Hasil Pencarian

Ditemukan 28 dokumen yang sesuai dengan query

Rut Novita, author

Analisis Yuridis Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak Dan Implikasinya. = Juridical Analysis of Disability Laws in Grants for Unilateral Agreement and Its Implication.

ABSTRAK
Pengertian hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata yang berbunyi : Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dalam hibah terdapat karakter yang bersifat sepihak, hanya si pemberi hibah saja yang...

2012

T31407

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Siregar, Elfira Diana, author

Perbuatan melawan hukum oleh notaris yang berakibat akta cacat menurut hukum (studi kasus: putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 895k/pdt/2013) = Unlawful acts of notary which cause the disability of deed according to the law (case study of Supreme Court of the Republic of Indonesia number 895 K.Pdt/2013)

Dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik Notaris untuk melaksanakan jabatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam prakteknya Notaris dapat melakukan perbuatan yang oleh pengadilan diputuskan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan akta yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum. Dalam hal ini Notaris telah membuat akta pembatalan jual...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T46893

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sekar Ayu Garindya, author

Akibat Hukum dan Perlindungan Atas Pembatalan Akta Hibah Serta Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 970 K/Pdt/2019) = Legal Consequences and Protection for Cancellation of Deed Grants and Responsibilities of Land Deed Officials Temporary (PPATS) (Case Study of the Supreme Court of the Republic Indonesia Number: 970 K/Pdt/2019)

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atau PPATS seharusnya melakukan pembacaan dan penandatanganan Akta Hibah di hadapan para penghadap dan saksi-saksi dalam waktu yang bersamaan. Agar akta tersebut tidak menjadi cacat hukum yang dapat dibatalkan oleh pengadilan sehingga menyebabkan kerugian bagi penerima hibah. Kelalaian atau kesalahan PPAT dalam pelanggaran kewajiban dan/atau...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Grey, Andrew, author

Aspek Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Karena Akta Jual Beli yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan No.72/G/2018/PTUN.BDG) = Legal Aspect of Cancellation of Certificate of Land Ownership Due to The Deed of Sale and Purchase is Legally Defected (Case Study of Decision Number 72/G/2018/PTUN.BDG).

Tesis ini membahas pembatalan sertipikat hak milik atas tanah karena akta jual beli yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah terdapat cacat hukum. Akta jual beli menjadi penting dalam proses pendaftaran tanah karena keabsahannya mempengaruhi keabsahan sertipikat yang akan diterbitkan, sehingga jika akta jual beli cacat hukum maka sertipikat yang diterbitkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fitriyanti, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Pembatalan Sertipikat Akibat Pewarisan Cacat Hukum Yang Menjadi Objek Jaminan Kredit (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Bali Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Gin) = The Responsibility of Land Deed Official For Annulment of Land Title Deed Due to Legal Defect Inheritance as Loan Collateral (Study Of Gianyar Bali District Court Decisions Number 24/Pdt.G/2017/PN Gin)

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atas akta jual beli yang dinyatakan cacat hukum akibat adanya pembatalan sertipikat yang menjadi dasar pembuatan akta jual beli tersebut. Pembatalan sertipikat dilakukan karena penerbitannya didasarkan pada surat pernyataan waris yang tidak sah sehingga segala bentuk perbuatan hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alfian Anditya, author

Pembatalan Perjanjian Waralaba Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Hukum Waralaba (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI) = Nullification Of Franchise Agreement That Does Not Meet The Provisions Of Franchising Regulation (Study Case On The Decision Of High Court Of DKI Jakarta Number 321/PDT/2021/PT.DKI)

Kerja sama waralaba pada prinsipnya ialah skema usaha yang dilaksanakan oleh perseorangan atau badan usaha melalui pemanfaatan sistem bisnis dengan ciri khas usaha yang telah dikembangkan oleh pelaku usaha berpengalaman dalam rangka pemasaran barang dan/atau jasa. Kerja sama tersebut haruslah didasarkan pada suatu perjanjian waralaba yang telah disusun para pihak...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Putera Kusuma, author

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Sirkuler Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/Pn.SBY) = Responsibilities of Notaries for Deeds Made Based on Circular Decisions that are Legally Impaired (Study of Decision Number 48/Pdt.G/2022/Pn.Sby)

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat suatu akta autentik. Dalam membuat akta autentik tersebut seorang notaris harus berpedoman pada undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik untuk mengemban penuh tanggungjawab jabatan. Namun faktanya tanggungjawab yang dijalankan oleh seorang Notaris belum sepenuhnya diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aditya Wahyu Febriyantoro, author

Implikasi Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris yang Cacat Hukum Tanpa Mencantumkan Ahli Waris dan Akta-Akta yang Berkaitan dengan Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1026 K/PDT/2018) = Implication on Deed of Inheritance Drafting which is Legally Flawed Does Not List The Heir and on Deeds that Related to Inheritance (Case Study Supreme Court of Republic Indonesia Verdict Number 1026 K/PDT/2018)

Penelitian dalam Tesis ini ini secara obyektif bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris yang cacat hukum karena tidak mencantumkan ahli waris secara lengkap dan akibat hukum dari Surat Keterangan Waris tersebut, kemudian untuk mengetahui dampak terhadap akta-akta Notaris yang berkaitan dengan harta warisan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Stella Tommy, author

Tanggung jawab notaris selaku pejabat umum atas akta pengikatan jual beli yang mengandung cacat hukum (analisis kasus putusan pengadilan negeri nomor 72/PDT.G/2006/PTK)

Perkembangan masyarakat yang dinamis memerlukan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dan menuntut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum pada kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang tertentu tugas ini dipercayakan kepada Notaris sebagai pembuat akta otentik yang diberi kewenangan berdasarkan UUJN....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T28606

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Muhammad Adrian Rizaldi, author

Perlindungan Hukum Pembeli dan Pertanggungjawaban Notaris atas Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Cacat Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bil) = Purchasor`s Legal Protection and Notary`s Responsibilities for the Creation of a Defective Deed of Sale and Purchase Agreement (Study of Bangil State Court Ruling Number 47/Pdt.G/2022/Pn Bil)

Akta autentik merupakan surat atau tulisan yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta. Akta notaris yang dinyatakan cacat hukum, dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan notaris tersebut. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli atas...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian