Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
Rayi Kharisma Rajib, author
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diterangkan dalam undang-undang. Pada praktiknya, akta notaris ini sering dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga. Notaris dipermasalahkan sebagai pihak yang turut serta membantu atau melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arya Wedha Rieantiari, author
Pemungutan pajak di Indonesia dilaksanakan dengan sistem full self assessment, yang berarti Wajib Pajak menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Hasil dari permeriksaan tersebut adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika Wajib Pajak tidak menerima hasil...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
S59886
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Syafawani Nabila Abidin, author
Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim terhadap disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana. Sebagai kelompok rentan, penyandang disabilitas intelektual berkemungkinan besar tidak mendapat keadilan ketika terlibat dengan hukum. Penyandang disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana perlu perhatian khusus dalam menilai kesalahan yang dilakukannya. Penelitian ini berfokus untuk melihat ketentuan hukum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dika Anggoro Novianto, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22506
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Nur Annissa Rizki, author
Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan perkara pidana yang mengandung unsur bias rasial dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), suatu pertimbangan harus berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Hakim...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S22598
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Kumala susanto, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S22912
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Ari Cahya Nugraha, author
Penulis melakukan tinjauan pada perkara No. 1675/PID.B/2013/PN.JAKBAR.Terdapat dua hal yang menjadi titik tekan dalam tesis ini, yaitu identifikasi terhadapfaktor faktor pertimbangan majelis hakim dalam proses pengambilan keputusan padatindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama sama, serta bagaimana majelishakim melakukan penerapan unsur-unsur pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke-1. Yangdigunakan sebagai...
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Indra Himawan Adlan, author
Skripsi ini membahas fakta yang mendasari pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan pembiayaan terkait perkara diskon asuransi dan penjualan barang yang ditarik kembali. Pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Transaksi diskon asuransi terutang PPN pada skema transaksi pembiayaan konsumen sedangkan transaksi penjualan barang...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S63331
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Putri Adieniyatu Salwa, author
Penelitian ini dilakukan dengan melihat maraknya gugatan yang diajukan melalui gugatan class action, namun dari gugatan tersebut terdapat beberapa gugatan yang ditolak oleh hakim karena persyaratan formil yang tidak terpenuhi seperti jumlah anggota kelompok. Dengan melihat keadaan tersebut, penelitian ini membahas mengenai jumlah anggota kelompok yang efisien dalam gugatan class...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rayhan Andyara Milono, author
Anak korban memiliki beberapa hak, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan restitusi. Restitusi ditinjau dari viktimologi merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku atas penderitaan yang diakibatkan terhadap korban. Akan tetapi, kedudukan restitusi dalam sistem pemidanaan di Indonesia belum diatur secara jelas. Restitusi pada praktik telah beberapa kali diberikan kepada anak korban, di...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library