Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Eka Widiastuti, author

Pertanggungjawaban seorang notaris berkenaan dengan pembenaran atas akta perjanjian pengikatan jual beli yang riwayat kepemilikannya palsu (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No.1759.K/Pid/2007 = accountability a nitary on deed of justification pertaining to sale and purchase agreemnet the history stake fake (Case study of supreme court decision no. 1759 K/Pid/2007)

2011

T28081

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kezia Salsabella, author

Pelanggaran atas Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Perubahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJakarta/XII/2022) = Violation of Notary Obligations in Making Amendment to Deed of Sales and Purchase Binding Agreement Unilaterally (Case Study of Decision Number: 10/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2022)

Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik. Notaris bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat dalam menjalan profesinya. Notaris dalam menjalankannya jabatannya tunduk pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Apabila, notaris tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ronald Danny Rianto, author

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP OBJEK PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI GANDA = Legal Review Againts The Object of Double Sales And Purchase Agreement of Land Rights

Kesulitan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap objek perjanjian pengikatan jual beli ganda, menjadi hal yang menarik untuk diteliti seperti yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 56/PDT.G/ 2014/PN.SRP yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 178/PDT/2015/PT.DPS. Putusan perkara diteliti untuk menjelaskan dengan lengkap tentang kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Shalahuddin Suriadiredja, author

Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Jkt.Pst. jo Mahkamah Agung Nomor 705K/Pdt.Sus-Pailit/2021) = Legal Consequences of Bankruptcy Declaration on Sale Purchase Binding Agreement Deed and Right Transfer and Authority Deed (Study on Central Jakarta Court Verdict Number 13/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Jkt.Pst. jo Supreme Court Number 705K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Penelitian ini adalah berkaitan dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa ketika terjadi kepailitan dari penjual yang semestinya akta-akta tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengalihan hak atas tanah, sebagaimana kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 705K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Sedangkan dalam kasus di Putusan Pengadilan Niaga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nadya Farras Indriati, author

Akibat Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Menggunakan Surat Kuasa Waris Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 270/Pdt.G/2019/Pn.Plg) = Legal Consequences and Legal Protection for Notaries in Making a Deed of Binding Sale and Purchase Agreement Using a Fake Inheritance Power of Attorney (Case Study of the Palembang District Court Decision Number 270/Pdt.G/2019/Pn.Plg)

Notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk pada Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN) dan Kode etik Notaris. Dalam pembuatan suatu akta Notaris hanya bertanggungjawab terhadap kebenaran formil. Seringnya terjadi permasalahan mengenai pemalsuan pada dokumen yang diserahkan dalam pembuatan suatu akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nur Mutia, author

Akibat hukum pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli oleh notaris berdasarkan hutang piutang tanpa penyerahan bukti autentik oleh penjual (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 161/pdt.g/2018/pn.dpk) = Legal due to making agreement binding agreement for buying by notary based on receivable loans without authentication of authentic documents by seller (case study decision of the depok district court number 161/pdt.g/2018/pn.dpk)

Tesis ini membahas mengenai pembuatan perjanjian simulasi yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan kausa palsu. Permasalahan bermula dengan dibuatnya PPJB sebagai jaminan atas hutang piutang perseorangan dengan jaminan hutang berupa tanah seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris. Hasil penelitian menunjukkan, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54531

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ratu Chairunissa, author

Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang didasari Utang Piutang dihubungkan dengan Prinsip Kehati-hatian Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dpu) = Drawing up of the Deed of Sale and Purchase Agreement and Power of Attorney to Sell Based on Debts and Receivables Connected to the Notary's Precautionary Principle (Study of Dompu District Court Decision Number 23/Pdt.G/2018/PN.Dpu)

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta. Lahirnya akta yang bermasalah akibat tidak terlaksananya prinsip kehati-hatian akan merugikan para pihak yang ada di dalam akta, pihak ketiga dan Notaris itu sendiri. Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fitriah Trisniawati Sutrisna, author

Status Kepemilikan Objek dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Perjanjian Pura-Pura (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 392K/Pdt/2018) = Object Ownership Status in the Deed of Sale and Purchase Binding Agreement As a Pretentious Agreement (Study of Supreme Court Decisions Number 392K/Pdt/2018)

Perjanjian pengikatan jual beli pada umumnya merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dilaksanakan jual beli, namun pada praktiknya kadang kala perjanjian pengikatan jual beli digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang. Sehingga, perbuatan hukum yang tercantum dalam akta bukan merupakan perbuatan hukum yang sebenarnya terjadi diantara para pihak, kondisi yang demikian dikenal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Billquis Kamil Arasy, author

Tanggung jawab notaris terhadap Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli yang disahkan oleh putusan pengadilan tetapi dibatalkan oleh para pihak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 354/Pdt.g/2019/Pn Sda) = The notary's responsibility for the sale and purchase agreement deed which was legalized by a court decision but canceled by the parties (study of the Sidoarjo district court decision number 354/Pdt.g/2019/Pn Sda)

Notaris dalam membuat Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli sebagai akta pendahuluan sebelum dibuatnya Akta Jual Beli seharusnya memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam hal notaris membuat akta yang objeknya terindikasi telah diperjualbelikan sebelumnya, hal tersebut sudah termasuk dalam hal perbuatan melawan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Missi Ananda, author

Pelanggaran jabatan dan kode etik notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli; Studi kasus putusan pemeriksa pusat notaris tanggal 9 Juni 2009 Nomor : 10/B/Mj. PPN/2009) = Professional and notary code of ethics misconduct according the notary sale and purchase deed's : case study the council decision investigator notary's center number 10/B/Mj. PPN/2009

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan, kewajiban serta larangan Notaris, serta mengatur mengenai sanksi-sanksi administratif yang akan dikenakan kepada Notaris yang melanggar aturan. Notaris adalah pejabat umum dan dasar utama profesi serta jabatan Notaris adalah kepercayaan, oleh karena itu seorang Notaris mempunyai kewajiban untuk bertindak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28940

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian