Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Theresia Carolina, author

Tinjauan hukum eksekusi objek jaminan fidusia pada debitur pailit studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 306 K/ PDT. SUS/ 2010 jo putusan pengadilan niaga jakarta pusat nomor 01/ PAILIT. LAIN -LAIN/ 2009 'PN. NIAGA.JKT.PST = Analysis on the execution of object of fiduciary guarantee on bankrupted debtor case study supreme court decision No 306 K/ PDT. SUS. 2010 jo commercial court decision number 01/ PAILIT.LAIN- LAIN /2009/ PN. nNIAGA.JKT. PST

Skripsi ini membahas mengenai eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur pailit. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan umum. Kedua pembahasan mengenai ketepatan Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan yang berbeda dengan Pengadilan Niaga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus/2010 jo....

Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2014

S55931

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yusriza Abdullah Pratama, author

Studi kasus pailitnya PT Andalan Artha Advisindo sekurtitas (PT AAAS) dan praktik kepailitan perusahaan efek di pasar modal Indonesia ditinjau dari undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = Study cases bankruptcy of PT Andalan Artha Advisindo Securities (PTAAAS)and practice of bankruptcy securities company in capital market indonesia based on law no 37 of 2004 concerning bankruptcy and suspension of payment / Yusriza Abdullah Pratama

ABSTRAK
Tesis ini membahas kekeliruan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutus perkara kepailitan PT AAAS yang terdapat dalam Putusan Perkara Nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 29 Juni 2015. Kekeliruan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU terkait dengan prosedur permohonan pernyataan pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian...

2016

T45672

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Man S. Sastrawidjaja, author

Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang : menurut undang-undang No.37 tahun 2004 dan undang-undang No.4 tahun 1998 (suatu telaah perbandingan)

Bandung: Alumni, 2006

346.078 MAN h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sinaga, Syamsudin Manan, author

Hukum kepailitan Indonesia

Jakarta: Tatanusa, 2012

346.078 SIN h (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Farih Romdoni Putra, author

Perlindungan Debitor Dan Kreditor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Di Indonesia: Reformulasi Pengajuan Pkpu, Perdamaian, Dan Pembatalan Perdamaian = Protection of Debtors and Creditors in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) in Indonesia: Reform of PKPU's Petition, Plan, and Plan Termination

Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu direformulasi dalam ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”) dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan 2004”) agar kreditor dan debitor diberikan perlindungan yang seimbang. Secara spesifik penelitian ini fokus pada permasalahan pengajuan PKPU oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

D-pdf

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Prosiding rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya 2004. jakarta 17-18 Februari 2004: Mediasi Dan court annexed mediation

Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005

341.52 PRO (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Fredy Hartanto, author

Kedudukan penanggung di dalam hukum kepailitan

Perjanjian penanggungan utang diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Dari definisi penanggungan utang dapat dilihat terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang berpiutang sedangkan debitur adalah orang...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T17334

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sovie Yunita Dwi Utami, author

Perjanjian perdamaian pasca putusan pernyataan pailit terhadap PT. Intercon Enterprises

Perjanjian Perdamaian merupakan salah satu upaya pengakhiran kepailitan. Perjanjian perdamaian antara PT. Intercon Enterprises sebagai debitor dan para kreditornya merupakan perjanjian perdamaian yang dilakukan setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dalam proses tcrcapainya kesepakatan atas perjanjian Perdamaian tersebut tidak menutup kemungkinan timbul beberapa masalah, diantarannya nengenai pencapaian kesepakatan antara...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T14559

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tambunan, Sherley Ikawati, author

Peranan serta tanggungjawab Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan putusan pailit dan putusan perdamaian dalam kepailitan / Sherley Ikawati Tambunan

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai peranan dan tanggung jawab yang cukup penting didalam pelaksanaan putusan pailit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan. Sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk mambuat akta-akta autentik, Notaris dan PPAT wajib mengikuti peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku. Hukum kepailitan bukan merupakan produk hukum yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T-Pdf

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Alfredo Joshua Bernando, author

Penerapan Insolvency Test sebagai wujud dari prinsip keadilan dalam hukum kepailitan di Indonesia: Studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST = Application of the Insolvency Test as a manifestation of the principles of fairness in bankruptcy law in Indonesia: Case study of Commercial Court Decision Number: 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

Penerapan hukum kepailitan di Indonesia untuk menyatakan pailitnya seseorang atau suatu perusahaan membutuhkan pembuktian sederhana, dimana hanya membutuhkan syarat mempunyi dua atau lebih kreditur dan mempunyai setidaknya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pembuktian yang sangat sederhana ini tidak menyertakan insolvency test sebagai salah satu syarat untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian