Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Shesha Annisa Desrina, author

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Obat di Apotek = Authority Relations between Central Government and Local Government in Drugs Control in Pharmacies.

ABSTRAK
Pengawasan obat di apotek merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi, dan daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakukan dengan tiga asas yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pembagian kewenangan pengawasan obat di apotek, adanya persinggungan antara kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah...

2020

T55063

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nico Utama Handoko, author

Sentralisasi kewenangan perizinan dalam pemanfaatan panas bumi secara tidak langsung berdasarkan regulasi di Indonesia = Centralization of licensing authority in indirect geothermal untilization based on regulation In Indonesia

Proses peralihan kewenangan izin pemanfaatan panas bumi secara tidak langsung berdasarkan regulasi Panas Bumi di Indonesia dimulai pada saat diterbitkannya Undang- Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, didalam undang undang tersebut kewenangan perizinan pengusahaan paans bumi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan perizinan pemanfaatakan paans bumi secara langsung diserahkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Harsanto Nursadi, author

Pembagian kewenangan urusan kehutanan antara pusat dan daerah : Studi kasus Propinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan UUD 1945 Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang artinya adalah ketika negara ini diproklamasikan bentuknya adalah suatu kesatuan utuh negara yang kemudian wilayahnya dibagi-bagi menjadi daerah-daerah. Pembagian daerah-daerah tersebut didasarkan pada suatu undang-undang tertentu yang disebut undang-undang tentang pembentukan Daerah. Pembentukan daerah tersebut disertai dengan penyerahan kewenangan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003

T5207

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bhenyamin Hoessein, author

Berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi dati II: suatu kajian desentralisasi dan otonomi daerah dari segi ilmu administrasi negara

Penelitian atau kajian mengenai desentralisasi atau otonomi daerah telah banyak dilakukan oleh para pakar menurut disiplin ilmu masing-masing. Namun penelitian mengenai desentralisasi dan otonomi daerah masih tergolong langka. Terlebih-lebih penelitian mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi Dati II dari segi Ilmu Administrasi Negara. Karena itu, penelitian ini berjudul "Berbagai...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1993

D1142

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Rifcky Amarthtya Ardiatama Utomo, author

Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara = Authority of Mineral And Coal Mining Management After The Enactment Of Law No. 3 of 2020 On The Amendment To Law Number 4 of 2009 On Mineral And Coal Mining

Skripsi ini membahas kewenangan Pemerintah dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara setelah ditetapkannya UU No. 3 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksananya. Penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif dengan mengkaji dan membandingkan perkembangan peraturan perundang-undangan terkhususnya pada sektor pertambangan mineral dan batubara. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan pada “Hak Menguasai Negara”...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian