Hasil Pencarian

Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query

Juanita Tiffany Putri, author

Tanggung Gugat Perusahaan Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Karyawan (Studi Kasus PT. Antam Melawan Budi Said = Company Liability for Unlawful Acts Committed by Employees (Case Study of PT Antam Against Budi Said)

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pertanggungjawaban pengganti atau dikenal dengan vicarious liability, yang diangkat dari kasus PT. Antam melawan Budi Said. Dalam kasus tersebut, meskipun perbuatan melawan hukum dilakukan oleh karyawan dari PT. Antam, namun PT. Antam tetap diharuskan untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh Budi Said. Bentuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sitorus, Agnes Alfreda Agathia, author

Perbuatan melawan hukum dalam pemindahan hak atas saham perseroan terbatas tertutup (studi kasus putusan No. 604/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL ) = Unlawful act in transferring rights over non publicly listed limited liability company s shares case study decision No. 604/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL

[ ABSTRAK
Saham Perseroan Terbatas Tertutup merupakan benda yang dapat dipindahkan kepemilikannya melalui perjanjian hibah dan/atau perjanjian jual beli. Pemindahan hak atas saham melalui perjanjian ini harus tunduk pada persyaratan dan juga tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perseroan agar sah secara hukum. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka pemindahan hak...

Universitas Indonesia, 2016

S62739

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Maghfirotun, author

Tanggung jawab rumah sakit terhadap pmh atas malpraktik yang dilakukan dokter bukan pegawai rumah sakit ditinjau dari teori central responsibility (Analisis Putusan No. 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 dan 352/PK/PDT/2010) = Hospital responsibility of the unlawful act against the malpractice by doctors who are not be a part of hospital s employee in term of the central responsibility theory (Analisis Putusan No. 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 dan 352/PK/PDT/2010)

ABSTRAK
Dalam penelitian ini dianalisis tanggung jawab rumah sakit terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan dokter bukan pegawai rumah sakit, penerapan teori central responsibility dan analisis putusan No. 18/Pdt.G/2006/PN.PLG, 62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 dan 352/PK/PDT/2010. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi di rumah sakit. Penerapan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Vita Hapsari, author

Pelanggaran hak desain industri sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawabannya (analisis putusan mahkamah agung no.435 K/pdt-Sus-HKI/ 2013) = The responsibility of unlawful act in industrial design infringement (analysis of supreme court decision no.435 K/pdt-Sus-HKI/ 2013)

Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam suatu tindak pelanggaran desain industri yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bilamana penggunaan desain oleh pihak ketiga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S59668

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Azizah Amatullah Fitri, author

Tanggung Jawab Keperdataan dan Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Notaris yang Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/Pdt.G/2016/PN.Sby) = Civil Liability and Legal Sanctions Against Acts of a Notary Who Makes a Deed Commitment of Sale and Purchase Agreement and Selling Authorization Without Knowledge of the Landowner (Study of District Court Decision Surabaya Number 963/Pdt.G/2016/ PN.Sby)

Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap notaris dengan studi pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/Pdt.G/2016/PN.Sby. Dalam putusan tersebut, notaris dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena akta yang dibuat di hadapan notaris memuat keterangan palsu. Dalam hal ini, notaris telah melanggar kewajiban hukumnya sebagai seorang pejabat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Caecilia Kartika Marulita, author

Perbuatan Melawan Hukum Dikaitkan dengan Nilai Valuasi Objek Lelang Yang Dapat Dipertanggungjawabkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 213/Pdt.G/2020/PN Bdg.) = Unlawful Act Related to the Accountable Valuation Value of the Auction Object (Case Study Decision No: 213/Pdt.G/2020/PN Bdg.)

Dalam pelaksanaan lelang, disyaratkan adanya Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual (kreditur) dengan nilai pasar sebagai prioritas pertama (batas atas) dan nilai likuidasi sebagai alternatif terakhir (batas bawah). Tidak diaturnya ketentuan mengenai kewajaran penetapan Nilai Limit mengakibatkan banyaknya gugatan perdata yang diajukan oleh pihak tereksekusi untuk menuntut ganti kerugian karena...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Denisa Khairani, author

Keabsahan Peralihan Utang tanpa Melibatkan Kreditur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 11/PDT.G/2019/PN SLK) = The Legitimacy of Debt Transfer without Involving Creditors (Study of the Verdict Of Solok District Court Number 11/PDT.G/2019/PN SLK)

Pembaharuan utang (Novasi) merupakan salah satu upaya Peralihan utang atas terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya pembayaran kredit oleh debitur. Penelitian ini membahas mengenai peralihan utang dari debitur lama kepada debitur baru yang seharusnya dilakukan dengan persetujuan kreditur namun dalam kasus ini pembaharuan utang yang dilakukan tanpa persetujuan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rangga Adhitya Yogiswara, author

Analisis bezitter atas menguasai tanah yang dianggap perbuatan melawan hukum menurut kitab undang-undang hukum perdata: Analisa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Tjk = Bezitter's analysis of controlling land is considered an act against the law according to the Civil Code: Analysis of the Decision of the Tanjungkarang District Court Number 64/Pdt.G.2019/PN.Tjk

Perbuatan melawan hukum dalam perkara No.64/Pdt.G/2019/PN.Tjk ini telah memenuhi perbuatan melawan hukum yang dimana diatur dalam unsur unsur melawan hukum pada pasal 1365 KUH Perdata. Walaupun bezitter menguasai dalam tenggat waktu (Daluwarsa) yaitu lebih dari 30 tahun tetapi bezitter tidak mempunyai itikad baik pada pasal 1963 KUH Perdata untuk memberikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sheila Ghebi Firdausy, author

Analisis ganti rugi atas perbuatan melawan hukum oleh maskapai penerbangan (studi kasus putusan no 1391/k/pdt/2011) = Unlawful act compensation analysis performed by airline (case study 1391/k/pdt/2011

[ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai putusan Hakim tentang ganti rugi materiil dan imateriil oleh maskapai penerbangan khususnya pembatalan jadwal penerbangan. Penelitian hukum yang dilakukan berbentuk normatif dan menggunakan metode penelitian kepustakaan terkait permasalahan yang ada. Pada permasalahan tersebut, Hakim tidak memberikan ganti rugi materiil yang sesuai karena peraturan yang digunakan tidak...

2015

S58939

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fauziah Syifa Purworini, author

Studi komparatif pertanggungjawaban perusahaan pers terhadap perbuatan melawan hukum oleh jurnalis di Indonesia, Denmark, dan Malaysia = Comparative studies of corporate responsibility of the press on an unlawful act by the journalist in Indonesia, Denmark and Malaysia

Kebebasan pers di Indonesia dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan kebebasan pers tersebut memberikan kebebasan bagi pers dalam menjalankan profesinya, yaitu untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Namun, tidak jarang para jurnalis melakukan pelanggaran berupa perbuatan melawan hukum dalam menjalankan profesinya. Skripsi ini membahas mengenai...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian