Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Christine S.T. Kansil, author

Hukum keuangan dan perbendaharan negara

Jakarta: Pradnya Paramita, 2008

336.013 KAN h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Siahaan, Putri Nurmala Sari, author

Penerapan Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dan Menyalahgunakan Kewenangan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara = The Application of the Concept of Misuse Authority and Abusing Authority which Have Inflicted Losses State Financial

Konsep penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan kewenangan yang dikenal dalam dua disiplin ilmu yakni hukum administrasi negara dan hukum pidana merupakan dua konsep berbeda dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada konsep penyalahgunaan wewenang, jika disebut kesalahan administratif maka keputusan dan/atau tindakan dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan regulasi dan diadakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anton Indradi, author

Status badan hukum perusahanaan perseroan (Persero) dalam kaitannya dengan hukum keuangan negara tinjauan yuridis terhadap PT. Pertamina

Tesis ini relevan dengan keadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini, dimana BUMN dianggap sebagai salah satu pilar perekonomian Negara. BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T19812

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tati Yuliani, author

Proses pelaksanaan reviu harga perkiraan sendiri (HPS) pada inspektorat ii Kementerian Perhubungan Republik Indonesia = The Implementation process of owner estimate oe review at Inspectorate II of the Ministry of Transportation Republic of Indonesia

ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai proses pelaksanaan reviu HPS yang dilakukan di Inspektorat II Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sebelum membahas mengenai reviu HPS tersebut, dalam laporan magang ini juga disinggung mengenai pemerintah dan salah satu perannya dalam mengelola Keuangan Negara, serta mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Reviu HPS merupakan kebijakan baru...

2017

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Nizar Yudhistira, author

Pelindungan hukum terhadap keuangan negara dan potensi fraud pasca pengakhiran bank perantara = Legal protection for state finances and the banking industry regarding the termination of the bridge bank

Kewenangan LPS dalam melakukan resolusi bank gagal bertambah sejak diundangkannya UU PPKSK, yakni dengan membentuk bank perantara. Pembentukan bank perantara hanya sementara, karena bank perantara wajib dijual kembali dengan harga wajar, dilakukan secara terbuka dan transparan, serta pemilik baru bank perantara boleh mendominasi kepemilikan sahamnya selama 20 tahun. Pengaturan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Damanik, Patricia Nia Sari, author

Penerapan Business Judgment Rule dan pengenaan kerugian negara terhadap Direksi Badan Usaha Milik Negara atas kerugian akumulasi iuran pensiun yang disebabkan kepemilikan aset: Studi kasus Pada PT TASPEN (Persero) = Application of Business Judgment Rules and imposition of state losses against the Directors of State-Owned Enterprise for the losses of accumulated pension contributions caused by asset ownership: Case study in PT TASPEN (Persero)

Akumulasi Iuran Pensiun yaitu kumpulan iuran program pensiun milik Pegawai Negeri Sipil yang saat ini dikelola oleh PT TASPEN (Persero). Dana Akumulasi Iuran Pensiun tersebut pada awalnya dikelola oleh Kementerian Keuangan sebelum akhirnya diserahkan kepada PT TASPEN (Persero) yaitu suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk mengelola program jaminan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sandra Anggita, author

Kepastian hukum status kekayaan negara pada Bank BUMN studi putusan mahkamah konstitusi nomor 77 puu ix 2011 = Legal certainty on the status of the nation s wealth on state owned bank analysis of the constitutional court rulling number 77 puu ix 2011 / Sandra Anggita

ABSTRAK
Tesis ini membahas apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa Piutang Bank BUMN bukan Piutang Negara, telah memberikan kepastian atas status hukum kekayaan negara pada Bank BUMN dan apakah dengan terbitnya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, konsep keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara masih berlaku pada BUMN...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42017

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Marshall Pribadi, author

Pengaturan ketentuan materiil perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dalam peraturan pemerintah (studi kasus : pengaturan tarif biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2009) = Taxation and non tax charges substantial provisions within government regulation case study tariff regulation of telecommunication operating fee within the government regulation number 7 year 2009

Skripsi ini membahas nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam bidang keuangan negara yang terciderai dengan pengaturan ketentuan materiil pungutan yang memaksa yang tidak dimuat dalam Undang-Undang, namun dalam Peraturan Pemerintah. Undang-Undang PNBP Nomor 20 Tahun 1997 mendelegasikan kewenangan pengaturan subyek, obyek, dan tarif PNBP kepada Peraturan Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden tanpa...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S56150

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian