Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Rizki Marman Saputra, author

Kegagalan Indonesia menjadi negara maritim : analisis seapower = The failure of Indonesia to become a maritime : state seapower analysis

Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 dan berlakunya UNCLOS 1982 telah mempengaruhi penggunaan laut untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan Indonesia, termasuk penerapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen Indonesia. Di satu sisi, UNCLOS 1982 memberikan manfaat bagi pembangunan nasional yang meningkatkan luas wilayah yurisdiksi nasional. Ini berarti bahwa...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

T41492

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sigit Sutadi Nugroho, author

Analisa Hukum Penarikan Garis-Garis Penutup Untuk Keperluan Penetapan Batas Perairan Pedalaman (Internal Waters) Berdasarkan Pasal 50 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 di Wilayah Negara Kepulauan Studi Kasus Indonesia = Legal Analysis Draw Closing Lines For The Delimitation Of Internal Waters Based On Article 50 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 on Archipelagic State Case Study Indonesia

Tesis ini membahas praktik negara-negara kepulauan dalam menarik garis penutup untuk keperluan batas perairan pedalaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UNCLOS 1982. Penelitian ini adalah penelitian normatif, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52267

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indriati Kusumawardhani, author

Satuan Tugas 115 Sebagai Komitmen Indonesia dalam Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Perairan Indonesia = Task Force 115 is Indonesias Commitment to Enforce the Law Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Indonesias Water

Permasalahan illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing) adalah masalah yang menjadi perhatian negara - negara di dunia, termasuk Indonesia, karena jumlah kasusnya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun serta dampak yang ditimbulkan tidak saja pada ketersediaan sumber daya ikan, namun juga berdampak pada masalah sosial dan ekonomi. Selain...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sabila Firdaus Ghassani, author

Kerjasama antar negara dalam penerapan rezim hot pursuit sebagai penanggulangan kejahatan di laut = Transnational cooperation in the implementation of hot pursuit regime to mitigate crime at sea

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kerjasama antar Negara dalam penerapan Hot Pursuit sebagai upaya penanggulangan kejahatan di laut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengaturan internasional terkait Hot Pursuit, permasalahan yang dihadapi negara dalam penerapannya serta bentuk-bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh negara-negara terkait Hot Pursuit....

2016

S64839

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Indira Fatima Putri, author

Tinjauan hukum internasional terkait dengan penggolongan pulau serta pengaruhnya terhadap zona maritim = The differentiation of islands and its implications to the maritime zone under international law

ABSTRAK
The 1982 United Nations on the Law of the Sea memberikan diferensiasi terkait dengan fitur-fitur maritim di dalamnya. Walaupun demikian, masih terdapat perdebatan terkait dengan status hukum dari fitur-fitur maritim tersebut, khususnya terkait dengan pembedaan golongan Pulau serta Batuan. Penggolongan ini penting karena golongan tersebut mempengaruhi titel dari suatu fitur...

2017

S67823

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fakhridho S.B.P. Susilo, author

Peranan TNI-AL dalam pengamanan alur laut kepulauan Indonesia

Pengaturan Konsepsi Negara Kepulauan dalam UNCLOS 1982 memberikan dasar hukum yang diakui secara internasional sekaligus serangkaian hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara Kepulauan, salah satunya Indonesia. Bagi Indonesia, pengaturan ini memperkuat dan menyempurnakan klaim yang dilakukannya pada tahun 1957 sebagai Negara Kepulauan, jauh sebelum UNCLOS 1982...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S26233

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Friget Wiyanto, author

Penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif yang belum disepakati (undelimited area) di Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan Vietnam = Law enforcement in the Exclusive Economic Zone undelimited area in the North Natuna Sea in Indonesia with Vietnam

ABSTRAK
Perbatasan perairan suatu negara seringkali menimbulkan suatu konflik apabila wilayah suatu negara tidak memiliki kejelasan yang pasti, hal tersebut dikarenakan dalam hukum internasional wilayah negara mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan yurisidiksi suatu negara. Seperti halnya delimitasi maritim zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna Utara, yang sedang berkembang saat ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51923

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Auditya Firza Saputra, author

Tinjauan penerapan asas okupasi efektif dalam sengketa kepulauan paracel di laut China Selatan antara Republik Rakyat China dan Vietnam = State practice review the application of effective occupation principle on the paracels islands in the south China Sea dispute between people s republic of China and Vietnam

ABSTRAK
Kehadiran klaim nine-dash-line Republik Rakyat China membuat suasana politik di wilayah Laut Cina Selatan memanas akibat sengketa wilayah yang tak kunjung terselesaikan sejak dekade 1970 hingga saat ini. Masalah ini berkembang seiring ditemukannya potensi kekayaan alam di wilayah perairan Kepulauan Paracel. Kondisi ekonomi Vietnam yang sedang dilanda krisis global pasca perang saudara dan unifikasi menjadikan...

2016

S64511

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Patrick Demario, author

Sistem pertahanan maritim di Laut Natuna Utara dalam perspektif spasial = Maritime defense system in The North Natuna Sea from a spatial perspective.

Sebagai negara kepulauan dengan dua pertiga wilayah adalah laut, sistem pertahanan maritim sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan aset strategis nasional. Luasnya wilayah laut ini membuat aspek spasial yang berkaitan dengan maritim perlu mendapatkan perhatian agar dapat memperhitungkan aset pertahanan yang diperlukan dalam mendeteksi dan mengatasi berbagai ancaman. Fokus penelitian...

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Mangisi, author

Pembangunan pangkalan militer Cina di laut Cina selatan ditinjau dari hukum laut internasional (unclos 1982)

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, dalam UNCLOS 1982 telah diatur mengenai pembagianpembagian wilayah laut dan penggunaanya bagi masyarakat internasional, seperti halnya laut lepas yang telah dinyatakan sebagai wilayah laut yang tidak boleh berada...

Jakarta: Seskoal Press, 2022

023.1 JMI 10:1 (2022)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian