Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query

Rendy Susanto, author

Pembatalan akta perjanjian kawin studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 277 pdt p 2010 pn tng dan putusan mahkamah agung nomor 585 pdt 2012 = Analysis of determination of court case number Tangerang 277 pdt p 2010 pn tng and decisions of the supreme court of the Republic of Indonesia number 585 pdt 2012 cancellation of the prenuptial agreement

Pada kenyataannya terdapat pembatalan perjanjian kawin yang dikabulkan oleh Hakim. Dikabulkannya pembatalan perjanjian kawin membawa akibat terciptanya kembali persatuan harta bulat di antara suami dan istri, kecuali harta bawaan masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan dan masing-masing pihak tetap bertanggung jawab atas hutang yang pernah ditimbulkannya kepada pihak ketiga atau...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45175

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Afie Abdullah, author

Analisis perbandingan isi perjanjian perkawinan di Indonesia dengan Australia = Comparative analysis the contents of prenuptial agreement Indonesia and Australia

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan isi perjanjian perkawinan di Indonesia dengan Australia. Di Australia, perjanjian perkawinan dikenal dengan istilah binding financial agreements. Perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan untuk mencegah masalah berkepanjangan dikemudian hari antara pasangan suami istri. Oleh karena itu, perlu diberlakukan pengaturan yang jelas mengenai ketentuan hukum mengenai...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S61745

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Jeanita Adeline, author

Status hukum perjanjian perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan : analisis kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Dps = The legal status of preuptial agreement in accordance with Indonesian Civil Code and marriage statue : case analysis Number 69/Pdt.G/2010/PN.Dps

Perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon mempelai yang akan menikah. Banyaknya angka perceraian yang berujung masalah, khususnya sesuatu yang menjadi akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perkawinan, contohnya adalah timbulnya harta gono-gini dirasakan perlu dibuatnya perjanjian perkawinan. Dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32600

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Josephine Levina Pietra, author

Akibat hukum pembuatan akta perjanjian kawin yang belum diselesaikan terhadap perkawinan yang dilangsungkan terlebih dahulu (studi kasus putusan No. 201/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim) = The legal consequences of the unfinished prenuptial agreement in making towards a mariage that has been done first (case study of court verdict numner 201/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim)

Perjanjian kawin dibuat untuk menyimpangi ketentuan persatuan harta perkawinan yang diatur dalam undang-undang serta dibuat dengan akta otentik untuk kepastian tanggal akta dan didaftarkan agar berlaku pada pihak ketiga yang terikat dengan para pihak pembuat perjanjian kawin. Akta otentik ini dibuat di hadapan pejabat berwenang, yakni seorang Notaris yang tunduk...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52255

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aninda Novtrinia Putri, author

Proses dan syarat sahnya perjanjian perkawinan studi perbandingan Indonesia, Australia, dan Amerika = The process and terms of validity prenuptial agreement comparative studies Indonesia, Australia, and America

Seorang pria dan seorang wanita berhak membuat perjanjian perkawinan yang berlaku bagi perkawinannya. Perjanjian perkawinan pada umumnya bermaksud untuk mengatur mengenai harta kekayaan pasangan suami isteri. Perbedaan peraturan yang berlaku di masing-masing negara yaitu Indonesia, Australia, dan Amerika membuat penulis tertarik untuk mencari persamaan dan perbedaan dalam proses dan syarat...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49252

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ahmad Zaky Madany, author

Perjanjian pemisahan harta yang dibuat setelah perkawinan campuran guna mempertahankan hak milik atas properti (studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 269/Pen.Pdt.P/2015/PN.Tng.) = Assets separationmade after mixed marriage to keep private rights on the property (case study determination of Tangerang District Court Number 269/Pen.Pdt.P/2015/ PN.Tng.)

Dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini, globalisasi tidak hanya merubuhkan "batasan" suatu negara dalam bidang ekonomi, politik dan kebudayaan, namun juga pergaulan manusia yang dapat dilihat dari semakin banyaknya kasus perkawinan yang terjadi antara dua orang yang tunduk pada dua hukum yang berbeda karena perbedaan status kewarganegaraan. Perkawinan campuran pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52449

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Cornelia Riani Iskandar, author

Suami menjadi pengampu bagi harta istri yang telah dipisah oleh perjanjian perkawinan : analisis penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 245/PDT/2007/PN.BDG = Husband as the guardian of his wife's property distributed through a prenuptial agreement : an analysis of Bandung District Court's Decision Number 245/PDT/P/2007/PN.BDG / Cornelia Riani Iskandar

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan harta benda perkawinan berupa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing suami isteri serta berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada saat atau sebelum perkawinan para pihak dapat membuat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta kekayaan mereka sehingga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39055

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indah Mustika Sari, author

Analisis yuridis terhadap perseroan terbatas yang didirikan oleh pasangan suami isteri yang menikah dengan perjanjian kawin yang tidak didaftar studi kasus pt yz = Legal analysis of limited liability company established by spouses with an unregistered prenuptial agreement case study of pt yz

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari hari tidak lagi dapat diabaikan Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan Terbatas dididirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Apabila Perseroan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43334

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kristin Junaidi, author

Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri dan tidak didaftarkan di Indonesia: analisis kasus putusan Mahkamah Agung No: 526/PDT/G/2012.PN.Jkt.Sel = Prenuptial agreement in mixed marriage which held abroad and not registered in Indonesia case (analysis of supreme court decision No: 526/PDT/G/2012.PN.Jkt.Sel

[Perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam hal perkawinan campuran dilaksanakan di luar Indonesia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45289

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nissa Sabrina, author

Akibat hukum pendirian persekutuan komanditer oleh suami isteri yang tidak membuat perjanjian kawin dalam hal terdapat utang dalam persekutuan : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2352 K/PDT/2012 tahun 2014 = The legal consequences of the establishment of limited partnership by husband and wife without prenuptial agreement in case of debt : case study of Supreme Court Decision Number 2352 K/PDT/2012 year 2014

Pada pendirian persekutuan komanditer terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendiri. Pendiri dalam hal ini merupakan perorangan yang tentunya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Suami isteri merupakan perorangan yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum khususnya mendirikan persekutuan komanditer. Namun terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan apabila suami isteri akan mendirikan persekutuan...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49445

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian