Hasil Pencarian

Ditemukan 23 dokumen yang sesuai dengan query

Wewenang badan pemeriksa keuangan sebagai lembaga peradilan administrasi dalam rangka pengamanan keuangan negara

Universitas Indonesia, 1983

S25327

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tatang Bardjah, author

Peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pengawas intern pemerintah

ABSTRAK
Guna menunjang kelancaran tugas-tugas umum Pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan, Pemerintah Reptiblik Indonesia secara terus menerus mengupayakan meningkatkan mutu pengawasan di bidang pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, baik Anggaran Rutin maupun Angaran Pembangunan. Untuk itu, Pemerintah membentuk BPKP dengan Kepusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, Badan ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Eksistensi badan pemeriksa keuangan dalam peradilan perbendaharaan Negara

Universitas Indonesia, 1991

S25365

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Siregar, Zofrullah, author

Kedudukan badan pemeriksa keuangan dalam konstitusi RI ditinjau dari Hukum Tata Negara

Depok: Universitas Indonesia, 1992

S25342

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Keuangan negara dan Badan Pemeriksa Keuangan / oleh Tim BEPEKA

Indonesia’s public finance and functions of Badan Pemeriksa Keuangan, Supreme Auditing Board...

Jakarta: Sekretariat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, 1998

336 KEU

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Beni Kurnia Illahi, author

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara melalui kerja sama BPK dan KPK / Beni Kurnia Illahi, Muhammad Ikhsan Alia

ABSTRACT
Setelah jatuhnya rezim otoritarian, Pemerintah Indonesia mengehendaki adanya suatu praktik negara, dimana kekuasaan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sejalan dengan itu, konstitusi mengamanatkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan keuangan negara sebagai salah satu upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab. Implikasinya, penerimaan negara menjadi salah satu...

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017

364 INTG 3:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Baharuddin Aritonang, author

Pengawasan dan pemeriksaan keuangan Negara sesuai UUD NRI Tahun 1945

Studi ini menguraikan tentang pemahaman Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara berdasar Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengawasan atas jalannya pemerintahan negara dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2017

342 JKTN 006 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Wildan Massani, author

Determinan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah = The determinants of indonesian audit board's opinion Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)'s opinion on local government financial statements / Wildan Massani

ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis faktor- faktor yang berpengaruh terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD . Faktor- faktor tersebut terdiri dari keterlambatan belanja barang/jasa, keterlambatan belanja modal, persentase tindak lanjut rekomendasi BPK, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procurement. Data yang digunakan adalah data sekunder...

2016

T47508

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aritonang, Astrid Josephine, author

Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) = The authority of Badan Pemeriksa Keuangan to do the auditing activity for subsidiary company of Badan Usaha Milik Negara

ABSTRACT
BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada praktiknya, BPK melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan kewenangan BPK itu sendiri, karena pada dasarnya keuangan anak perusahaan BUMN bukan merupakan keuangan negara, sehingga anak perusahaan BUMN...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Anindita Prawesti, author

Analisis temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan aset tetap serta perbaikan pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten : studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta = Analysis of audit finding related to fixed asset by Badan Pemeriksa Keuangan and the improvement of fixed asset management in the local government : case studies in the Local Government of Yogyakarta

Penelitian ini menyoroti salah satu aspek penyebab didapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penelitian ini...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

S44913

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian