Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Dicky Denata, author
Permasalahan pencabutan izin usaha pertambangan mempengaruhi iklim investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan berbagai macam peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak mempunyai kepastian hukum dan justru merugikan para investor. Iklim investasi yang kondusif akan terciptanya tata kelola pencabutan izin usaha pertambangan yang baik sehingga diperlukan kepastian dalam...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adhi Heryani, author
ABSTRAK
Salah satu fungsi pelayanan Direktorat Jenderat Pajak adalah menyiapkan sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan tentang pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dimaksud dipersiapkan dan disediakan oleh Direktorat Jenderat Pajak. SPT Tahunan Pajak merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak...
2007
T19607
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ikhsanuddin, author
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SAKIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, baik dalam perencanaan, pengukuran, serta pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja instansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi kasus analisis deskriptif pada masing-masing tahapan SAKIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada Kementerian Koordinator Bidang...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rengkung, Leonardus Ricky, author
Ketidakpastian dan dinamika lingkungan berupa peluang, prospek, dan hambatan yang dialami perusahaan agribisnis sangat terkait dengan keberadaannya yang sangat tergantung dan tidak lepas pada lingkungan usahanya.Terdapat beberapa perpektif untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan dengan dinamika lingkungannya, salah satunya adalah dynamic capabilities.Perspektif dynamic capabilities merupakan suatu perspektif dalam manajemen stratejik, yang...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
D1516
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Nurul Fajri Vidi Astuti, author
Penelitian ini akan menjelaskan mengenai bagaimana komunitas masyarakat sipil dalam pengawalan kebijakan yang menjalankan peran enabling, coordinating, dan change facilitating. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pengawalan Komunitas Peduli Sungai Cileungsi – Cikeas (KP2C) terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair,...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Santi Dewiki, author
Kebijakan untuk meningkatkan pendidikan dan wawasan berfikir tenaga Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN) Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) yang masih berpendidikan SLTA merupakan tindakan yang positif bagi pengembangan sumber daya manusia.
Upaya untuk meningkatkan pendidikan tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) dan pengawas (PLKB) sejalan dengan kebijakan Mental Aparatur Negara RI....
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2002
T10660
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Iqbal Mustika Jaya, author
Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan menggunakan teori yang digagas oleh Edward III, tesis ini melihat kesesuaian kebijakan keterbukaan informasi publik yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta mengidentifikasi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan...
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T41830
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ratih Indriningtyas, author
Penempatan Notaris di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangka program izin investasi tiga jam merupakan langkah Pemerintah sebagai bagian dari Revolusi Mental dan Deregulasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam penyederhanaan perizinan. Terdapat dua pokok yang akan dibahas pada tesis ini yaitu, apakah penempatan dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45416
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
