Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Enny Koeswarni, author

Kedudukan akta PPAT sebagai bukti tertulis dalam sistem hukum Indonesia

Dalam kehidupan sehari-hari, dalam lalu lintas hukum Perdata, selain dikenal adanya akta-akta Notaris, dikenal juga adanya akta-akta PPAT yang merupakan alat bukti tertulis dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Sejak dahulu akta-akta Notaris dikenal sebagai alat bukti tertulis yang otentik, sedangkan akta-akta PPAT, diantara para praktisi hukum masih meragukan kedudukan...

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T37731

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Evianti Ristia Dewi, author

Implikasi Ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 terhadap Pembuatan dan Pendaftaran Akta Secara Elektronik (Studi Perbandingan: Italia, Amerika, dan Indonesia) = Implications of Article 86 of Government Regulation Number 18 of 2021 on the Making and Registration of PPAT Deeds Electronically (Comparative Study: Italy, America, and Indonesia)

Bahwa dengan terbitnya ketentuan Pasal 185 UUCK menyebabkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI menerbitkan peraturan pemerintah guna melaksanakan amanat dari UUCK salah satunya adalah dengan menerbitkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 yang pada salah satu pengaturannya yakni Pasal 86 memuat ketentuan terkait pembuatan akta PPAT...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nasya Agustyna Rahmaesa, author

Pembatalan Akta Hibah Bersyarat Dalam Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 50/PDT/2021/PT.TJK) = Cancellation Of Conditional Grant Deed In Transfer Of Land Rights (Study Of Tanjung Karang High Court Decision Number 50/PDT/2021/PT.TJK)

Hibah mengenai benda tidak bergerak seperti tanah harus dinyatakan dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan didaftarkan pemindahan haknya. PPAT bewenang dalam pembuatan akta hibah sebagai alat bukti yang secara sah menyatakan telah dilakukannya perbuatan hukum hibah mengenai suatu hak atas tanah. Hibah merupakan pemberian secara sukarela...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Iga Pricilia, author

Pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 473/PDT.G/2019/PN.TNG) = Cancellation of The Deed of Granting Mortgage Made Unlawfully (Overview Juridical Decision Court Tangerang State Number 473/PDT.G/2019/PN.TNG)

PPAT sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dihadapannya, yang menjadikan sebagai alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dibuktikan ketidakbenarannya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dan bentuk tanggung...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Shindy Amelia Putri, author

Kedudukan notaris pengganti atau pejabat sementara notaris terhadap akta PPAT yang dibuat dihadapannya (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360/K/PDT/2016) = Position of substitute notary or temporary notary of PPAT's deed (analysis of supreme court of the Republic of Indonesia Number 360/K/PDT 2016) / Shindy Amelia Putri

ABSTRAK
Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh negara, tetapi dalampraktek yang terjadi di Indonesia, kenyataannya notaris harus selalu diikutsertakansebagai turut tergugat dipengadilan ketika terjadi persengketaan yang menyangkutaktanya, hal ini dapat mengganggu kelancaran tugas Notaris sebagai pejabatpublik. Dari latar belakang tersebut, penulis mengambil perumusan masalah yaitubagaimana kedudukan Notaris Pengganti atau Pejabat...

2017

T49603

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Novia Irdasari, author

Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Yang Diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Dikaitkan Dengan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Membuat Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2766 K/Pdt/2020) = Overlapping Property Rights Certificates Issued by the National Land Agency Associated with the Authority of land deed-making officials in making deeds of sale and purchase (Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2

Tujuan penerbitan seritpikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional seharusnya memberikan pengakuan serta kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan tanah. Indonesia menganut sistem publikasi negatif, yang berarti terhadap kedudukan sertipikat dan/atau hak atas tanah masih dapat disangkalkan, Pada praktiknya masih ditemukan permasalahan tanah terkait penerbitan sertipikat, meskipun telah melalui prosedur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Menuju Tertib Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan

Depok: PT Raja Buana Pusaka, 2022

346.04 MEN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Andi Dini Tenri Liu, author

Analisis Terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Tidak Dibacakan dan Penandatanganan Para Pihak Tidak Dihadiri oleh Saksi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg) = Analysis of Purchase Land Deed which is not Read Out and Signature of The Parties not Attended by Witness (Study The Decision of Karanganyar District Court Number 16/Pdt.G/2015/PN.Krg)

Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan bukti autentik mengenai perbuatan hukum yang dilakukan para pihak terkait dengan peralihan hak atas tanah, salah satunya melalui jual beli, sebagai dasar pendaftaran pemindahan hak. Dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg ditemui adanya pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur dimana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52224

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anggarini Pawestri, author

Implikasi hukum terhadap akta pembagian harta bersama yang ditandatangani di luar wilayah jabatan dihadapan PPAT lain (analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 570/K/PID/2017) = The implication toward deed of division of co-property who sign by other land deed official in another district of authority (analysis of supreme court decision Number 570/K/PID/2017)

Menerima limpahan pekerjaan dari sesama rekan PPAT yang berbeda wilayah kerja berdasarkan rasa percaya, yang selama ini dalam perakteknya memang sering dilakukan oleh para PPAT. Namun rasa percaya terhadap rekan sesama PPAT tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan akta dengan mengesampingkan prosedur-prosedur dalam pembuatan akta. Ada dua masalah yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T54276

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aprilia Fransiska, author

Implikasi hukum terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dibuat di luar kantor PPAT: tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor: 35/Pdt.G/2010/PN.TK, tertanggal 29 Nopember 2010 = Legal implications of PPAT's Deed made out of the PPAT's office : Decision Legal Review of Tanjung Karang District Court number : 35/Pdt.G/2010/PN.TK dated November 29, 2010

ABSTRAK
Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT di luar kantor PPAT dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Pengadilan. Dalam kenyataannya, perkembangan kehidupan masyarakat modern untuk semua sektor kehidupan dilakukan berdasarkan kesepakatan demi keefektifan dan efisiensi kerja. Hal ini menimbulkan permasalahan bagaimana implikasi hukum terhadap akta PPAT yang dibuat di luar...

2013

T32711

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian