Studi Kasus: PT Merpati Nusantara Airlines dan PT Angkasa Pura II) = Creditor's Authority in Applying for Bankruptcy and Suspension of Payment against Persero State-Owned Enterprises (Case Study: PT Merpati Nusantara Airlines and PT Angkasa Pura II)

Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU menjadikan BUMN sebagai Debitor yang hanya dapat diajukan permohonan pernyataan pailit dan PKPU oleh Menteri Keuangan. Penjelasan Pasal 2 ayat (5) menyatakan bahwa ketentuan ini berlaku pada BUMN yang seluruh modalnya adalah milik negara dan tidak terbagi atas saham. Persero merupakan BUMN dalam bentuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Patrick Audhie, author

Perolehan hak atas tanah bekas hak barat setelah menjadi tanah yang dikuasai oleh negara (analisa yuridis putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Reg. No. 138 PK/Pdt./2006)

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemiliknya dengan cara mengumpulkan data yuridis dan data fisik. Data yang terkumpul dan tersedia selalu dipelihara dan disesuaikan dengan perubahan sehingga mudah disajikan bagi yang berkepentingan dan dapat memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Kepastian dan jaminan hukum...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T30667

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Basuki Widodo, author

Proses penyelesaian permohonan banding pada majelis pertimbangan pajak

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1994

S9132

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Farkhan Askari, author

Permohonan praperadilan oleh pihak ketiga terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tindak pidana korupsi = Application of "pre-trial" by third party to ceasing investigation or prosecution of corruption

Hukum acara pidana ruengatur proses penyidikan dan penuntutan.Penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan dengan syarat-syarat yang telah digariskan dalam KUHAP. Untuk menguji sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan tidak dilakukan secara sah maka terbuka kesempatan untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadapnya. KUHAP memberi hak...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19634

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maharani Fransiska, author

Sengketa Hak Atas Tanah antara Penerima Hak Pengalokasian Tanah dengan Penggarap Tanah di Pulau Batam (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 443/K/PDT/2014)

Maraknya pembangunan diberbagai bidang kehidupan menyebabkan tanah menjadi komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan. Kondisi demikian, terutama diakibatkan oleh kebutuhan lahan yang terus meningkat dengan sangat pesat sementara ketersediaannya terbatas sehingga tidak jarang menimbulkan konflik pertanahan. Salah satunya konflik tanah di Pulau Batam antara pihak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42899

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Febriani Rizky Nuryanfi, author

Analisis yuridis terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti: analisis surat putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia nomor UM.MPPN.06.15-55 tertanggal 04 Juni 2014 = Juridical analysis on notary that served concurrently as a state officer without requesting leave permit analysis on the decree Majelis Pengawas Pusat Notaris Republic of Indonesia number UM.MPPN.06.15-55 dated June 04 2014

Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti, serta untuk mengetahui akibat hukum atas akta yang dibuat oleh notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45072

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian